Salah satu contoh area hutan yang telah rusak akibat ulah perambah hutan. (Foto: Net.)

TRANSTIPO.com, Polewali – Terkait soal kasus yang ditengarai Ilegal Logging di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar (Polman), disampaikan oleh Kepala UPTD KPHL Mapilli Polman, Neny Tandi Rampak.

Mantan Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Polewali Mandar ini ditemui di Pekkabata, Polman, pada saat Neny sedang mengantar putra-putrinya latihan main biola pada Jumat sore, 21 Juli 2017.

“Kami sisa menunggu panggilan polisi,” kata Neny.

Menurut Neny, sesungguhnya persoalan perambahan hutan di kawasan hutan lindung di Desa Batentangnga itu sudah lama terjadi.

Hal itu, katanya, dilakukan oleh masyarakat. “Kita sudah tegur, dan memang sudah sempat dihentikan. Namun akhir-akhir ini marak lagi,” kata Neny lagi.

Dampak dari perambahan hutan di Batetangnga ini meluber ke Dusun Kanang. Warga di dusun ini mulai terusik dan terganggu oleh ulah perambah hutan itu.

Warga ini, kata Neny, kuatir terjadi banjir dan tanah lonsor. “Apalagi di area itu sudah ratusan hektar lahan di hutan lindung berubah jadi kebun,” kata Neny menirukan keluhan warga di Kanang.

Di lokasi yang dijarah itu, masih Neny, juga dilakukan warga setempat. Tapi, katanya, hal itu mereka lakukan lantaran ada pihak lain yang menyuruh mereka.

Pihak lain dimaksud, kata Neny, tak lain adalah cukong kayu. “Makanya warga setempat bersemangat ambil kayu di hutan karena ada yang back-up,” katanya.

“Jadi saya menunggu reaksi polisi untuk menangani persoalan perambahan hutan itu,” kata Neny Tandi Rampak.

Sementara itu, Elly, salah seorang warga Pekkabata, Polman, mengaku terusik dengan perambahan hutan yang memasuki kawasan hutan lindung.

“Saya tidak mau kalau tidak ada sanksi yang diberikan terhadap pelaku ilegal logging dan jaringannya. Mereka perlu efek jera. Karena kalau tidak mereka bisa masuk hutan lagi lagi,” kata Elly menirukan pernyataan pihak-pihak lain yang juga terusik.

BURHANUDDIN HR

TINGGALKAN KOMENTAR