Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama mitra kerja untuk membahas langkah dan penanganan dini potensi kerawanan pelanggaran Pemilu 2019, Topoyo, Jumat, 15 Maret 2019. (Foto: Ruli)

TRANSTIPO.com, Topoyo – Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama mitra kerja untuk membahas langkah dan penanganan dini potensi kerawanan pelanggaran Pemilu 2019.

Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Mateng yang dihadiri Ketua KPU Suryadi Rahmat beserta anggota komisioner lainnya, Ketua Bawaslu Elmansyah, Devisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Mateng Taufik, Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Mateng Rahmat, Ketua Panwascam se-Kabupaten Mateng, wakil dari Polres Mamuju, Kapolsek se-Mateng serta seluruh mitra kerja yang terlibat, Topoyo, Jum’at, 15 Maret 20119.

Ketua Bawaslu Mateng Elmansyah mengatakan, rapat koordinasi dengan mitra kerja ini dalam rangka mengenali indeks kerawanan Pemilu 2019, dan didasari dari surat Bawaslu RI.

Kemudian, sebut Elmansyah, kami mengundang seluruh stekholder sebagai mitra kerja untuk mengkoordinasikan tentang adanya potensi-potensi kerawanan pelanggaran Pemilu 2019.

Selain itu, tambah Elmansyah, kami pun membicarakan bagaimana mengantisipasi adanya potensi-potensi kerawanan tersebut agar tidak terjadi.

Ia juga mengatakan, ikut serta kami undang untuk terlibat yakni Polres Mamuju, Kapolsek se-Mamuju tengah, Ketua Panwascam se-Mamuju Tengah, ketua dan anggota KPU, teman-teman media serta pihak lain yang di antaranya pernah menjadi pengawas pemilu di 2014 lalu.

Didasari dengan hal itu, Elmansyah menambahkan, kami akan selalu melakukan koordinasi dengan semua stekholder, dan ini langkah awal untuk mengidentifikasi.

“Itu kami undang untuk membahas hal ini,” kata Elmansyah.

Kemudian, sebutnya, indeks kerawanan itu kami olah di tingkat kabupaten, setelah itu kami akan undang kembali untuk membahas bagaimana model antisipasinya secara tekhnis di lapangan.

Ketua KPU Mateng Suryadi Rahmat. (Foto: Ruli)

“Saat koordinasi antara mitra kerja, kami pun sudah menyepakati agar kuku para petugas KPPS dipotong untuk menjaga kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan,” ujar Elmansyah.

Pentingnya memotong kuku bagi petugas KPPS ini, ia mencontohkan, pada saat perhitungan kertas suara bisa saja kuku yang panjang, tanpa sengaja menyentuh kertas suara hingga sobek, itu bisa fatal. Ini salah satu cara untuk mencegah juga, kemudian kesepakatannya melakukan antisipasi adanya politik uang.

Perihal pendistribusian logistik, lanjut Elmansyah, kami juga akan ikut mengawal mulai dari provinsi ke kabupaten, kecamatan ke desa hingga sampai ke TPS.

“Selama pengawalan itu ikut serta KPU, Bawaslu, pihak kepolisian serta teman-teman media,” terang Elmansyah.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Mateng Suryadi Rahmat mengatakan, dalam koordinasi mitra kerja ini, sesuai yang disampaikan oleh penyelenggara ke KPU Sulbar tentang pendistribusian logistik, bahwa tanggal 20-30 Maret, logistik tersebut sudah sampai di kabupaten masing-masing.

“Kami di tingkat tekhnis di kabupaten sudah mempersiapkan sekitar 150 pelipat surat suara untuk antisipasi mempercepat proses pelipatan dengan melibatkan masyarakat,” sebut Suryadi Rahmat.

Lanjut Suryadi, poin-poin yang dikoordinasikan yakni tentang tingkat kerawanan pelanggaran pelaksanaan pemilu di semua tingkatan yang dianggap berpotensi, dan kami selaku penyelenggara tekhnis berfokus di proses pendistribusian logistik, karena memang kami sudah petapetakan sekitar 20-30 TPS yang mengalami kendala di masing-masing kecamatan.

“Kami beserta stakeholder akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memperlancar distribusi itu agar jumlah dan waktu tepat,” tegas Suryadi Rahmat.

Ia tambahkan, khusus untuk Daftar Pemilihan Tambahan (DPTB) sampai sekarang masih berjalan sampai tanggal 17 April 2019 atau sebelum hari H.

RULI SYAMSIL

TINGGALKAN KOMENTAR