Kawal dan iringi penyaluran Dana Desa di Provinsi Sulawesi Barat.
TRANSTIPO.com, Mamuju – Bertempat di ruang kerja Gubernur Sulawesi Barat, Rabu, 22 Maret 2017, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Irjen Pol Carlo B Tewu menerima kunjungan kerja Kepala Kanwil Direktoral Jenderal Perbendaharaan Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Saiful Islam.
Pj. Gubernur Sulawesi Barat Carlo B Tewu pada pertemuan tersebut menyampaikan, kiranya pihak perbendaharaan dapat memikirkan sistem dan mekanisme pengendalian dan pengawasan atas penggunaan dana desa di Provinsi Sulawesi Barat.
Selain itu, Carlo Tewu juga berharap, kiranya Dirjen Perbendaharaan segera mempersiapkan diri dalam mengiringi penyaluran dan penggunaan Dana Desa.
“Beberapa pekerjaan yang melibatkan aliran dana segera dilakukan kontrol yang jelas sehingga terhindar dari kebocoran dana. Bangun komunikasi tak mesti dalam kedaaan formalitas saja, pendekatan-pendekatan informal dapat dilakukan jika hal tersebut dalam rangka memajukan Provinsi Sulawesi Barat,” tandas Carlo Brix Tewu.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat Saiful Islam mengatakan, kunjungan ini merupakan perkenalan diri sebagai Kepala Kanwil baru di Sulawesi Barat.
“Sekalian melaporkan keberadaan Dirjen Perbendaharaan serta tugas Menteri Keuangan RI. Hal-hal terkait kebijakan perincian keuangan kepada kemitraan antara perincian keuangan dan pemerintahan daerah,” kata Saiful Islam.
Saiful Islam menambahkan, ada tiga isu kebijakan yaitu: Kebijakan baru adanya penyaluran dana alokasi khusus fisik dan bantuan desa yang nantinya akan disalurkan melalui Dirjen Perbendaharaan di daerah; Kerja sama untuk pemberdayaan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kerja sama dengan perbankan; dan Mengaktifkan analisa kegiatan Kanwil Dirjen Perbendaharaan terkait analisa fiskal regional kiranya dapat dimanfaatkan seluruh pihak yang berkepentingan di Sulawesi Barat.
“Kementerian Keuangan sangat konsen untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan setiap provinsi yang ada, terutama di Sulawesi Barat sebagai provinsi baru. Jadi konsen Kementerian Keuangan ditunjukkan dengan upaya memaksimalkan pelayanan kepada stakeholder di Sulawesi Barat baik itu Satgas Pemerintah Pusat maupun SKPD. Kerja sama yang intensif dengan mereka untuk pengelolaan APBN secara baik mudah-mudahan bisa memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat,” jelas Saiful Bahar.
FARID/HUMAS PEMPROV SULBAR
