TRANSTIPO.com, Mamuju – Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan pembenahan data statistik sektoral tingkat provinsi maupun kabupaten.
Dengan begitu, keberadaan BPS di daerah tidak saja membantu menyediakan data statistik, tapi juga dapat meningkatkan edukasi dan pemahaman tentang data-data statistik sektoral.
Hal itu dikemukakan oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Drs. H. Ismail Zainuddin, M.Pd pada pembukaan Rapat Teknis Daerah (Ratekda) BPS Sulawesi Barat yang berlangsung di d’Maleo Hotel & Convention Mamuju, Selasa, 18 April 2017.
Sejalan dengan semangat perubahan, urai Ismail Zainuddin, Pemerintah Provisi Sulawesi Barat telah mencanangkan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Gerakan ini harus berani melayani, berani bersih, berani tertib, berani mandiri, serta berani bersatu.
“Untuk memastikan ada tidaknya kemajuan dari kegiatan itu, maka dibutuhkan data statistik sebagai ukuran. Data Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) nantinya akan dijadikan sebagai dasar pijakan dan rujukan arah pembangunan oleh pemerintah daerah khususnya bidang ekonomi. Melalui data itu pemerintah daerah akan mengelaborasi lebih dalam tentang jumlah kegiatan ekonomi, baik menurut kategori maupun menurut skala usaha,” urai Ismail Zainuddin.
Lebih lanjut disampaikan oleh Sekprov Ismail, walaupun secara umum capaian pembangunan lebih baik dari angka nasional, namun demikian masih didapati capaian beberapa indikator di bawah angka nasional, di antaranya, kemiskinan, IPM, kematian ibu, kematian bayi, dan angka perkawinan usia dini.
Ismail Zainuddin mengakui, keragaman data yang tersedia di Sulawesi Barat relatif masih terbatas. Oleh karena itu, harapnya, kehadiran BPS akan dapat memperkaya keragaman dan jenis data agar lebih mudah melakukan pengamatan dan evaluasi program-program pembangunan hingga wilayah yang lebih kecil.
Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat Suntono menyampaikan, Ratekda Tahun 2017 diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Ratekda di Bandung yang garis besarnya, meliputi:
Melakukan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 sekaligus persiapan reles hasil listing; Melakukan evaluasi dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dengan menyediakan data untuk statistik yang lebih baik; dan Merumuskan perubahan dan percepatan mainset secara terus-menerus dengan melakukan perbaikan budaya kerja di dalam mendukung reformasi birokrasi dan terkait Ratekda.
Sekretaris Utama BPS RI Dedi Walujadi mengemukakan, bagaimana cara agar Sulawesi Barat bisa membangun dengan mengatisipasi mengggunakan asset untuk mengembangkan usaha dan sumber daya manusia tenaga kerja memiliki aspek di 2017.
Ratekda ini dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Drs. H. Ismail Zainuddin, M.Pd, Sekretaris Utama BPS RI Dedi Walujadi, Kepala BPS Sulawesi Barat Suntono, Kepala BKKBN Sulawesi Barat Andi Rita Mariani, serta undangan peserta Rapat Teknis Daerah dari Kabupaten Mamuju dengan Kabupaten Majene. Advertorial
ILHAM/HUMAS PEMPROV SULBAR
