TRANSTIPO.com, Mamuju – Sejak Rabu, 28 November 2018, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mengukuhkan pengurus daerah di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Dengan terbentuknya Dewan Pengurus Daerah (DPD) HSNI di Sulbar, maka diharapkan kehidupan masyarakat nelayan di Sulbar meningkat.
Kegitan pelantikan DPD HNSI Provinsi Sulbar ini digelar di Baalroom d’Maleo Hotel and Convention Mamuju yang diprakarsai oleh Dinas Perikan dan Kelautan Sulbar dengan tema “Peningkatan Hasil Produksi di Provinsi Sulawesi Barat”: Nelayan Sejahtera Negara Kuat, Sulawesi Barat Maju Malaqbiq.
Pelantikan DPD HSNI Sulbar ini dihadiri oleh Ketua Umum DPP HSNI Mayjen TNI Mar (Purn) Dr. H. Yussuf Solichien M., MBA, PhD sekaligus melantik pengurus DPD HSNI Sulbar masa bhakti 2018 – 2023.
Ketua DPD HSNI Provinsi Sulbar adalah Ali Baal Masdar sedangkan Sekretaris DPD HSNI Sulbar adalah Parman Parakkasi yang juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar.
Seusai pelantikan, Dr. H. Yussuf Solichien M., MBA, PhD mengatakan bahwa lembaga HSNImemiliki dua tugas pokok, yaitu advokasi dan provokasi dalam artian pengetahuan yang positif.
Menurutnya, kita meminta dan mendorong pemerintah untuk membantu meningkatkan pendapatan demi kesejahteraan dan taraf hidup yang layak.
“HNSI pusat, provinsi, dan kabupaten/kota itu semua sama, yaitu bagaimana kita berjuang bersama-sama untuk mendukung pemerintah kita meningkatkan taraf hidup yang layak bagi para nelayan kita,” ungkap Dr. Yussuf Solichien.
Ia mengatakan, pengurus DPD HNSI Sulbar memiliki dua pokok saja yaitu melindungi para nelayan di Sulbar dan memberikan kesejahteraan bagi para nelayan.
Apalagi, sebutnya, Ketua DPD HSNI Sulbar adalah Gubernur Sulbar sehingga beliau dapat berkoordinasi dengan DPRD untuk membuat program-program anggaraan untuk mensejahterakan para nelayan kita. Sedangkan HNSI pusat nantinyaa akan berkoordinasi dengan Presiden.
“Saya berharap pengurus DPD HNSI selalu berkoordinasi dengan aparat atau petugas yang ada di laut, seperti Kepala Staf Angkatan Laut dan Kapolri. Kita minta kepada mereka agar nelayan yang di bawah 10 GT harus dibina dan dilindungi, berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan bagi para nelayan.
ARISMAN SAPUTRA
