TRANSTIPO.com, Mamasa – Pinjaman daerah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa di tahun 2021 sebanyak Rp97 miliar.
Utang daerah berjangka lima tahun itu akan dilunasi Pemkab Mamasa bersamaan pokok dan bunganya yang mencapai Rp120 miliar.
Pada 2022, pinjaman dana dari PEN itu dipakai mengerjakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.
Beberapa titik ruas jalan di sejumlah kecamatan dan antarkecamatan sedang dalam proses pekerjaan, yang umumnya dilakukan pelebaran dengan betonisasi dan aspal.
Baik pada saat awal pengusulan PEN hingga dalam pelaksanaannya di lapangan, pihak DPRD Kabupaten Mamasa terus bersuara kritis kepada Pemkab Mamasa.
Di awal, pihak legislatif merasa tak dilibatkan sementara dewan menganggap tugas budgeting yang dimilikinya dipandang sebelah mata oleh pihak eksekutif.
Dalam perjalanannya, kenyataan menunjukkan dewan Mamasa terbelah. Pemkab Mamasa show must goes on, dan pinjaman itu cair dari pihak donatur di Jakarta, pekerjaan proyek infrastruktur jalan.
Hingga sekarang di antara anggota legislatif itu terus mengkritisi pemakaian dana PEN ini.
Menyadari pihak yang “terkalahkan” pada setiap pengambilan keputusan persetujuan yang datang dari eksekutif Mamasa, sejumlah oknum dewan tersebut mengungkapkannya melalui Insan Pers.
Meski tak bersedia dipublis namanya, yang bersangkutan mengirim data dari hasil pantauannya di lapangan.
Di antaranya, pekerjan 2 paket di Sepang, Kecamatan Messawa, dengan porsi anggaran Rp7,5 miliar. Sumber ini ‘mencium’ dikerjakan dengan melibatkan nama seorang pejabat: mantan Sekda Mamasa. Nama bersangkutan pun ia sebut.
Legislator yang kritis — terutama di media sosial dan aplikasi perbincangan digital — ini juga sebut, paket pekerjaan ruas jalan Nosu-Pana dengan nilai proyek Rp4,5 miliar, “Pekerjaan betonisasi itu melibatkan seorang kepala bidang di Dinaa PUPR.”
“Dia ASN tapi kerja proyek,” keterangannya pada laman ini.
Pinjaman Baru 22 M
Pada tahun anggaran 2021, Pemkab Mamasa umumkan APBD pokok mengalami defisit sebanyak Rp100 miliar.
Pemahaman sederhana defisit itu, yakni belanja lebih banyak daripada pendapatan. Lebih besar pasak daripada tiang.
Tahun anggaran 2022 ini, pihak DPRD Mamasa telah menerima catatan dari badan anggaran Pemkab Mamasa, menyebutkan defisit pokok APBD tahun ini sebesar Rp214 miliar. Angka cukup besar.
“Itu defisit pokok APBD tahun 2022,” sebut sumber di DPRD Mamasa.
Belanja apa saja yang mengakibatkan defisit itu, hanya kalangan tertentu di Pemkab Mamasa yang tahu.
Pengajuan pinjaman baru ke pihak ketiga kembali diketahui saat sidang paripurna DPRD Mamasa pada 30 Agustus 2022.
Bupati Mamasa Ramlan Badawi dan jajarannya, terutama yang duduk di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mendatangi gedung DPRD Mamasa dalam gelaran rapat paripurna.
Pihak pemkab Mamasa menyampaikan rencana pinjaman baru kepada pihak ketiga untuk menutupi utang belanja yang dilakukan oleh pihak pemkab sendiri.
Surat penting berikutnya dilayangkan ke DPRD, dan pihak ‘Rante-rante’ sediakan ruang rapat paripurna, masih terkait pembahasan rencana pinjaman baru dengan nilai Rp22 miliar.
Surat tertanggal 19 September 2022 perihal permohonan persetujuan pinjaman daerah jangka menengah pada Bank Sulselbar Tahun Anggaran 2022.
Dikonfirmasi semalam, Kamis, 6 Oktober 2022, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, David Bambalayuk membenarkan pinjaman baru oleh pemkab tersebut.
“Baru diajukan ke Mendagri persetujuannya,” David dalam keterangannya.
David menambahkan bahwa harus ada dengan penjelasan, maksudnya pengajuan ke Mendagri itu.
“Asumsi peminjaman 22 M dan kita belum tau apa disetujui atau belum (Mendagri),” jelas David Bambalayuk.
Pelunasan pinjaman 22 miliar itu, menurutnya akan dilunasi sebelum berakhir masa jabatan bupati.
Masa jabatan Bupati Mamasa Ramlan Badawi dan Wakil Bupati Mamasa Marthinus Tiranda berakhir pada 2023. “Bulan September 2023, kalau tidak salah,” jelasnya.
Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Suhadi, juga memberi tanggapan atas rencana peminjaman baru Pemkab Mamasa itu.
“Sampai saat ini saya belum dapat catatan dari teman-teman bangga (dewan), karena kebetulan saat pembahasan pinjaman sampai paripurna, saya tdak aktif di kantor karena hampir berturut-turut keluarga dan konstituen berduka, dan kebetulan juga tahun ini saya tdak ikut di banggar,” jelas legislator Suhadi, Kamis malam, 6 Oktober.
Tapi ia tak menampik kalau pihak Pemkab Mamasa telah susun rencana pinjaman baru miliaran rupiah ke pihak ketiga.
Keterangan tertulis Suhadi dari PKB itu, “Kalau melihat dan mendengar teman-teman (dewan) yang sempat ikut paripurna beberapa hari yang lalu, memang pemkab telah membuat pengajuan pinjaman ke bank. Tapi realisasinya sampai sekarang saya belum tahu.”
Konfirmasi pun telah ia coba kepada pihak pemkab, ia bilang, “Kebetulan kemarin saya konfirmasi ke keuangan tapi pak kaban katanya masih di Makasaar.”
Suhadi membenarkan, pinjaman pemkab berikut itu di Bank Sulselbar. Suhadi pun masih punya catatan.
“Setahuku, Bank Sulselbar, cuman parahnya karena kita belum dapat catatan tertulis hasil pembahasan teman-teman banggar (dewan) bersama TAPD (eksekutif),” Suhadi menerangkan.
Suhadai mafhum, agenda mendadak pemkab ini dapat cibiran masyarakat Mamasa, terutama di jagat dunia maya. Hal itu membuatnya tak tinggal diam. Ia pantau pergerakan ‘dengungan’ di internet.
“Ini yang membuat kita serba salah untuk bicara, takutnya kalau keterangan yang kita berikan keluar tdak sesuai dengan kesepakatan teman-teman banggar dengan TAPD,” jujur Suhadi.
Dalam hemat Suhadi, karena mereka yang membahas bersama TAPD, harusnya hasil pembahasan tersebut sudah sampai ke kita secara tertulis, biar kita bisa sampaikan ke publik maksud dan tujuan pinjaman tersebut.
Ia sedikit berapologi dengan mengatakan begini: pendapat pribadi, karena kita tidak dibekali dengan catatan tertulis yang mempunyai dasar hukum yang kuat untuk disampaikan ke publik.
Pekerjaan lain Suhadi selain ngantor di dewan, yaa diskusi dengan sejumlah lapisan Rakyat. David pun begitu, sebelum jadi pimpinan dewan di Mamasa.
Konfirmasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Mamasa Muhammad Syukur sejak semalam belum tersambut hingga tulisan ini dibuat.
Tapi pada surat Bupati Mamasa 19 September 2022 yang tertanda atas nama Ramlan Badawi, membuat pemkab cukup “kuat” lakukan pinjaman.
Kutipan isi surat dimaksud:
Sehubungan dengan pinjaman daerah dalam postur APBD pokok tahun 2022 untuk menutupi defisit anggaran, maka untuk menutupi defisit anggaran dimaksud dilakukan pinjaman dari PT SMI dan lembaga keuangan lainnya. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
Dan dalam nota kesepahaman KUA-PPAS P-DPRD Tahun Anggaran 2022 masih tercantum skenario penerimaan pinjaman untuk menutup defisit anggaran tersebut, yang telah disepakati dalam sidang paripurna tanggal 30 Agustus 2022.
Pinjaman jangka menengah untuk membiayai kegiatan prasarana dan sarana pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan daerah.
Pembahasan pinjaman akan dilakukan dan cara membayar kewajiban jatuh tempo, baik pokok, bunga dan biaya lainnya yang harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi masa jabatan kepala daerah di daerah yang bersangkutan.
Pinjaman ini wajjb mendapat persetujuan DPRD.
Beban APBD Kabupaten Mamasa di 2023 — tahun politik lokal dan nasional — sungguh berat. Anggaran Rakyat ini akan dipakai bayar utang berlapis.
Apa pun itu, tinggal menghitung bulan, ‘Harmonis’ …… daaaa.
SARMAN SAHUDING
