Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar, sedang memberikan arahan kepada masyarakat. (Foto: Humas Ombudsman Sulbar)

TRANSTIPO.com,Mamuju – Kesenian Tradisi Pakkacaping merupakan salah satu kesenian di tanah mandar yang hari ini nyaris punah terguras zaman, melihat kondisi fenomena kebudayaan ini Ombudsman RI Sulbar sebagai salah satu Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik di daerah ini, mengambil bagian untuk bergerak dan berbuat sebagai bentuk kepedulian terhadap kearifan lokal di tanah ini.

Melalui media kesenian pakkacaping, Jajaran Ombudsman RI Sulbar melaksanakan sosialisasi peran dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia yang dikemas dengan konsep budaya kesenian tradisional yang digelar selama tiga hari di sejumlah pelosok desa pada dua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Polewali Mandar dan Kabupaten Majene, Rabu, 15 November 2017.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar, mengatakan kegiatan ini adalah program tahunan untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang peran fungsi Ombudsman serta hak masyarakat dalam pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima yang  bersih dan melayani serta menanamkan budaya Anti Maladministrasi dan Anti Korupsi.

“Melalui media pakkacaping ini, kita berharap bisa menggugah perhatian semua pihak bahwa budaya yang baik itu harus  tetap dipertahankan dan dilestarikan, sebagaimana perilaku anti maladministrasi harus di budayakan untuk mengikis tindakan diskriminasi pelayanan dan budaya korupsi sebab setiap tindakan korupsi pasti di awali dengan tindakan maladministrasi,” terang Lukman Umar

Selain kegiatan road show ke sejumlah pelosok desa selama tiga hari, puncak kegiatan pekan sosialisasi Ombudsman republik indonesia akan dilaksanakan di kabupaten Majene yang dipusatkan di gedung Assamalebuang dengan berbagai penampilan kesenian budaya lokal, seperti kesenian tari, musik tradisi, puisi, orasi literasi dan lapak buku.

Dalam kegiatan ini, mendapat sambutan warga bahkan apresiasi positif Camat Limboro dan Camat Balanipa serta sejumlah kepala desa.

Hal itu terlihat dari kehadiran mereka dalam Road show ke desa-desa. Bahkan sejumlah kepala desa mengusulkan Ombudsman melaksanakan program pelatihan untuk mencegah maladministrasi dan diskriminasi pengelolaan pelayanan publik di tingkat desa.

FRENDY CHRISTIAN/HUMAS OMBUDSMAN

TINGGALKAN KOMENTAR