Sengkarut Keuangan Pemkab Mamasa, Desain ‘Ranjau’ Ramlan di Kaki Yakub?

7643
DEPAN (KI-KA): MANTAN BUPATI MAMASA RAMLAN BADAWI DAN PJ. BUPATI MAMASA DR. YAKUB F. SOLON DI MAMUJU, 19 SEPTEMBER 2023. (FOTO: SARMAN SAHUDING)

Banyak ‘ranjau ditanam’ di sejumlah unit dalam Pemkab Mamasa, sejak lama. Jika Yakub F. Solon salah melangkah, ia kena masalah.

TRANSTIPO.com, Mamasa – Kado akhir tahun sungguh tak mengenakkan. 168 desa dan 18 puskesmas di Kabupaten Mamasa — sekadar dua contoh ini — hingga kini masih menyisakan masalah keuangan yang sungguh akut.

Mengurainya, bayar tunggakan. Soalnya untuk aparat desa dan kades, menurut Abdul Rahman Tona di ujung telepon malam tadi, dari sisa 60 persen penghasilan tetap (Siltap) aparat desa di Kabupaten Mamasa, dibutuhkan sekitar Rp30 miliar lebih.

Tapi Rahman Tona, dalam posisinya selaku Ketua APDESI Kabupaten Mamasa, paham kondisi keuangan pemkab saat ini. Menurutnya, jika pembicaraan dengan Pj Bupati Mamasa di rumah jabatan Bupati Mamasa beberapa waktu lalu dipenuhi, yakni akan dibayarkan minimal 20 persen dari siltap mereka yang tertunggak, “Kami bisa terima. Dan saya sudah sampaikan ke teman-teman.”

Demo besar yang ia lakukan bersama sejumlah aparat desa bukanlah akhir aksi. Ia bilang, masih memberi waktu kepada pihak keuangan Pemkab Mamasa hingga Jumat, 29 Desember.

Pengakuan Abdul Rahman Tona, setelah bertemu dengan pihak pengelola keuangan yang tangani Siltap desa, namanya Landi, pihaknya mendapat penjelasan beda saat bertemu Pj Bupati Mamasa beberapa pekan lalu.

“Kami hanya mau dibayarkan satu bulan saja. Setelah saya sampaikan ke teman-teman mereka tidak setuju. Mereka setuju kalau minimal 20 persen atau 2 bulan dulu, jadi 40 persennya luncuran ke 2024,” ujar Rahman Tona.

Rahman yang juga Kades Ralleanak Utara tak lupa sampaikan ancaman. “Jika kami tak dibayarkan sampai hari kerja aktif akhir Desember, minimal 20 persen, maka pada Januari 2024 nanti kami akan demo besar-besaran. Setiap desa akan utus sekitar 20 orang ke Mamasa,” ancam Rahman Tona.

Pihak ‘rujab bupati’ memberi penjelasan soal tuntukan para kades itu, ia menyebut sebenarnya pihak keuangan sudah mau bayar 2 bulan atau 20 persen siltap kades dan aparat desa, tapi mereka ngotot dibayar sekalian 6 bulan.

A. Rahman Tona menyadari — melalui telepon dengan media ini — bahwa angka Rp30 miliar beban daerah yang dituntut itu cukup berat, 20 persen saja sudah sekitar Rp20 miliar. Maka, dengan ‘rendah hati’ Rahman Tona bersedia terima pembayaran 2 bulan dulu paling lambat akhir pekan ini.

Keberanian Abdul Rahman Tona membawa APDESI untuk demo di Mamasa hingga melakukan penyegelan Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemkab Mamasa menjadikan suluh bahkan dianggap ‘pahlawan’ bagi rekan-rekan kades dan aparat desa se-kabupaten — sesuatu yang selama Ramlan Badawi berkuasa ‘tak berani’ ia lakukan.

Tapi Rahman Tona tetap rasional. Beberapa waktu lalu, ia pula yang pimpin satu barisan orkestrasi di Mamasa beri dukungan kepada Pj Bupati Mamasa, Dr. Yakub F. Solon. Jika ia berkeras kali ini, ini soal tuntutan hak mereka, perihal uang penghasilan bulanan mereka.

Duri lain Dana Klaim BPJS Kesehatan

Pada Selasa, 26 Desember, 6 kepala puskesmas (Kapus) coba diwawancara media ini. Dari 6 kapus yang rerata memberi respon itu, antara lain, Kapus Nosu (Adolfina), Kapus Messawa (Chris), Kapus Rantebulahan Timur (Rantim) (Endang Hartini), Kapuas Bambang (Herman), Kapus Pana (Melkias), dan Kapus Sumarorong.

Respon mereka seragam: dana klaim atau non kapitasi BPJS Kesehatan mereka belum dibayarkan oleh Pemkab Mamasa, terhitung sudah 19 bulan lamanya atau sejak bulan Juni 2022.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, dokter Ratna mengatakan, “Menurut BPJS (kesehatan) mereka itu wajib bayar paling lambat 15 hari setelah klaim puskesmas masuk. Bisa kita konfirmasi ke BPJS.”

Sumber di Kabupaten Mamasa menyebutkan, “Dana itu diduga disalah gunakan. Cek saja di BPJS. Trasferan lancar ke kasda (keuangan daerah). Berarti keuangan daerah dengan kasda ini yang bermasalah.”

Kepala Puskesmas Messawa, bapak Chris, beri penjelasan cukup ‘santun’. “Berdasarkan hasil koordinasi terakhir kami dengan dinkes disampaikan bahwa sementara diurus, jadi untuk jelasnya bisa ditanyakan ke dinkes yang berurusan langsung dengan keuangan,” kata Chris dalam keterangan tertulisnya, Selasa pagi, 26 Desember.

Kepala Puskesmas Pana, Adolfina juga bersuara, “Untuk saat ini belum dibayarkan. Menurut informasi sementara berproses.”

Herman di Bambang belum bisa jawab pertanyaan lantaran staf keuangan di puskesmas yang ia pimpin masih sedang liburan hari raya Natal. Kapus Rantebulahan Timur (Rantim), Endang Hartini pun demikian. Herman dan Endang seirama: dana klaim kapitasi BPJS Kesehatan mereka masih tertahan di kasda Mamasa.

Dana non kapitasi atau klaim kapitasi BPJS Kesehatan ini mestinya lancar, sama lancarnya dengan dana kapitasi BPJS Kesehatan yang setiap bulan meluncur ke rekening puskesmas di Indonesia.

Yang singgah ke kas daerah (kasda), ini yang jadi soal. Anehnya, pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Mamasa pilih tak bersuara. Berkali-kali upaya konfirmasi dilakukan kepada Andi Fadel tapi tak ada respon: telepon dan WhatsApp tak digubris.

Jika mengikuti alur dana non kapitasi itu, tidak mesti tertunggak sampai 19 bulan di Mamasa. Setelah pihak puskesmas mengajukan klaim pelayanan BPJS ke pihak BPJS Kesehatan di Mamasa, pihak BPJS Kesehatan kemudian melakukan verifikasi. Setelah itu BPJS Kesehatan transfer uang ke kasda (keuangan daerah), lalu kasda meneruskan transfer ke bendahara 18 puskesmas di Kabupaten Mamasa.

Faktanya, 19 bulan buntu, mandeg. Pertanyaan bodohnya, lalu dana miliaran itu dipakai untuk apa dan oleh siapa selama ini?

Kepala BPKD Pemkab Mamasa, Herry Kurniawan sempat bicara pertelepon dengan media ini satu pekan lebih lalu. Di ujung telepon, Herry bilang sudah dalam proses untuk segera pencairan.

Saat itu Herry sedang kunjungan keluarga di Tana Toraja, Sulsel. Beberapa hari ini komunikasi dengan Herry terputus total. Panggilan telepon tak aktif, pun aplikasi WhatsApp-nya.

Semalam, seorang sumber di Mamasa mengatakan, “Beberapa hari lalu saya lihat pak Herry naik motor trail ke arah Toraja, mungkin liburan.”

Selain Herry, sosok lain yang sekiranya bisa memberi secercah harapan dana dambaan 18 kapus di Mamasa, yakni ibu Yospin. Dia adalah bendahara di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, yang salah satu tugasnya berhubungan dengan pihak kasda di daerah untuk mengurusi pencairan atau transferan dana non kapitasi ke puskesmas tersebut.

Dikonfirmasi ke Yospin, tak ada jawaban. Selasa, 26 Desember kemarin memang masih dalam hari peribadatan Natal. Tapi jika mengulik waktu, 19 bulan tertahan dana miliaran itu di kasda Mamasa, ibadah Natal kali ini semoga beri keberuntungan bagi seluruh puskesmas.

Goyang Yakub Solon, Pengalihan Isu Semata?

Demo berjilid-jilid jelang berakhirnya masa jabatan Bupati Mamasa Ramlan Badawi di awal hingga pertengahan 2023, mengerucut masalah keuangan Pemkab Mamasa.

Defisit keuangan Pemkab Mamasa hingga Rp224 miliar di tahun 2023 adalah kenyataan pahit pemerintahan di kabupaten ini.

Belanja lebih besar daripada pendapatan daerah, dari situlah sumber defisit.

Jika menelisik waktu, sejak tahun 2020 Pemkab Mamasa sudah alami dedisit keuangan relatif besar: Rp31 miliar. Selanjutnya — sejurus anggaran tiap tahun — defisit keuangan Pemkab Mamasa kian membengkak: 2021 sebesar Rp102 miliar, 2022 sebesar Rp214 miliar, dan puncaknya 2023 sebesar Rp224 miliar.

Dengan kondisi pengelolaan keuangan yang buruk, sepertinya tak ada yang berani menjadi Pj Bupati Mamasa pasca Ramlan Badawi.

Garis tangan dengan otak dingin Yakub F. Solon adalah fakta kemudian pada 19 September 2023 dilantik sebagai pemimpin formal Kabupaten Mamasa.

Muh. Sukur dan Ardiansyah “kalah poin” di mata Presiden Joko Widodo pada proses seleksi, Agustus lalu di Jakarta.

Yakub Solon sudah pastilah tertatih-tatih pulihkan kondisi keuangan Mamasa praktis sejak Oktober 2023. Tuntutan datang tak tentu arah, isinya nyaris sama: bayar tunggakan pemerintahan sebelumnya, ia gaji, honor, dana wajib setor ke yang berhak, dan seterusnya.

Yakub Solon didemo. Diam. Dalam diamnya itu ia menarik benang dari tepung dan ia upayakan tepung tak terserak. Lumayan. Titik cerah ia temukan.

Tuntutan gaji nakes tak sekencang sebelumnya. Honor tenaga kontrak daerah membuat si empunya sudak tak lagi bakar ban di malam hari. Gaji kades dan aparatnya dijanjikan dibayar 20 persen dari sisa 60 persen limpahan periode kekuasaan lama. Dana kesehatan dijanji terproses yang 19 bulan tersimpan lama entah di bank apa.

APBD Kabupaten Mamasa telah disahkan di DPRD Kabupaten Mamasa pada Kamis, 30 November lalu. Setelah menurunkan dedisit pada APBD Perubahan sebelumnya kemudian angka defisit keuangan Mamasa menjadi Rp192 miliar, pasca ketuk palu lalu itu, Pj Bupati Mamasa Yakub Solon umumkan bahwa angka dedisit keuangan Pemkab Mamasa turun drastis menjadi Rp123 miliar dalam APBD 2024.

Menghitung belanja secara cermat dari pendapatan daerah sebesar Rp907 miliar lebih, adalah cara Yakub Solon menekan angka defisit hingga Rp68 miliar.

“Sekarang pak Pj Yakub masih berusaha mencari jalan agar 2024 defisit bisa turun Rp50 miliar lagi,” kata sumber media di sekitar Pj Bupati Mamasa, malam tadi.

Ia juga katakan, konsekuensi menurunkan angka defisit keuangan daerah, ada dua cara yakni meningkatkan PAD dan melakukan penghematan belanja.

Penjelasan penghematan belanja yang dimaksud sumber ini, penghematan dilakukan dengan cara menentukan mana program yang paling prioritas dan urgen untuk dibayarkan. Yang tidak prioritas dan tidak urgen tidak dijalankan.

“Langkah ini memang sangat sulit karena kita (OPD Mamasa) sudah terbiasa dengan pemborosan anggaran. Jadi ini sangat sulit dan tidak populer tapi demi masa depan daerah maka pak Pj harus lakukan,” jelas sumber ini dari Rujab Bupati Mamasa.

Ia menarik kesimpulan bahwa, keuangan Pemkab Mamasa sakit parah. Yang namanya berobat apapun modelnya pasti tak akan menyenangkan.

“Adakah orang mau berobat seperti mau refreshing. Itu analoginya, kanda,” jelas sumber ini.

Saat ini jauh lebih bijak ‘menjinakkan ranjau’ yang pernah ditanam di sejumlah titik di OPD Pemkab Mamasa tinimbang ‘menggoyang’ pemimpin formal daerah saat ini.

Tak kalah penting, Kabupaten Mamasa mesti damai dan sejuk menjelang pesta demokrasi lima tahunan yang sebentar lagi digelar. Rakyat sudah seharusnya bergembira dalam jalannya pesta bersama se-Tanah Air ini.

SARMAN SAHUDING

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini