TRANSTIPO.com, Pangkep – Siaran Pers dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara para pihak ini dilaksanakan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, hari ini, Selasa, 29 November 2022.
MoU program INKLUSI ini melibatkan tiga pihak: Pemerintah Kabupaten Pangkep, Institut KAPAL Perempuan, dan Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulawesi Selatan. Setelah MoU, dilanjutkan dengan Musyawarah Sekolah Perempuan Daerah Pangkep.
Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pangkep.
MoU ini dihadiri oleh 140 orang dari latar belakang yang berbeda-beda, yakni pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, anggota Sekolah Perempuan, organisasi mitra program INKLUSI, media.
H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si., Bupati Pangkep menyambut baik kerja sama dengan Institut KAPAL Perempuan dan YKPM dalam program INKLUSI yang berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs, agenda pembangunan pemerintah nasional dan pemerintah Pangkep.
Bupati Pangkep mengatakan, “Sudah mengenal KAPAL Perempuan dan YKPM sebagai mitra yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan pengembangan kepemimpinan perempuan akar rumput terutama di desa pada pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, tepat sekali pemerintah kabupaten bermitra terutama dalam mendukung percepatan pencapaian SDGs, implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta program-program yang sesuai dengan prioritas daerah.”
Bupati Yusran menegaskan, “Kami mendukung upaya mewujudkan perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion) dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan, kebijakan, anggaran dan pemantauan pembangunan dan menjaga keberlanjutannya.”
Sementara, Misiyah, Direktur Institut KAPAL Perempuan berharap “Kolaborasi ini akan memastikan penanganan 6 isu prioritas INKLUSI KAPAL Perempuan-YKPM yaitu, membuka akses perempuan, disabilitas dan kelompok marginal terhadap hak atas identitas hukum, jaminan sosial, penghapusan kekerasan khususnya kekerasan seksual sesuai dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), penghapusan perkawinan anak, pemulihan ekonomi paska pandemi dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
“Kita melakukan pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan, mengembangkan media edukasi melalui Radio Sipurennu, Pos Pengaduan isu-isu GEDSI, serta pengembangan ekonomi perempuan yang resposif gender,” ujar Misiyah di Pangkep.
Mulyadi Prayitno, Direktur YKPM Sulawesi Selatan optimis bahwa “Kolaborasi ini menjadi strategi untuk saling membantu sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing antara pemerintah, masyarakat sipil dan penerima manfaat pembangunan terutama perempuan akar rumput, disabilitas dan kelompok marginal.
“Dalam hal ini pemerintah melakukan pemenuhan hak secara tepat sasaran dan warganya membantu memantau dan mengawal agar pembangunan melibatkan partisipasi semua warga dan dapat dinikmati oleh semua sesuai dengan prinsip SDGs,” ujar Mulyadi Prayitno kepada media, Selasa, 29 November.
Aktifis senior pembedaya masyarakat di Indonesia timur ini menegaskan, “Tak seorang pun boleh ditinggalkan.”
Harapan ke depan sebagai program jangka panjang, sebut Mulyadi Prayitno, Kabupaten Pangkep ini dapat menjadi inspirasi sebagai Kabupaten SDGs yang memastikan perspektif kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI-Gender Equality, Disability and Social Inclusion) terimplementasi dalam 17 tujuan SDGs.
SARMAN SAHUDING
