TRANSTIPO.com, Mamuju – Salah satu perusahaan Jepang yang bergerak dalam bidang Crude Palm Oil (CPO) melirik pengelolaan minyak sawit di Provinsi Sulbar.
Bahkan, pihak Jepang itu berencana melakukan kerja sama dengan Pemprov Sulbar untuk pengembangan pengelolaan minyak sawit.
Hal itu dikemukakan oleh Zuzuki Ichido Nobukatzu, Kepala Direktur Utama Perusahaan CPO Jepang, saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar di ruang kerjanya, Jumat, 24 November 2017.
Zuzuki Ichido Nobukatzu—yang didampingi penerjemahnya—mengatakan, kunjungan kerja bersama timnya ini bertujuan membangun kerja sama dengan Pemprov Sulbar, sekaligus ajukan permohonan izin untuk meninjau lokasi perkebunan sawit, perusahaan kelapa sawit, dan pelabuhan bongkar muat yang ada di Belang-Belang.
Itu adalah langkah awal perusahaan dalam menyusun rencana pembangunan perwakilan perusahaan CPO Tokyo/Jepang di Sulbar.
“Ini juga dalam rangka memenuhi salah satu kebutuhan listrik di Jepang, di mana limbah kelapa sawit akan dimanfaatkan sebagai pengganti batu bara,” kata Zuzuki.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengapresiasi kunjungan investor dari Jepang ini. Melalui kerja sama itu dapat menguntungkan kedua belah pihak. Serta mampu mensejahterakan taraf hidup masyarakat petani sawit ke depan.
Gubernur Sulbar berharap, melalui kerja sama tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pendapatan daerah.
“Pemprov Sulbar mendukung hal tersebut. Silahkan berjalan sesuai aturan, dan pemerintah akan membantu. Anggaplah Sulbar sebagai negara kedua Anda yang harus dikembangkan,” kata Ali Baal Masdar kepada Zuzuki bersama timnya.
Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dinas Pertanian Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan, pertemuan tersebut membahas kerja sama pengelolaan sawit pada tujuh pabrik kelapa sawit di Sulbar ini.
“Kita berharap pihak CPO Tokyo tertarik dengan kelapa sawit yang ada di Sulbar—yang menempati urutan kedua terbesar di kawasan timur Indonesia (KTI),” kata Abdul Waris Bestari.
Peluang kerja sama tersebut sangat besar, apalagi Sulbar sudah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan kerja sama tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani sawit.
FARID Kontributor
