Peserta workshop penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN oleh BKD Sulawesi Barat, Mamuju, Senin, 30 Juli 2018. (Foto: Arisman)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Dalam ragka menyelesaikan kasus yang melibatkan Aparat Sipil Negara ASN), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat menggelar workshop penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN sekaligus menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manejemen ASN lingkup Pemprov Sulawesi Barat, Senin, 30 Juli 2018.

Acara yang digelar di lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat, dilaksanakan selama dua hari, tanggal 30 – 31 Juli 2018. Acara ini dibuka oleh Kepala BKD Sulawesi Barat Amujib.

Peserta workshop ialah bagian kepegawaian di lingkup Pemprov Sulawesi Barat, sedangkan narasumber adalah Kepala Kantor BKN Regional IV Makassar, Sayadi.

Ketua panitia adalah Muh. Arief. Dalam sambutannya ia mengatakan, kegiatan ini dilaksanaka untuk meningkatkan kualitas SDM dalam rangka penyelesaiaan kasus disiplin ASN lingkup pemerintahan Sulawesai Barat, meningkatkan kemampuam ASN tentang tekhnis, dan kemampuan penyelesaiam kasus pelanggaran disiplin beserta penyelesaiannya.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan SDM para ASN yang bergerak di bidang kepegawaian. Mereka juga mengetahui tekhnis dan cara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran, terutama memberikan solusi atau penyelesaian,” terang Muh. Arief.

Di tempat yang sama, Kepala BKD Sulawesi Barat Amujib mengatakan, kegiatan ini bagus diikuti.

“Gunakanlah pertemuan ini untuk mendapatkan dan meningkatkan pengetahuan kita agar dalam menyelesaiakan kasus pelanggran disiplin yang dilakuakn ASN nantinya dapat kita selesaikan,” pinta Amujib.

Menurutnya, berbagai persoalan yang kita temui di keseharian kita sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pengelolan kepegawaian di OPD. Tentu tidak seberapa dibanding berbagai persoalan kepegawaian di OPD yang bermuara pada BKD. Ini perlu kesepahaman bersama, sehinga pada saat ASN bertanya maka penjelasan kita dari BKD sama apa yang disampaikan oleh pengelola kepengawaian yang ada di OPD.

“Harus ada kesepamaman bersama baik yang ada BKD maupun yang ada di OPD dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian kasus disiplin ASN,” sebut Amujib.

ARISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR