Arly Rajab (kedua kiri), Wakil ketua bidang Organisasi, Keanggotaan pemberdayaan daerah dan tata kelola perusahaan. (Foto: Istimewa)

TRANSTIPO.com, Polewali – Pada hari Rabu, 4 September 2019, Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia kerjasama Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Dinas Soal Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dan Forum Corporate Social Responsibility (Forum CSR) Sulbar melaksanakan asistensi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) se-Kabupaten Polman.

Dalam acara itu hadir 50 orang anggota KUBE dan para pihak dari lembaga formil yang kerjasama itu. Forum CSR misalnya, diwakili oleh Arly Rajab, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Sulbar.

Arly Rajab juga dipercaya sampaikan materi terkait CSR. Judul materi yang yang ia sampaikan adalah Dunia Usaha Melalui Corporate Social Responsibility Dalam Pengentasan Kemiskinan.

Forum CSR Kemensos

Latar Belakang
Pembangunan kesejahteraan sosial nasional, meskipun berdasarkan konstitusi merupakan tanggungjawab negara, pada prakteknya tak ada satu pihak pun yang mampu melaksanakan dan menyelesaikannya sendiri. Diperlukan kerjasama dan kebersamaan antarasegenap pihak yang terkait antara lain, pemerintah, perguruan tinggi, kalangan profesi, tokoh masyarakat, LSM, dan kalangan dunia usaha.

Tentang Forum CSR (Corporate Sosial Responsibility) Kemensos
Forum tanggungjawab sosial dunia usaha atau lebih dikenal dengan Forum CSR kesejahteraan sosial adalah wadah berhimpun kalangan dunia usaha yang memiliki kepedulian dan komitmen kuat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan CSR di bidang kesejahteraan sosial.

Berdiri dan ditetapkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia pada tanggal 24 Mei 2016 di Jakarta, saat ini beranggotakan lebih dari 200 perusahaan, baik perusahaan swasta, multinasional, BUMN, BUMD, serta perusahaan lokal skala menengah tersebar di seluruh Indonesia.

Saat ini Forum CSR Kesos juga memiliki jaringan Forum CSR Kesos daerah di 32 Provinsi.

DasarHukum CSR
Sebagai gambaran umum, bersama ini kami sampaikan beberapa dasar hukum yang mengatur CSR.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat (1) Perseroan yang menjalangkan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. (2) Tanggungjawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas: a. Kesetiakawanan; b. Keadilan; c. Kemanfaatan; d. Keterpaduan; e. Kemitraan; f. Keterbukaan; g. Akuntabilitas; h. Partisipasi; i. Profesionalitas; j. Keberlanjutan.

Pasal 3 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan: a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tangggjawab sosial dunia usaha dalam penyeleggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. f. meningkatkan kulitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pasal 15, pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannnya secara mandiri, meningkatkan peran serta lembagadan/atau perseorangan sebagai potensi dalam penyeleggaraan kesejahteraan sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang tanggungjawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pasal 3, tanggungjawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan prinsip: a. Akuntabilitas, b. Transparanis, c. Etika Bisnis, d. Saling menguntungkan, e. Keberlanjutan, f. Pemenuhanhak dasar, dan g. Asas manfaat.

Tujuan
Selain merupakan bentuk tanggungjawab dilandasi oleh semangat kepedulian, penyelenggaraan CSR bagi dunia usaha merupakan bagian dari strategi investasi jangka panjang yang akan menjamin keberlanjutan usaha dan kelangsungan masa depan atau lebih dikenal dengan istilah 3P; people, profit dan planet.

Forum CSR Kesos mempunyai tujuan mengkordinasikan, menginisiasi, memfasilitasi dan menyinergikan potensi dunia usaha, lembaga sosial, perguruan tinggi, LSM, kalangan profesi dan masyarakat, untuk mengoptimalkan implementasi tanggungjawab sosial dunia usaha dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan kesejahteraan sosial.

Visi dan Misi

Visi
Mewujudkan sinergitas peran dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Misi
Membangun kemitraan diantara dunia usaha, lembaga kesejahteraan sosial, perguruan tinggi, masyarakat; Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahtreaan sosial; Memfasilitasi pelaku usaha dalam penyelenggaraan kesejaheraan sosial; Membangun partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; Mengsinkronkan dan memadukan dunia usaha dengan program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Isu dan Positioning
Dalam perjuangannya, forum CSR, Kesos lebih fokus pada sasaran berupa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu: individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki/penyandang satu atau lebih kriteria dari 7 (tujuh) prioritas masalah sosial, yaitu: Kemiskinan, Keterlantaran, Disabilitas, Keterpencilan, Ketunaan sosial atau penyimpanan perilaku, Korban bencana, Korban tindak kekerasan, eksplotasi, dan diskriminasi.

Sehingga Forum CSR Kesos memposisikan dirinya sebagai: Satu-satunya lembaga atau organisasi CSR di bawah koordinasi Kementrian Sosial Republik Indonesia yang memfokuskan perhatian dan gerakannya dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan potensi dan sumberdaya CSR Korporasi/Badan Usaha guna mengurangi dampak dan masalah kesejahteraan sosial di Indonesia.

9 Program Prioritas (Nawacita Forum CSR Kesos)

Konsolidasi Internal dengan target utama: Penguatan dan pemantapan personil dan struktur organisasi Forum CSR Pusat; Pengkajian, evaluasi dan pembenahan mengenai anggaran dasar, kebijakan dan aturan organisasi; Mendorong pembentukan Forum Daerah yang belum terbentuk dan penguatan Forum CSR daerah yang telah terbentuk; Pemantapan tugas dan kewenangan struktur, fungsi, badan, dan unit kerjaorganisasi Forum CSR di setiap tingkatan.

Identifikasi, verifikasi, falidasi, dan perbaikan sistem database forum khususnya berupa data korporasi, anggaran dan kegiatan CSR, program prioritas, kontak person penanggungjawab CSR, by name by corporate;

Identifikasi dan penyusunan peta masalah sosial yang layak untuk menjadi sasaran dan pertimbangan penyusunan program CSR skala nasional maupun lokal; Melakukan kajian dan riset berbagai masalah sosial dan inovasi program CSR; Penguatan kompetensi dan profesionalitas kepengurusan Forum CSR di tingkat pusat dan daerah; Mendukung penyelenggaraan program CSR lintas korporasi dalam rangka mendukung upaya pemeritah dalam pengentasan dan penanggulangan masalah sosial; Menjalin kemitraan dengan kalangan swasta dan BUMN/BUMD untuk memberikan perluasan akses informasi dan sumberdaya bagi terurutnya penyerapan dan pemanfaatan potensi dan sumberdaya CSR bagi masyarakat; Memfasilitasi dan mendorong pembentukan unit usaha mandiri yang dapat menajdi sumber pendapatan yang sah bagi optimalisasi dan akselerasi kegiatan organisasi; Mendorong korporasi untuk menyalurkan dan melaksanakan dana dan program CSRnya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel melaui penyelenggaran program reward dan publikasi yang baik.

Kendaladan Tantangan dalam implementasi program CSR yaitu: Program cenderung berjalan sendiri-sendiri, kurang koordinasi sehingga terkadang tidak sinkron antara satu sama lain; Ketiadaan data dan informasi yang valid dan terukur sehingga terkadang hasilnya tidak tepat sasaran; Kesadaran terhadap pentingnya CSR terkadang menghasilkan program seadanya dan, sporadis; Otoritaas maupun para pegiat CSR, saat ini belum memiliki peta atau road map kegiatan CSR yang memadai yang bisa dijadikan panduan dan acuan dalam penyelenggaraan CSR.

Forum CSR Provinsi Sulawesi Barat

Khusus untuk Provonsi Sulawesi Barat, Forum CSR di wilayah ini secara legalitas baru terbentuk.Walaupun baru terbentuk tapi tidak berarti korporasi di Sulawesi Barat tidak melaksanakan kewajiban CSR. Sebagai contoh, Bank Sulselbar banyak membantu pelaku usaha UMKN antara lain pedagang kelontong dan kios-kios juga sektor pertanian, perbengkelan, perikanan, serta peternakan. Dan untuk usaha pembuatan kue yang bisa dibantu oleh Bank Sulselbar adalah alat-alat seperti miixer kue, oven dan lain-lain, sedangkan bahan baku bisa diberikan kredit KUR.

Secara kelembagaan Forum CSR Sulawesi Barat dalam tahap identifikasi, verifikasi, validasi, dan perbaikan sistem database forum, terutama berupa data korporasi anggaran dan kegiatan CSR, program prioritas serta kontak person penanggungjawab CSR. Ke depan kita berharap lembaga ini bisa berperan aktif dalam menggulangi masalah yang dihadapi oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama masalah kemiskinan. Melalui forum ini kami mendorong dan berupaya agar korporasi-korporasi besar di Sulawesi Barat dapat melaksanakan forum CSR untuk mengurangi angka kemiskinan yang menjadi tanggungjawab bersama.

ADVERTORIAL

TINGGALKAN KOMENTAR