Ketua KPU Sulbar Usman Suhuriah (tiga dari kiri) sedang beri arahan dalam Raker KPU Mamuju di Hotel Maleo, Mamuju, Kamis pagi, 9 Maret 2017. (Foto: Risman Saputra)

Usman Suhuriah: sebagai penyelenggara Pemilu, kita harus siap menghadapi sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

TRANSTIPO.com, Mamuju – Dalam rangka menghadapi sengketa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang digugat oleh salah satu paslon, KPU Kabupaten Mamuju mengadakan rapat kerja (Raker) guna membahas persiapan-persiapan yang akan dilakukan untuk menghadapi sidang sengketa bila dipanggil oleh MK.

Hal itu mengemuka dalam pada Raker KPU Mamuju, Kamis, 9 Maret 2017 yang berlangsung di Hotel Malelo, Mamuju. Rapat yang dimulai pukul 10.00 wita itu, dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Usman Suhuriah, Ketua KPU Kabupaten Mamuju Hamdan Dangkang, dan Komisioner KPU Mamuju lainnya, seperti Firman, Alimin, Tri Winarno, dan Bambang Arianto serta jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Mamuju.

Ketua KPU Kabupaten Mamuju Hamdan Dangkang saat diwawancarai di sela-sela waktu kegiatan rapat berlangsung mengatakan, kegiatan yang diadakan ini dalam rangka kesiapan untuk menghadapi sidang sengketa yang digugat oleh salah satu pasangan calon di MK.

Menurut Hamdan Dangkang, ada beberapa berapa poin yang kami sampaikan kepada PPK untuk menyiapkan bukti-bukti pendukung yang harus disiapkan, walaupun pada dasarnya kami tidak tau materi gugatannya.

“Kami sebenarnya dari awal sudah mewanti-wanti bila ada yang akan menggugat nantinya. Sebab itu, bersama PPK kami melakukan rapat untuk mengumpulkan data-data pendukung, sehingga pada saat materi gugatan itu disampaikan, kami sudah siap,” papar Hamdan Dangkang.

Lanjut Handan, tapi kami juga melihat mudah-mudahan hasil yang didapat dari perolehan suara untuk KPU Mamuju, mulai dari awal sampai akhir perhitungan suara berjalan dengan baik. Tapi walaupun ada gugatan kami sudah siap.

Di sisi lain, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Usman Suhuriah mengatakan, sebagai penyelenggara Pemilu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus siap menghadapi sidang sengketa yang dipersoalkan oleh salah satu paslon.

ketika ditanyakan soal apa isi materi gugatan, Usman Suhuriah menjawab, “Belum ada. Akan tetapi KPU akan benar-benar siap dalam menghadapi sidang persengketaan, yaitu kita akan fakus untuk mensolidkan seluruh penyelenggara, terutama bila secara tiba-tiba kita diminta keterangan tambahan di seluruh tingkat bawah, baik itu kabupaten, kecamatan, dan desa meskipun data yang kami miliki sudah sangat lengkap dari sisi administrasi.

Tapi dalam kepentingan tertentu kita akan memberikan keterangan-keterangan penjelasan. Salah satu contoh, apakah ada keberatan para saksi? Meskipun kita sudah mendapatkan semua catatan keberatan dari saksi.

“Perlu diketahui bahwa catatan-catatan keberatan para saksi tidak ada yang mengarah kepada perolehan sengketa hasil itu. Tidak ada. Sehingga bila ini muncul dalam materi gugatan mengenai sengketa hasil, maka itu mengherankan bagi kami,” kata Usman Suhuriah.

Menurut Usman, bila ingin mengsengketakan ke MK, maka harus mampu mengajukan bukti-bukti terhadap selisih hasil. Bila ingin mempersoalkan soal DPT yang sudah kita tetapkan sama-sama, dimana DPT sudah ditanda tangani bersama melalui daftar pemilih tetap (DPT) di seluruh jenjang, dan itu tidak ada protes.

“Inti dari semuanya adalah, selama yang kita ketahui tidak ada yang mengajukan komplain mengenai selisih hasil dan yang kita ketahui bahwa yang bisa disengketakan di MK yaitu mengenai selisih hasil,” urai Usman lagi.

Mengenai kuasa hukum yang akan membantu KPU, Usman Suhuriah menjawab, “Kuasa hukum yang kami pakai, yaitu kuasa hukum yang profesional yang selama ini mendampingi sengketa-sengketa di tingkat nasional, dan sudah sangat pengalaman, yakni pak Ali Nurdin,” beber Usman Suhuriah kepada laman ini.

RISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR