Mendagri Tjahyo Kumolo (ketiga kiri) bersama Pj. Gubernur Sulawesi Barat Irjen Pol. Carlo Brix Tewu (kanan) sedang berada di Sidoarjo, Jawa Timur, mengikuti perayaan Hari Otonomi Daerah, Selasa, 25 April 2017. (Foto: Ist.)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Perayaan Hari Otonomi Daerah secara serentak dilaksanakan pada Senin, 25 April 2017. Perayaan Hari Otoda di tingkat pusat tahun ini menjadi istimewa bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebab diganjar penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Mendagri beri penghargaan Apresiasi Terbaik Pilkada Serentak Tahun 2017 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dilaksanakan di Sidoarjo, Jawa Timur.

“Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemprov Sulbar dengan tekad dan kerja keras, serta kerjasama yang baik bersama semua pihak sehingga mampu mewujudkan Pilkada yang demokratis, bersih, jujur, dan aman. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan hal tersebut,” kata Jamila Sugianto.

Asisten Administrasi Umum Pemprov Sulbar ini bertindak sebagai inspektur pada upacara peringatan Hari Otoda yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 25 April 2017.

Ia juga menyampaikan, berkaitan dengan hal itu, Penjabat Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu, menghadiri peringatan Hari Otoda di Jatim sekaligus menerima penghargaan dari Mendagri.

Tema hari Otonomi Daerah ke-XXI tahun 2017, “Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Sesuai dengan Kepentingan Masyarakat”.

Jamila Sugianto sampaikan, saat ini terdapat 542 daerah otonom, terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2016 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2015, ada sejumlah pemerintah daerah dengan capaian kinerja sangat tinggi, namun ada pula pemerintah daerah dengan capaian kinerja yang masih rendah.

Oleh karena itu, masih Jamila, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

“Manfaatkan seluruh potensi sumber daya daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Libatkan seluruh warga masyarakat, termasuk dari kalangan dunia usaha,” kata Jamila.

Ia juga menyampaikan, salah satu instrumen kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam rangka membangun daerah dan desa adalah alokasi dana transfer untuk setiap daerah otonom (baik dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus).

Termasuk yang perlu diperhatikan alokasi Dana Desa untuk setiap desa. Diharapkan dana transfer dan dana desa itu dikelola secara transparan dan akuntabel. Wujud utama dari peningkatan kinerja tersebut adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain, lanjut Jamila, pemerintah pusat secara intensif mengembangkan program pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah, membuka isolasi pada kawasan terpencil dan pualu-pulau terluar, serta memudahkan jaringan transportasi antar-daerah.

“Saya mengetahui bahwa masing-masing pemerintah daerah juga memprioritaskan program pembangunan infrastruktur untuk memudahkan akses bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian di daerah,” kata Jamila lagi.

Ia juga menyampaikan, saat ini Kementrian Dalam Negeri sedang mengembangkan program Smart City atau Kota Pintar. Hal ini akan mendorong setiap pemerintah daerah agar mengembangkan electronic government (E-Goverment) dalam penyediaan pelayanan publik.

Terkait program Smart City itu, juga dikembangkan program City Branding atau pencitraan kota untuk mendorong setiap pemerintah kota memprioritaskan program pembangunan pada sektor tertentu sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat yang berbasis E-Government.

Terkait dengan peningkatan pelayanan publik melalui E-Government, urai Jamila, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan efektif, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar telah membuat aplikasi E-Government dalam bentuk Elektronik Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disingkat SILAPPDA.

Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang terintegasi, mudah diakses, akurat, dan komprehensif.

Upacara Hari Otoda juga dihadiri oleh pejabat eselon II, III, dan IV serta staf lingkup Pemprov Sulbar. Advertorial

ILHAM/HUMAS PEMPROV SULBAR

TINGGALKAN KOMENTAR