Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI dr. Budhi Suryadharma (kiri) bersama Wakil Ketua Persi Sulselbar dr. Khalid (kanan) saat berada di gudang penyimpanan obat Rumah Sakit Regional Sulbar untuk memeriksa ketersediaan obat, Minggu, 8 Oktober 2017. (Foto: Arisman Saputra)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Berawal dari Jumat, 6 Oktober 2017. Di hari terakhir hari kerja kantoran dalam sepekan itu, sejumlah dokter di Rumah Sakit Regional Pemprov Sulbar mogok kerja—plus tentu mogok melayani.

Alasan mogok itu karena obat-obatan dan fasilitas tertentu yang ada di rumah sakit ‘plat merah’ itu dianggap tak memadai.

Hikmah di balik mogok kerja itu ada juga. Sebab dengan kejadian itulah pejabat penting di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI segera datang kunjungi rumah sakit itu.

Dr. Budhi Suryadharma, Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, ditemani oleh Wakil Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) wilayah Sulselbar Dr. Khalid menyambangi rumah sakit yang berada di Jalan Martadinata, Simboro, Mamuju, Sulbar, itu pada Minggu, 8 Oktober 2017.

Dari pantauan transtipo.com, tamu dari Jakarta itu punya dua agenda: rapat dengan Direktur Rumah Sakit Regional dr. Andi Munasir dan memeriksa sejumlah fasilitas dan gudang penyimpanan obat di rumah sakit yang kelak akan naik status jadi tipe B itu.

Kepada wartawan di Mamuju, Dr. Budhi Suryadharma mengatakan, kedatangan kami ke sini untuk melihat langsung apa sebenarnya terjadi. Tentu juga kita mau klarifikasi apakah semua yang ada di media itu benar atau tidak.

“Intinya kami ingin meninjau rumah sakit ini, apakah memang sesuai yang diberitakan atau tidak. Dan, masalah yang kami lihat sekarang, kami akan lakukan pemebicaraan lebih lanjut,” kata Dr. Budhi Suryadharma.

Budhi mengakui, kalau kami lihat kenyataan dengan berita itu, ada yang berbeda. “Termasuk stok obat kalau saya lihat ya, ada. Seperti yang kita lihat sekarang,” kata Budhi.

Menurut Wakil Ketua Persi Sulselbar Dr. Khalid, yang kurang dan menjadi keluhan para dokter—termasuk kita semua—adalah mengenai sumber daya manusia (SDM), laboratorium, dan radiologi.

Soal SDM, kata lelaki yang Direktur Utama RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, sebenarnya pihak rumah sakit sudah merekrut tenaga kontrak tapi sampai sekarang belum ada yang mendaftar. “Mungkin ada faktor lain sehinga mereka belum mau masuk di sini,” katanya.

“Pihak rumah sakit mengakui kurangnya SDM, dan mereka sudah berusaha untuk membuka lowongan cuma belum ada yang mendaftar,” singkat Dr. Khalid.

Komisi IV DPRD Sulbar Bertemu dengan Pimpinan RS Regional

Rapat bersama Komisi IV DPRD Sulbar dengan Manajemen Rumah Sakit Regional Sulbar di Kantor DPRD Sulbar, Senin, 9 Oktober 2017. (Foto: Arisman Saputra

Memang, Komisi IV Sulbar adalah mitra kerja dengan RS Regional. Maka, wajar jika pihak dewan panggil manajemen rumah sakit itu. Pertemuan mereka berlangsung di kantor dewan pada Senin, 9 Oktober 2017.

Rapat bersama Komisi IV dengan pihak manajeme rumah sakit milik Pemprov Sulbar itu berlangsung di ruangan Komisi IV DPRD Sulbar. Rapat ini dipimpin oleh Arman Salimin, ketua komisi itu.

Di pihak dewan, selain Arman, juga hadir sejumlah anggota komisi. Dan, dari rumah sakit hadir dr. Andi Munasir bersama sejumlah dokter di rumah sakit itu.

“Pertemuan ini digelar agar kita mendengar keluhan dan kekurangan yang ada di rumah sakit, dan kita akan temukan solusinya,” kata Arman Salimin, politisi PAN dari daerah pemilihan Mamuju Utara (Matra).

Menurut Sekretaris PAN Sulbar ini, salah satu yang harus diperbaiki—setelah mendengar keluhan dari para dokter—yaitu penambahan daya listrik yang ada di ruangan operasi, dan menambah pasokan stok obat.

Arman tambahkan, untuk penambahan daya listrik dan perbaikan ruang operasi, pihak rumah sakit sudah menyiapkan dana sebesar Rp 50 juta. Untuk masalah obat kita minta kepada pihak rumah sakit agar berkomunikasi secepatnya dengan inspektorat atau kejaksaan agar pelelangan obat itu dapat segera dilaksanakan.

“Kami selaku mitra kerja, tentu kami akan mencarikan solusi untuk mempercepat pelelangan obat atau segera lelang ulang. Tapi tentunya kami akan berkoordinasi dengan pihak inspektorat agar sesuai dengan mekanisme, jangan sampai kita melanggar aturan,” jelas Arman lagi.

Bagaimana dengan jasa medik? “Untuk jasa medik, insya Allah akan teratasi semua. Sementara dalam proses. Tinggal obat ini yang tidak ada stoknya yang diminta dan untuk mendapatkannya tentu itu harus ditender secara non e-katalog,” tutup Arman Salimin kepada wartawan di Mamuju.

Di tempat yang sama, salah satu Anggota Komite Medik, Dokter Zaitun Sumule mengatakan, kami telah beri klarifikasi mengenai keadaan rumah sakit. Apakah ada solusi dari pertemuan dengan dewan barusan?

“Ada solusinya. Insya Allah dalam waktu 3×24 jam sudah ada perubahan,” kata Zaitun Sumule.

ARISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR