Bupati Mamuju Habsi Wahid (kanan). (Foto: Humas Mamuju)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Mamuju telah menetapkan Desa Saletto sebagai desa sadar BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Mamuju.

Penetapan tersebut melalui launching Desa Saletto sebagai desa sadar BPJS Ketenagakerjaan yang berlangsung di aula lantai tiga Kantor Bupati Mamuju, Kamis, 10 Oktober 2017.

Hal tersebut dilakukan melihat antusias Desa Saletto yang begitu besar dalam memandang BPJS ketenagakerjaan dengan melibatkan seluruh perangkat Desa Saletto sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.

“Kami telah daftar seluruh perangkat desa Saletto sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kami bersyukur karena desa kami ditunjuk sebagai Desa BPJS Ketenagakerjaan yang pertama di Kabupaten Mamuju. Ini menjadi tantangan tersendiri buat kami untuk memberikan motifasi kepada masyarakat agar lebih giat lagi mendaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan,” ungkap Abd. Wahid, Kepala Desa Saletto saat beri sambutan pada launching penganugerahaan Desa sadar BPJS ketenagakerjaan tersebut.

Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Endah Ilyas Lubis dalam sambutannya mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan tugas dari Negara sehingga dalam melakukan seleksi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berstatus sebagai pekerja itu bisa bergabung tanpa seleksi.

“Ketika masyarakat yang terdaftar sebagai ketenagakerjaan mengalami meninggal dunia maka ahli warisnya akan menerima 48 kali dari gaji. Tergantung jumlah besarnya gaji yang didaftarkan, sementara untuk kecelakaan kerja dan mengalami cacat seumur hidup itu, akan mendapat 56 kali dari gaji,” jelas Endah.

Sambung Endah, bergabungnya ke BPJS ketenagakerjaan oleh tenaga kerja di Kabupaten Mamuju berarti para tenaga kerja punya jaminan sosial, sehingga tidak lagi menjadi kesulitan ekonomi.

Sementara, Bupati Mamuju Habsi Wahid mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi masyarakat Mamuju, karena hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, apakah itu tenaga kerja di bidang pertanian, perkebunan dan bidang jasa semuanya itu terproteksi di BPJS ketenagakerjaan ini.

“Dan ini saya rasa tidak terlalu berat untuk masyarakat kita karena biaya yang digunakan untuk ikut sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan itu hanya Rp. 16.000 per bulan, jadi ini tidak terlalu menjadi beban masyarakat di dalam memproteksi dirinya,” jelas Habsi.

Bupati menambahkan, sejak awal pihak pemerintah telah memberikan apresiasi kepada pihak BPJS ketenagakerjaan melalui kerja sama yang telah disepakati bahwa seluruh tenaga kontrak yang memiliki resiko pekerjaan tinggi seperti Satpol PP, Pemadam Kebakaran, itu sudah dilibatkan sebagai anggota BPJS ketenagakerjaan dengan iuran perbulan ditanggung oleh pemerintah.

“Tahun ini kita juga telah menggagas kerja sama antara pemerintah dan BPJS Mamuju, yaitu melibatkan seluruh guru tenaga kontrak yang berjumlah 3000. Itu perlu kita lindungi karena pengabdian mereka kepada masyarakat tidak hanya di kota tetapi juga sampai ke polosok desa, dan ini sangat rentang dengan kondisi resiko kecelakaan kerja,” tutup Bupati Habsi.

SYAIFUDDIN Kontributor

TINGGALKAN KOMENTAR