Bawaslu Sulawesi Barat dan Panwaslu Mamasa saat menerima aduan dari Laskar Kotak Kosong, Selasa, 13 Februari 2018. (Foto: Frendy Christian)

TRANSTIPO.com, Mamasa – Sejumlah tokoh dari Laskar Kotak Kosong mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Mamasa, untuk menindaklanjuti laporan yang sebelumnya pernah disampaikan ke Panwas.

Ada sejumlah kegiatan yang disinyalir Laskar Kotak Kosong melanggar aturan Pilkada di antaranya, dugaan ketidaknetralan penyelenggara Pilkada atau KPU, dan mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa yang dilakukan calon petahana Ramlan Badawi, sebelum 6 bulan ditetapkan sebagai calon.

“Ada sejumlah indikasi ketidaknetralan KPU, seperti foto–foto kegiatan KPU dengan simbol meletakkan tangan di dada, sebagaimana diketahui simbol itu digunakan salah satu Paslon dan juga andanya mutasi pejabat di lingkup Pemda Mamasa yang dilakukan calon petahana sebelum 6 bulan ditetapkan sebagai calon. Hal itu melanggar aturan,” kata salah satu tokoh Laskar Kotak Kosong, David Bambalayuk saat dikonfirmasi Selasa, 13 Februari 2017.

Koordinator Devisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Sulbar, Ansharullah yang hadir mendampingi mengungkapkan, pihaknya akan melakukan kajian atas laporan tersebut bersama Panwas Kabupaten Mamasa.

“Kita akan menunggu bagaimana hasil kajian teman–teman Panwas, susuai dengan laporan yang masuk, termasuk adanya dugaan pelaggaran yang dilakukan calon petahana, yang diduga melanggar pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas adanya mutasi jabatan pada sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Mamasa,” ungkapnya.

Menurutnya, pihak Panwas Mamasa sudah memanggil pihak–pihak terkait dan sudah merampungkan hasil yang kemudian akan dikaji lebih dalam apakah melanggar aturan atau tidak.

Terkait laporan tersebut pihak Panwas Mamasa dan Bawaslu Sulbar melakukan kajian selama kurang lebih 5 jam, kemudian mengumumkan hasilnya sekitar pukul 21.00 Wita yang dituangkan dalam surat pemberitahuan atas status laporan yang ditempel di papan pengumuman Panwas.

Surat Keputusan Panwas Mamasa atas laporan Laskar Kotak Kosong, 13 Februari 2018. (Foto: Frendy Christian)

Dalam surat tersebut menyatakan status laporan dengan Nomor laporan 09/LP/Kab./30.04/11/2018, dinyatakan bukan pelanggaran Pilkada.

“Setelah kami melakukan kajian atas laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pilkada, namun hanya saja ada sedikit kesalahan administarsi tetapi tidak masuk pada undang-undang Pilkada, sehingga kami akan teruskan ke instansi yang berwenang,” kata ketua Panwas Kabupaten Mamasa, Pactrik.

FRENDY CHRISTIAN

TINGGALKAN KOMENTAR