Dinamika Rapat Pansus DPRD Sulbar tentang Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun menarik. Rayu, ketua pansus, sampai sesegukan. Suaranya seolah tertahan di tenggorokan, namun air matanya tak sampai menetes.
TRANSTIPO.com, Mamuju – “Sebetulnya, saya telah bekerja mendahului Pansus ini dinda. Saya kan duduk di Komisi II DPRD Sulbar, jadi saya punya tanggungjawab moril dan politik kepada konstituen atau daerah pemilihan saya. Dinda kan tahu, saya ini politisi PDIP yang mewakil Dapil Mamuju Utara. Nah, di sana itu banyak sekali warga yang berprofesi pekebun sawit,” jelas Rayu menjawab pertanyaan transtipo.com melalui telepon tanpa kabel malam tadi sekitar pukul 19.45 wita, atau beberapa jam seusai Rapat Pansus Penetapan Harga TBS di sebuah ruang di Kantor DPRD Sulbar, Jumat sore, 24 Maret 2017.
Rayu juga bilang, “Saya sudah beberapak kali ke Jakarta untuk memperjuangkan perubahan harga sawit petani. Jadi, dari pergulatan itulah yang saya tahu dan pahami kemudian menjadi modal pemahamn kami
Rapat Pansus kemarin sore itu berlangsung sejak pukul 15.00 wita hingga 17.45 wita. Rapat ini bertemu dua unsur sekaligus: di satu pihak Anggota Pansus DPRD Sulbar tentang TBS sendiri, dan di sisi yang lain hadir Tim Penetapan Harga TBS dari unsur Pemprov Sulbar yang diwakili oleh A. Waris Bestari dan Kimoto.
Waris Bestari adalah Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Pemprov Sulbar, sementara Kimoto adalah Kepala Seksi di bawah bidang yang dikepalai Waris.
“Mohon Maaf, ketua tim kami—Waris menyebut nama Hamzah sekaligus sebagai kepala dinasnya tempatnya bernaung kini—tak sempat hadir pada rapat kerja kali ini sebab beliau ada kegiatan lain di luar,” jelas Waris Bestari di hadapan ‘Pansus Sawit’ ini.
Perihal penajaman dan pendalaman hasil diskusi dalam rapat pansus kemarin sore itu, silahkan baca pada tulisan berikutnya dalam reportase laman ini ‘setengah mendalam’.
Sebagai ketua ‘Pansus Sawit’, tentulah Rayu harus beristirahat sejenak di rumahnya sekembalinya dari Kantor DPRD Sulbar menjelang magrib kemarin itu.
Maklum, hampir tiga jam lamanya lelaki 49 tahun ini berkoar-koar menjelaskan dan menjawab sejumlah soal tentang perusahaan sawit dan harga sawit di Sulbar ini.
Tapi telpon laman ini tentu ‘mengganggu’ waktu istirahatnya itu, yang ketika mulai berbicara pertelepon suaranya terdengar sedikit serak-serak, parau.
“Terima kasih dinda, Anda sudah menunjukkan keseriusan mau menulis apa yang menjadi pekerjaan berat kami akhir-akhir di pansus,” kata Ketua Pansus DPRD Sulbar tentang Harga TBS ini menyambung jawaban salam dari laman ini, semalam.
Rayu bilang, Pansus ini terbentuk pada akhir tahun 2016. “Memang, saya akui pansus ini lambat bergerak setelah ia terbentuk sebab teman-teman dalam pansus sibuk dalam urusan Pilgub Sulbar 2017. Nanti satu minggu setelah pemilihan itu baru kami bekerja maksimal,” kata Rayu.
Ia tambahkan, “Ada 22 orang anggota pansus. Saya ketua dan dua orang wakil ketua, yakni Mukhtar Belo (PAN, red) dan Mahyadin Mahdi (PPP, red), serta Jumiati A. Machmud (Gerindra, red) sebagai sekretaris.”
Dalam rapat kerja pansus kemarin sore itu, hanya 8 orang anggota pansus yang hadir hadir, antara lain: Rayu (PDIP), Tomi (Gerindra), Syamsul Samad (Demokrat), Sukardi M Noer (Demokrat), Firman Argo Waskito (Demokrat), Abidin (Demokrat), Muhammad Taufan (PKPI, red), dan Haris Halim Sinring (Gerindra).
“Dua wakil ketua pansus tak hadir karena beberapa alasan serius. Pak Mukhtar Belo lagi di luar kota, begitu juga pak Mahyadin. Sementara ibu Jumiati barusan telpon bahwa dia sedang menemani salah seorang dari KPPU. Dan ini masih bagian dari urusan pansus,” kata Rayu menjelaskan keberadaan sejumlah rekan-rekannya di pansus itu.
Penjelasan Rayu pertlepon semlam, “Setelah kami mulai bergerak, kami langsung tancap gas. Waktu itu kami berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Pertanian. Yang terima kami adalah salah satu direktur di kementerian itu. Besoknya kami tandang ke kantor Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Sekalian juga—tentu setelah dari KPPU—kami bertemu dengan salah seorang pakar tentang sawit, namanya Prof. Dr. Konten.”
“Dulu, sesungguhnya saya sudah pernah ke kantor KPPU tapi lama tak ada tindak lanjut, begitu juga ke Ombudsman tapi hingga kini tak ada realisasinya. Nah, inilah semua yang menyemangati dan sekaligus menjadi referensi kami bentuk pansus ini,” jelas Rayu.
Sekembalinya dari Jakarta—di penghujung Februari lalu—pansus kemudian undang pakar sawit yang disebutkan namanya di atas tadi untuk datang ke Mamuju, Sulbar, ini.
Di sini pansus dan pakar sawit itu bedah secara mendalam agenda kerja pansus berikutnya, termasuk rumusan rekomendasi yang akan dilayangkan secara khusus ke pihak KPPU di Jakarta.
Setelah itu, pansus ini kembali keluar daerah. Kali ini, mereka berangkan ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Rayu sebut, “Di Kaltim itu terdapat 70 perusahaan sawit.” Saat obrolan dengannya sebelum rapat pansus dimulai, Rayu bilang, “Kalau kita di Sulbar ini hanya ada 11 perusahaan sawit. Yang terbesar, ya, Astra dan Unggul.”
Rapat Pansus DPRD tentang Harga TBS ini, yang dipimpin oleh Rayu, kembali menelisik bentuk-bentuk rekomendasi apa yang akan disusun secara tertulis dan itu kemudian akan dilayangkan kepada para pihak yang menjadi ‘mitranya’ dalam memperjuangkan harga sawit dari petani.
Dalam kata-kata yang sesegukan itu, Rayu sampaikan, “Ada 200 ribu lebih petani yang menggantungkan nasibnya di sawit pak. Kasian mereka. Hujan, terik mentari, dan sawit yang telah membusuk, mereka terpaksa jual sawitnya ke tengkulak dengan harga murah. Ini yang kita perjuangkan pak.” Advertorial Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat
SARMAN SHD
