Wakil Ketua III DPRD Sulbar H. Harun ketika diwawancara oleh wartawan di Kantor DPRD Sulbar, Selasa sore, 8 Agustus 2017. (Foto: Zulkifli)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DDPR Sulbar digelar di ruangan Wakil Ketua DPRD Sulbar H. Harun, Selasa siang, 8 Agustus 2017.

Rapat Bamus ini terkesan mendadak. Rupanya, agendanya adalah perihal pergantian salah satu pimpinan DPRD Sulbar atau PAW Munandar Wijaya Ramlan—kini Wakil Ketua DPRD Sulbar—politisi muda Partai Gerindra.

Bamus ini kemudian memantik protes dari sejumlah Anggota DPRD Sulbar. Alasan mereka, rapat Bamus itu tak sesuai mekanisme di DPRD Sulbar.

Apa penjelasan Harun? “Hasil rapat Bamus itu qourum sehingga dibawa ke rapat paripurna.”

Harun jelaskan lagi, “Tadi sudah rapat Bamus di ruangan saya. Pak ketua (Andi Mappangara, red) juga memimpin dan menyerahkan ke saya untuk memimpin Bamus. Saya lanjutkan. Kita sudah sepakat tadi. Sehingga dibawa ke paripurna.”

Yang jelas, menurut Harun, rapat Bamus tadi itu quorum, tujuh orang tadi yang menandatangani daftar hadir secara fisik. “Pak ketua DPRD dalam posisi tak mengambil keputusan, tapi yang jelas dia ikut hadir. Apakah dia ikut menandatangani daftar hadir, saya tak tahu persis,” sambungnya.

Pada sore kemarin itu, hasil rapat Bamus dibawa ke dalam rapat paripurna dewan—rapat yang ketiga di separuh sehari kemarin.

Ketika pimpinan rapat, Haji Harun, memulai rapat sejurus dengan itu pula interupsi datang bertubi-tubi. Penginterupsi itu berpendapat bahwa pembahasan ‘PAW Munandar Wijaya’ tak pernah diberitahukan sebelumnya.

Silang pendapat yang bernuansa hujat-hujatan di ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar kemarin sore itu berujung tak harmonis. Pimpina rapat—Harun—tetap berusaha meredam sejumlah rekan-rekannya yang gigih menginterupsi.

Tapi nasi sudah menjadi bubur. Sejumlah legislator—tak kurang 30 Anggota DPRD Sulbar—itu telah memilih meninggalkan ruang rapat sembari teriak-teriak dengan argumentatif tanda tak setuju agenda itu dilajutkan.

“Itulah tadi, kita mau sampaikan setelah paripurna. Yang jelas sudah dibamuskan tadi. Apakah setuju atau tidak, tapi inikan belum jalan sudah diberhentikan. Masalah undangan, secara teknis itu tugasnya sekretariat DPRD, bukan pimpinan. Masalah undangan sampai atau tidak, itu bukan urusannya kami. Yang jelas, yang fasilitasi adalah sekretariat DPRD,” jelas Harun.

Terkait hadirnya Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dalam rapat Bamus yang digelar di ruang kerjanya, Harun bilang, “Ada pak gubernur karena istirahat di sini tadi. Pak Gubernur tak terlibat. Kita ini tak boleh diintervensi oleh gubernur. Cuma tadi di sini karena makan siang. Tak ada penekanan.”

ZULKIFLI/RISMAN SAPUTRA/SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR