Sekprov Sulawesi Barat Ismail Zainuddin (kiri) menyampaikan sambutan sekaligus membuka rapat koordinasi terkait program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) di d’Maleo Hotel and Covention Mamuju, Senin, 26 Februari 2018. (Foto: Arisman)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulawesi Barat gelar rapat koordinasi (Rakor) terkait program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) di d’Maleo Hotel and Covention Mamuju, Senin, 26 Februari  2018.

Rakor ini mengangkat tema “Kesiapan Implementasi Program Padat Karya dan Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan, Penanganan Permasalahan Dana Desa di Provinsi Sulawesi Barat”.

Hadir dalam acara sekaligus membuka acara adalah Sekretaris Pemerintah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat Ismail Zainuddin yang didampingi Kepala Dinas PMD Sulawesi Barat Ridwan.

Turut hadir Kasubit PKMD Kemendes PDTT Nursaid Mustafa, Kepala Dinas PMD se-Sulawesi Barat, Kepala Bappeda se-Sulawesi Barat, perwakilan Polda Sulawesi Barat, para camat, kepala desa, pendamping desa se-Sulawesi Barat, dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Sekprov Sulawesi Barat Ismail Zainuddin mengatakan, kami selaku pemerintah provinsi berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam melakukan pengawalan terhadap pengelolaan dana desa yang ada di Sulawesi Barat.

Lanjut Ismail, kebijakan pemerintah pusat atau Nawacita Presiden RI, menginginkan maksimalnya pembagunan di daerah yaitu membangun Indonesia mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia.

“Nawacita Presiden itu menginginkan pembagunan itu dimulai dari pinggiran yakni desa-desa yang ada di daerah,” sebut Ismail.

Dan saya rasa, masih Ismail, kebijakan pemerintah pusat untuk membangun desa menurut saya kebijakan yang sangat luar biasa.

Lebih jauh diuraikan, Gubernur Sulawesi Barat dengan RPJMD-nya berharap agar setiap desa di Sulawesi Barat memiliki prodak unggulan, atau setiap desa punya program prioritas seperti yang dikatakan oleh Dirjen Transmigrasi dan Desa.

“Memang kita sudah berhasil untuk membangun beberapa hal di desa, namun untuk di Sulawesi Barat kita belum sukses menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” aku Ismail.

Dalam 2 tahun terakhir ini, tambah Ismail, kemiskinan di Sulawesi Barat belum mengalami penurunan yang signifikan. “Yang sukses pertumbuhan ekonomi di semester ini yaitu 6,07 persen di atas pertumbuhan nasional.”

Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yakni pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di desa, ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi angka kurangnya partisipasi pendidikan di Sulawesi Barat.

“Saya berharap anggaran dana desa ini dapat sukses, di mana pengawasannya itu menjadi milik bersama. Tak usah berpikir desa itu adalah kewenangan kabupaten, tapi bagaimana dana desa ini dapat dikawal dan dimonitoring semua pihak, baik pemerintah kabupaten terlebih lagi provinsi,” imbuh Ismail Zainuddin.

Ismail kembali menegaskan, “Anggaran dana desa ini harus dikawal dengan baik agar pembagunan di desa berjalan sesuai dengan Nawacita pemerintah pusat dalam hal ini Presiden.”

Kepada sejumlah wartawan, Kepala DPMD Ridwan mengatakan, kita berharap dengan adanya Rakor ini diharapkan semua pihak  bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran desa dan dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai harapan di tahun 2018.

“Rakor ini melibatkan semua unsur pemerintahan terkait pengelolaan dana desa, diharapkan dapat memeberikan hasil yang baik di tahun ini sesuai dengan harapan kita semua,” tutup H. Ridwan.

ARISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR