Supriadi Narno, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulawesi Barat. (Foto: Ist.)

TRANSTIPO.com, Mamasa – Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Masyarakat Non Partisan (Jari Manis) Sulawesi Barat menginisiasi pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) terkait Pilkada Mamasa dan Polewali Mandar.

Kegiatan ini dilaksanakan di salah sebuah ruangan di d’Maleo Hotel & Convetion Mamuju, Jumat sore, 29 Juni 2018.

Di antara pembicara yang hadir adalah Ketua KPU Sulawesi Barat Rustang, Ketua Bawaslu Sulawesi Barat Sulfan Sulo, dan Sekretaris PWI Sulawesi Barat Sarman Sahuding.

Dalam diskusi ini terungkap sejumlah hal kelemahan pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Barat ini. Di antara masalah yang diperbincangkan kualitas tinta, dugaan politik uang, dan kelalaian panitia penyelenggara di TPS tertentu.

Perihal tinta di Mamasa misalnya, Sulfan Sulo menyinyalir rendahnya kualitas tinta yang digunakan. Sulfan membuktikan dengan kerelaannya menunjukkan jemarinya yang ia celup ke tinta yang rendah kualitas dimaksud.

“Ini jemari saya. Biasanya setelah kita mencoblos, bekas tinta di jemari bertahan beberapa hari. Ini sudah bersih kan. Saya ragukan kualitas tinta di Mamasa itu,” aku Sulfan Sulo kepada laman ini.

Ia juga bilang, saat saya cuci cepat hilang. Dan, sebetulnya, sebut Sulfan lagi, “Tinta merupakan penanda apakah kita sudah menyalurkan hak pilih atau belum.”

“Hal ini aka kita bicarakan dengan teman-tema KPU Mamasa,” kata Sulfan Sulo.

Ketua KPU Sulawesi Barat Rustang juga sampaikan apa menjadi cakupan KPU.

“Kita belum bisa simpulkan karena dalam idetifikasi teman-teman KPU Mamasa. Tapi sementara, laporan yang kita terima di TPS itu ada kelalaian pihak penyelenggara. Faktanya, setelah perhitungan jumlah suara sah dengan kertas suara yang terpakai berbeda,” kata Rustang di Mamuju, 29 Juni 2018.

PSU di Kabupaten Mamasa

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwasli) Kabupaten Mamasa mengeluarkan rekomendasi dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pada salah satu TPS di Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan siaran pers Supriadi Narno, Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulawesi Barat yang disampaikan kepada transtipo.com, Jumat, 29 Juni 2018, PSU dilakukan di TPS 02 Desa Saludurian, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa.

Panwasli Kabupaten Mamasa menemukan pelanggaran prosedur dengan pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara, di mana pembukaan kotak suara dan berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan, prosedur pembukaan kotak suara telah diatur dalam Pasal 47 PKPU No 8 tahun 2018, sehingga pelanggaran prosedur pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPPS TPS 02 di Desa Saludurian itu memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nmor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Sehingga, Bawaslu melalui Panwascam Kecamatan Mambi telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mamasa melalui PPK Kecamatan Mambi untuk melakukan PSU di TPS 02 Desa Saludurian, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa.

KPU Kabupaten Mamasa telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menetapkan PSU di TPS 02 Desa Saludurian, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sabtu, 30 Juni 2018.

Menurut Supriadi Narno, TPS 02 Desa Saludurian merupakan salah satu TPS paling rawan penggunaan hak pilih dan netralitas KPPS.

Berdasarkan informasi yang dihimpun kru laman ini, PSU pada TPS 2 Desa Saludrian telah dilakukan pada Sabtu siang, 30 Juni.

Pada sebuah TPS atau lebih, bukan semata hitungan belaka. Pelanggaran sekecil apapun bisa mencederai pesta demokrasi lima tahunan di kabupaten. Terlebih Pilkada kali ini merupakan hajatan besar yang berlagsung serentak secara nasional pada 171 daerah.

Kita semua bertanggungjawab megawal Pilkada serentak 2018 agar berjalan demokratis, aman, dan sukses.

FRENDY CHRISTIAN/SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR