Ketua DPRD Sulbar H. Andi Mappangara, S.Sos, 18 Mei 2017. (Foto: Risman)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Tanggapan Ketua DPRD Sulawesi Barat H. Andi Mappangara, S.Sos dan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Barat Munandar Wijaya, S.Ip, M.AP tentang polemik perubahan nama Bandar Udara Tampa Padang, Mamuju, Sulbar.

Memang sekali waktu, Gubernur Sulawesi Barat yang baru, Ali Baal Masdar, pernah sekali menyebut bahwa akan melakukan rumusan pergantian nama Bandar Udara Tampa Padang. Hal ini, dalam hemat gubernur baru ini, nama bandara ini sudah pernah lama dibahas, dan mengerucutlah pada nama baru, yakni Bandar Udara Andi Depu Tampa Padang.

Atas polemik yang berkembang itulah kemudian, pihak pimpinan DPRD Sulawesi Barat beri pandangan. Dari Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Barat Munandar Wijaya mengatakan, mengganti nama Bandara Tampa Padang menurut saya itu bukan prioritas. Tapi, kata Munandar, yang harus diselesaikan dulu, yaitu sarananya dan pembebasan lahan.

“Menurut saya terlalu dini untuk membahas masalah perubahan nama Bandara Tampa Padang, Mamuju, Sulbar, di mana hal itu akan menimbulkan riak-riak di masyarakat ketika itu yang menjadi prioritas utama,” kata Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Barat ini seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Sulbar, 17 Mei.

Menurut Munandar, “Sekali lagi bagi saya, dua hal yang harus dilakukan. Pertama, sarana dan prasarana bandara itu sendiri. Kedua, pembebasan lahan masyarakat yang sudah digunakan untuk kepentingan bandara. Yang saya tahu sampai hari ini belum ada yang belum diselesaikan.”

Di tempat sama, Ketua DPRD Sulawesi Barat H. Andi Mappangara juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai pergantian nama Bandara Tampa Padang. Katanya, sebenarnya pergantian nama Bandara Tampa Padang yang disampaikan oleh beliau (pak Gubernur Sulbar, red), wacana itu sudah lama. Bahkan, kalau tidak salah, sudah ada Ranperda yang dibuat di era mantan Gubernur Sulbar bapak Anwar Adnan Saleh. Tapi sampai saat ini Ranperda itu belum dibahas,” Papar Andi Mappanggara.

Masih Andi Mappangara, dari informasi yang saya dapatkan, untuk penamaan bandara menyinggung dua nama, yaitu Prof. Dr. Baharuddin Lopa dan Andi Depu. “Katanya, itu sudah disepakati dalam seminar.”

Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Barat Manandar Wijaya. (Foto: Humas)

“Dari hasil seminar itulah yang menjadi referensi untuk dibuatkan Perda, tapi Ranpeda itu sampai sekarang belum kita bahas,” kata Andi Mappangara, jujur.

Bagaimana sikap DPRD Sulbar? “Kita akan melihat apa tanggapan publik. Karena itu akan diuji publik juga. Jika memang itu didorong oleh pemerintah, ya, kita akan tindaklanjuti dan akan melibatkan semua elemen yang ada di Sulawesi Barat,” kata Andi Mappangara.

“Kami akan bekerja sesuai dengan mekanisme, kalau itu diusulkan oleh pemerintah daerah kita akan bahas di sini. Tapi perlu diketahui bahwa membahas Ranperda itu  ujung-ujungnya tidak mutlak harus diterima. Boleh jadi diterima boleh juga tidak. Kita juga akan melihat tanggapan dari masyarakat, khususnya daerah yang dekat dengan bandara itu, (Kabupaten Mamuju),” tutup Andi Andi Mappanggara. Advertorial

HUMAS/SEKRETARIAT DPRD SULBAR

TINGGALKAN KOMENTAR