TRANSTIPO.com, Mamuju – Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang yang besar di bidang kependudukan. Kondisi tersebut harus dipersiapkan dengan baik agar tidak menjadi beban negara pada masa mendatang. Begitu pula dengan pertumbuhan peduduk harus dikendalikan, serta persoalan kependudukan harus ditangani.
Demikian dikemukakan Asisten Tata Praja, Nur Alam Thahir, saat menyampaikan sambutan pada acara serah terima PKB/PLKB sekaligus membuka secara resmi Rapat Telaah (Review) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Semester I Tahun 2017 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat di Hotel Maleo, Selasa, 25 Juli 2017.
Nur Alam juga menyampaikan, atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sangat mengapresiasi upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini BKKBN dalam mengimplementasikan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di lini lapangan.
“Dengan pengalihan tenaga lapangan seperti yang kita saksikan hari ini, melalui Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) PKB/PLKB, saya mengharapkan kabupaten terkhusus kepada OPD-KB kabupaten, bukan berarti tidak bertanggung jawab kepada tenaga-tenaga lapangan KB, tapi justru mari kita tingkatkan monitoring dan evaluasi terkait tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),” jelas Nur Alam Tahir.
Masih kata Nur Alam Tahir, ada beberapa poin penting yang ditekankan oleh Pemerintah Povinsi Sulawesi Barat kepada seluruh bupati.
Pertama, program KKBPK dapat dilakukan dengan mendukung Gerakan Masyarakat (Germas) yang harus berawal dari keluarga.
Kedua, angka kematian ibu dan anak yang cukup tinggi di Sulawesi Barat berada di angka 48/1000 kelahiran hidup.
Ketiga, angka kelahiran pada remaja (15-19 tahun) yang juga cukup tinggi di Sulawesi Barat berada pada angka 103/1000 kelahiran sehingga menyebabkan anak drop out dari sekolah, bisa menjadi ibu yang kurang berpedidikan dan berisiko pada kesehatan reproduksi.
Keempat, target nasional angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR) di Sulawesi Barat berada pada angka 3,6 yang berarti rata-rata dalam satu keluarga memiliki jumlah 3-4 jiwa.
Kelima, begitu pula dengan angka kebutuhan ber-KB yang tidak dilayani (Unmet Need) di Sulawesi Barat berada pada angka 29,0.
Dan, keenam, peningkatan pemakaian alat/obat kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate) yang masih rendah di Sulawesi Barat yaitu pada angka 78,0.
“Untuk itu, melalui program KKBPK mari bersinergi dengan berbagai program pembangunan lainnya diarahkan untuk mewujudkan NAWACITA ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui kampung KB yang telah dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 14 Januari 2016, yang tentunya perlu dan harus ditindak lanjuti bersama-sama,” tambah Nur Alam.
Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso, menambahkan, pada tahun 2017 ini BKKBN akan menurunkan angka kelahiran total di angka 2.33 dan meningkatkan pemakaian kontrasepsi modern karena sasaran tersebut menunjukkan indikator keberhasilan program.
“Untuk meningkatkan program KB, seperangkat kebijakan dan strategi telah diterapkan, seperti meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat,” ungkap Sukaryo.
Masih kata Sukaryo, kebijakan tersebut dijabarkan dalam beberapa strategi program, yaitu menguatkan advokasi, menguatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan sistem jaminan sosial nasional kesehatan, meningkatkan pemahaman Keluarga Berencana, meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga.
“Setiap keluarga diharapkan meningkatkan ketahanan melalui program pembinaan ketahanan keluarga dan juga diharapkan menjalankan delapan fungsi keluarga dengan optimal untuk mendukung perwujudan generasi yang berkarakter,” sambung Sukaryo.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Andi Rita Mariani juga membeberkan, laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Sulawesi Barat masih sangat tinggi yaitu pada angka 2,68 atau tertinggi kedua di Indonesia.
Sedangkan untuk masing-masing kabupaten yaitu, Mamuju Tengah angka 3,91, Majene angka 1,97, Polman angka 1,44, Mamasa angka 1,81, dan Mamuju Utara tertinggi dengan angka 5,94.
Terkait TFR yang berada di angka 3.6, Rita menyampaikan bahwa Sulawesi Barat masih harus memerlukan kerja keras untuk meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi untuk menekan angka tersebut dan setiap kabupaten harus terus mencanangkan program KB.
“Dengan angka seperti ini sangat membutuhkan kerja keras serta hubungan yang kuat dari kita semua. Strategi persamaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga tahun 2017 diarahkan ke seluruh kabupaten yang masih rendah penggunaan alat kontrasepsinya. Unmet Need dan TFR yang tinggi tidak terlepas dari kondisi pencapaian saat ini dan target yang akan dicapai,” jelas Andi Rita.
Pada kesempatan tersebut, sebanyak 212 personil Penyuluh KB yang selama ini berada di bawah naungan pemerintah daerah akan diserahkan ke BKKBN Pusat. Terdiri dari 42 orang penyuluh KB dari Mamuju, 41 orang penyuluh KB dari Majene, 20 penyuluh KB dari Polman, 16 penyuluh KB dari Mamuju Tengah, 41 penyuluh dari Mamuju Utara, dan 50 penyuluh KB dari Mamasa.
Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Sulawesi Barat Andi Mappangara, Perwakilan ketua DPRD kabupaten se- Sulawesi Barat, perwakilan bupati se- Sulawesi Barat, perwakilan Kejari se- Sulawesi Barat, dan para Kepala OPD-KB kabupaten se- Sulawesi Barat.
FADILAH/HUMAS PEMPROV SULBAR
