Perspektif MAJU MALAQBIQ Sulawesi Barat 2018

281

TRANSTIPO.com, Mamuju – Mengimplementasikan otonomi daerah dalam melaksakan amanah dan tanggung jawab sebagai kepala pemerintahan bukanlah hal perkara mudah seperti membalik telapak tangan.

Perlu keberanian kepemimpinan yang kuat ditopang oleh gagasan segar dan cerdas serta di dalam segala tindakan dan ucapan kita senantiasa selalu mengingat kepada Allah SWT—memohon ridho dan petunjuk-Nya.

Tak terasa kita telah berada di tahun 2018. Ini masih tergolong awal masa kepemerintahan saya yang kini baru memasuki tahap semester kedua sejak saya dilantik menjadi Gubernur Sulawesi Barat periode 2017-2022 oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, 12 Mei 2017.

Mengawali tugas dan kewajiban, melanjutkan pekerjaan rumah pemerintah terdahulu serta merealisasikan Visi Misi Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq, tidak ingin menyita waktu berlama-lama wujudkan itu.

Salah satu titik berat arah pembangunan Sulawesi Barat saya fokuskan Pembangunan Manusia. Tolak ukur sasarannya jelas, agar masyarakat sebagai objek sasaran pembangunan bisa melihat dan merasakan/menikmati, dimana sistem dari paradigma pembangunan manusia adalah dengan menjadikan manusia sebagai pusat arah perhatian yang harus terus dibangun dan dikembangkan.

Segala sumberdaya potensinya untuk mewujudkan itu semua dengan segala kerendahan hati saya mengharapkan dukungan serta kritik dan saran dari semua pihak.

Sektor pembangunan manusia akan menjadi sektor prioritas agenda pembangunan—bukan hanya di 2018 saja—tapi terus menjadi prioritas utama di beberapa tahun berikutnya.

Masyarakat mungkin ada yang bertanya, mengapa Pembangunan Manusia—yang otomatis nilai IPM adalah ukurannya—menjadi salah satu agenda penting di awal pemerintahan saya?

Jawabnya, karena Pembangunan Manusia memiliki keterkaitan dengan Visi Misi Sulawesi Barat Maju Malaqbiq dan menjadi point pertama misi kerja saya, yakni Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.

Seorang gubernur bukanlah malaikat. Ia juga adalah manusia biasa. Berlatar dari loncatan cara berpikir kompleks yang sederhana, hampir semua pemerintahan daerah (provinsi/kabupaten)—entah itu disadari ataupun tidak disadari—bahwa saat ini pemerintah daerah terjebak dalam urusan hanya memperbesar anggaran di sektor pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, jembatan dan lain-lain.

Sementara hanya sedikit yang memperhatikan Pembangunan Manusia, khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah di Indonesia umumnya hanya disibukkan dalam urusan rutin seperti membuat Peraturan Daerah (Perda), peningkatan retribusi, ekstensifikasi pajak daerah, melakukan dengar pendapat dengan Legislatif, da sebagainya.

Tapi tidak menyentuh hal-hal dan masalah lebih substansial yang tengah dihadapi oleh masyarakatnya. Bahkan, bukan hal yang lumrah, ada daerah yang saat ini pemerintah dan legislatifnya terjebak konflik politik berkepanjangan.

Sedangkan, Pembangunan Manusia dengan fokus utama pendidikan, kesehatan dan peningkatkan daya beli masyarakat sebagai tanggung jawab, luput dari agenda politik pembangungan daerah. Sehingga dengan sendirinya berdampak munculnya opini publik beragam, persepsi yang terkesan adanya kesalahan dan ketimpangan seorang gubernur atau bupati dalam pengambilan kebijakan serta arah pembangunan yang tidak proporsional atau tidak tepat sasaran.

Nah, di provinsi ini saya tidak ingin hal seperti demikian terjadi. Di Sulawesi Barat yang kita cintai ini, saya sebagai orang yang pertama paling bertanggung jawab akan nasib dan masa depannya—paling tidak lima tahun ke depan.

Akan kemana arah pembangunannya? dari beberapa sektor pembangunan ‘Paradigma Pembangunan Manusia’ adalah salah satu awal sasaran utama pembangunan Sulawesi Barat 2018—sebagai representasi dari beberapa bidang sektor pembangunan yang telah pemerintah canangkan.

Salah satu contohnya, secara ringkas saya uraikan, dimana kebetulan hal tersebut saat ini sangat menggelitik pikiran saya. Misalnya, bagaimana seluruh lapisan masyarakat dapat dilayani seorang dokter—katakan saja dokter umum—jika dijumlah dari 6 kabupaten di Sulawesi Barat jumlah dokter masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan dokter kita.

Idealnya, dari 2 ribu sampai 3 ribu penduduk harus dapat dilayani oleh 1 orang dokter, sehingga dari total penduduk Sulawesi Barat yang kurang lebih sekitar 1,2 juta jiwa membutuhkan 4 ratus sampai 6 ratus dokter yang tersebar di seluruh kabupaten.

Bagaimana memenuhinya? Mungkin, ke depan pemerintah bisa membina kerja sama dengan perguruan tinggi/universitas pencetak dokter atau Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan pembiayaannya melalui asuransi kesehatan.

Contoh di sektor lain adalah bidang pendidikan—sektor yang juga tak kalah pentingnya. Pemerintah Sulawesi Barat harus merumuskan sebuah kebijakan yang kalau memungkinkan tidak hanya menggratiskan kepada kelompok masyarakat kurang mampu saja (pendidikan bersubsidi), tapi mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai Gubernur/Kepala Pemerintahan Sulawesi Barat, mewakili seluruh jajaran kepemerintahan saya, apa yang akan dicapai dari seluruh program-program pembangunan?

Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebagai faktor utama tolak ukur dalam hal tingkatan taraf hidup masyarakat. Mencapai target sasaran pembangunan tersebut mustahil dapat direalisasikan oleh pemerintah jika tanpa sokongan dari rakyat sebagai pemegang tampuk kekuasaan tertinggi—karena hakikatnya pemerintah adalah pelayan bagi rakyatnya.

Ayo kita benahi daerah ini bersama-sama. Wassalam

ALI BAAL MASDAR

TINGGALKAN KOMENTAR