Para perawat di Sulbar yang tergabung dalam PPNI “menduduki” Kantor DPRD Sulbar dengan membawa sejumlah tuntutan, salah satunya, tolak gaji murah untuk perawat di Sulbar. Aksi ini berlangsung damai pada Kamis, 16 Maret 2017. (Foto: Zulkifli)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Tenaga kesehatan bagian perawat di Sulbar adakan unjuk rasa di depan gedung DPRD Sulbar di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro, Mamuju, Kamis, 16 Maret 2017.

Sekitar 1.500 orang perawat yang datang enam kabupaten di Sulbar yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mendatangi parlemen Sulbar dengan membawa agenda tuntutan, yakni minta perlakuan yang adil terhadap perawat yang ada di Sulbar.

Pada aksi ini, ada tiga poin yang menjadi tuntutan mereka, yaitu Revisi Undang-Undang ASN, bentuk konsul Keperawatan, dan tolak gaji murah untuk perawat.

Di Kamis itu, para pendemo ini mendesak DPRD Sulbar untuk memperjuangkan nasib mereka.

“Kami tak ingin gaji rendah—khususnya di Mamuju—yang hanya Rp 400 perbulan, sementara di daerah Jawa gaji perawat di atas Rp 1 juta perbulan,” teriak salah seorang koordinator lapangan (Korlap) aksi dari PPNI.

Atas nama PPNI juga minta, pemerintah pusat segera merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkesan mendiskriminasi keberadaan perawat, terutama dalam hal pengangkatan untuk jadi ASN.

“Data PPNI, dari sekian ribu tenaga kesehatan yang diangkat menjadi ASN, tak ada satu pun di dalamnya perawa,” kata Korlap PPNI itu lagi.

Atas tungtutan pendemo ini, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim, beri jawaban. “Saya akan meminta kepada Gubernur Sulbar agar dapat upah minimum untuk perawat yang ada di rumah sakit dan puskesmas. Ini harus menjadi perhatian,” kata Rahim.

“Kami sebagai Komisi IV di DRRD Sulbar yang memang membidangi kesehatan, akan minta kepada bapak Gubernur Sulbar beserta seluruh Dinas Kesehatan Sulbar agar upah minimum perawat yang ada di rumah sakit maupun yang rada di puskesmas dapat menjadi perhatian khusus di Sulbar,” jelas politisi Nasdem Sulbar ini.

Rahim juga yakinkan dengan sebuah janji, “Percayalah aspirasi saudara-saudara akan kami kawal di pemerintahan Sulbar.”

Pernyataan berikutnya, “Agar tak diperlakukan secara diskriminatif dalam pengangkatan ASN, kami siap mengawal aspirasi dan keinginan saudara-saudara sampai di pemerintah pusat,” tegas Abdul Rahim.

Dari Kantor DPRD Sulbar, para pendemo dari perawat ini kemudian bergeser ke Kantor Gubernur Sulbar. Di kantor ini, sang punggawa provinsi—Carlo B Tewu—sedia duduk bersama dengan pendemo. Advertorial Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat

ZULKIFLI

TINGGALKAN KOMENTAR