TRANSTIPO.com, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar didampingi oleh sejumlah pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, antara lain, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Drs. H. Arifuddin Toppo, M.Pd, Kepala Balitbangda Sulbar Dr. H. Jamil Barambangi, Kepala Bappeda Sulbar Dr. Junda Maulana, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulbar Dr. Yakub F. Solon saat menerima kunjungan dalam kegiatan Sosialisasi Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu, 8 Agustus 2018.
Ali Baal Masdar berharap semoga kunjungan tersebut mampu mewujudkan keinginan bersama dan bisa meningkatan pendidikan generasi emas Sulbar, karena pendidikan sebagai salah satu sektor pembangunan prioritas di Sulbar.
“Kami akan fokus pada pendidikan sebagai sektor yang akan dituntaskan di tahun 2020, selain pembangunan jalur transportasi yang dapat menunjang kinerja guru-guru yang berada di pelosok-pelosok. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, kewenangan kami adalah sekolah SMA, SMK dan PAUD, tapi bukan berarti kami tidak perhatikan yang lain. Kami juga perhatikan pembangunan fisik sekolah termasuk perguruan tinggi. Kami sudah pernah memanggil para rektor untuk berdiskusi. Kami juga akan berdiskusi dengan teman-teman di luar Pemprov Sulbar untuk intervensi beberapa sekolah agar betul-betul ada loncatan yang bisa dicapai di Sulbar ini. Strategi selanjutnya yaitu kami akan buka SMA unggulan dengan memberi jatah masing-masing kabupaten untuk memasukkan beberapa siswa berprestasi mereka, serta akan fokus pada peningkatan kualitas guru-guru,” sebut Ali Baal Masdar.
Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Karakter Kemendikbud, Arie Budiman mengungkapkan bahwa kunjungan ke Sulbar tersebut dalam rangka melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Strategis Kemendikbud dan diskusi kelompok terpumpum pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang akan digelar di d’Maleo Hotel and Convention Mamuju pada tanggal 8 – 9 Agustus 2018, yang akan mengajak beberapa lembaga terkait untuk mendiskusikan solusi-solusi dalam memecahkan sejumlah permasalahan pendidikan yang ditemui di Sulbar melalui data pendidikan NPD.
“Kami berinisiatif mengadakan FGD untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis di 34 provinsi dengan mengundang para pimpinan OPD seperti Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Daerah, Balitbangda dan BPSDM. Kami ingin memperoleh beberapa masukan untuk dapat mengsinkronisasi hubungan pusat dan daerah untuk pembangunan pendidikan di Sulbar. FGD ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan sinergi, kordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan,” tutur Arie.
Lebih lanjut Arie menuturkan, NPD merupakan terobosan yang dilakukan Kemendikbud sejak tahun 2015 yang berisi informasi tentang anggaran, satuan pendidikan, kualitas guru, keadaan siswa, angka partisipasi murni, indeks pembangunan manusia, hasil UN, akreditasi dan data budaya serta bahasa daerah, dengan menampilkan data-data yang bersumber dari Kemendagri, BPS, BAN SM dan data internal Kemendikbud.
“NPD ini juga dapat dijadikan rujukan dalam evaluasi berbasis data, penyusunan rencana program jangka menengah daerah, dasar informasi untuk pelibatan publik dan sinkronisasi pusat-daerah. Jadi dengan adanya NPD, diharapkan publik bisa terus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk ikut meningkatkan kualitas pendidikan di Sulbar. Seluruh lapisan masyarakat jugat dapat ikut mengawasi anggaran dan capaian pendidikan melalui www.npd.kemdikbud.go.id dan aplikasi Neraca Pendidikan di ponsel pintar android,” pungkas Arie. Advertorial
DINAS KOMINFO SULBAR
