Dr. Muhammad Idris DP, Sekprov Sulbar. (Foto: Arisman)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) belum membuka pendaftaran perekrutan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak Kerja (P3K). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Muhammad Idris DP di Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 11 Februari 2019.

“Pemprov belum bisa membuka pendaftaran P3K karena kita harus melakukan perencanaan secara bersama-sama, di mana provinsi tidak bisa merencanakan  sendiri karena itu berimplikasi pada anggaran,” ungkap Muhammad Idris DP.

Ia mengatakan, Pemprov Sulbar sampai saat ini belum bicara dengan dewan, karena jika kita mengangkat P3K sekarang sementara pendanaan itu bukan lagi kewenangan dari pusat tapi semuanya tanggungjawab dan resiko pembiayaan berada di daerah.

“Karena resiko pembiayaan dari daerah maka kita tidak melakukan perekrutan tanpa berbicara terlebih dahulu pemerintah daerah dalam hal ini unsur eksekutif dan legislatif,” terang Idris DP.

Sala satu yang kita akan bahas, katanya, yaitu kebutuhan kita seperti apa dan untuk kuota sendiri sampai saat ini kita belum melakukan analisis mengenai kebutuhan.

“Tapi melihat keluhan yang terjadi akhir-akhir ini yaitu keluhan pada GTT. Kita ingin menjadikan guru tidak tetap (GTT) ini menjadi P3K saja, dan untuk semua itu sementara kita siapkan desain kebutuhan perencanaannya. Baru dari situ kita akan konsultasikan ke DPRD karena resiko pembiayaannya itu akan sangat besar,” tutup Muhammad Idris DP.

ARISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR