Anggota DPRD Sulbar yang juga Ketua Pasus Harga TBS, Rayu (kanan) sedang memimpin rapat, beberapa waktu lalu. (Foto: Risman Saputra)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Pembahasan penetapan harga tanda buah segar (TBS) kembali digelar. Dalam rapat kali ini hadir Ketua Pansus Rayu, Hj. Jumiati Mahmud, Hj. Hastuti Indriani, Hamsah Sunuba, Arman Salimin, dan Thamrin Endeng.

Di antara mereka, ada yang buka anggota Pansus TBS, tapi hadir untuk memberikan saran terhadap penetapan harga TBS. Hadir pula pihak Dinas Pertanian Pemprov Sulbar dalam hal ini diwakili oleh Bidang Perkebunan, Kantor DPRD Sulbar, 9 Mei 2017.

Rapat ini digelar untuk menindak lanjuti aspirasi petani sawit terkait harga tandang buah segar yang selalu menuai masalah. Rapat kali ini dipimpin langsung Ketua Pansus Rayu dan didampingi Sekertaris Pansus Hj. Jumiati Mahmud.

Setelah rapat, Ketua Pansus Rayu beri penjelasan kepada sejumlah media yang sengaja menunggunya di Kantor DPRD Sulbar.

“Penetapan harga tandang buah segas selalu menuai masalah, apalagi kemarin pihak perusahaan menggugat Pergub yang dibuat dan mereka menang. Dan saya anggap itu tak jadi masalah. Olehnya itu petetapan harga TBS itu hanya akan mengacu kepada Permentan, bila tak sesuai, ya, jangan ditetapkan,” tegas Rayu.

Masih Rayu, penetapan kali ini harus sesuai dengan Permentan. “Kita jangan mau mengalah dengan alasan petani minta untuk ditetapkan padahal kita harus tahu bahwa petani itu sudah dibayar oleh perusahaan. Ini disebabkan karena petani sawit kita dilema, bila selalu ribut mengenai masalah harga bisa jadi buah sawit mereka tak diterima oleh perusahaan,” jelas Rayu.

Anggota DPRD Sulbar Rayu (kiri) di Kantin Publik DPRD Sulbar sedang berdiskusi dengan sejumlah wartawan, beberapa waktu lalu. (Foto: Humas)

“Saya menghimbau agar penetapan TBS harus sesauai dengan Permentan, bila tidak jangan ditetapkan walaupun masyarakat mengatakan tetapkan saja,” tegas Rayu.

Ditanya soal apakah akan ada pertemuan antara perusahan dengan Anggota Pansus sendiri, Rayu menjawab, “Iya, kami akan undang semua perusahaan dan pihak terkait, bila perlu kita panggil pihak Kepolisian, Ombudsman, KPPU, dan sumua unsur yang terlibat di dalamnya.”

“Kami ingin melihat sejauh mana Pansus DPRD Sulbar ini serius untuk mengatasi masalah penetapan harga TBS yang sudah puluhan tahun menjadi masalah akut di Provinsi Sulawesi Barat,” turup Rayu. Advertorial

HUMAS/SEKRETARIAT DPRD SULBAR

TINGGALKAN KOMENTAR