Ketua Bawaslu Sulbar Busran Riandhy ketika beri laporan dalam Rapat Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. Diselenggarakan di d'Maleo Hotel & Convention Mamuju, Jumat, 21 Oktober 2016. (Foto: Risman Saputra)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Bawaslu RI dan Bawaslu Sulbar mengadakan rapat koordinasi (Rakor) di Mamuju, Sulbar, yang rencananya akan dilaksanakan dua hari yakni Jumat – Sabtu, 21 – 22 Oktober 2016. Rakor ini berlangsung di d’Maleo Hotel & Convention Mamuju.

Peserta yang hadir dalam Rakor ini adalah seluruh stakeholder kepemiluan di Sulbar. Rakor ini membahas pendidikan pengawasan partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar 2017.

Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Nasrullah, beri sambutan sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi ini.

“Spanduk yang ada di depan kita, kalau ada yang bertanya mengapa foto bakal calon hitam putih, itu karena masih berstatus bakal calon. Jika sudah ditetapkan oleh KPU maka warnanya berubah, sudah menjadi berwarna,” kata Nasrullah di awal sambutannya.

Menurut Nasrullah, indeks kerawanan Pilgub di Sulbar sedang-sedang saja, yang rawan konflik itu Pilgub di Papua.

Ada satu fakta yang jadi persoalan serius, menurut Nasrullah, yakni di Kabupaten Polman ada sekitar 71 ribu jiwa dan di Kabpaten Mamasa sekitar 50 ribu jiwa yang bermasalah atau tak memiliki NIK dan NKK.

“Masalah ini harus diatasi karena jangan sampai ada praduga tak bersalah,” papar Nasrullah.

Ketua KPU Sulbar Usman Suhuriah (kanan) terima cendramata dari Ketua Bawaslu RI Prof. Dr. Muhammad (kiri), Jumat siang, 21 Oktober 2016. (Foto: Risman Saputra)
Ketua KPU Sulbar Usman Suhuriah (kanan) terima cendramata dari Ketua Bawaslu RI Prof. Dr. Muhammad (kiri), Jumat siang, 21 Oktober 2016. (Foto: Risman Saputra)

Dengan fakta itu maka Nasrullah meminta kepada Bawaslu Sulbar untuk melibatkan Pokja lainnya, seperti KPU, tokoh masyarakat, dan unsur-unsur terkait untuk menyukseskan Pilgub Sulbar.

“Bawaslu RI menginstruksikan kepada Bawaslu Sulbar untuk mengawal data-data yang bermasalah. Jika nantinya ditemukan keganjalan maka diselesaikan di dalam Pokja itu. Jika kita tak mampu mengelola hal itu maka Sulbar ini rawan di dalam bidang administrasi. Bawaslu RI akan selalu hadir di mata masyarakat Sulbar,” urai Nasrullah yang juga putra Sulbar.

“Jadikan momentum Pilkada ini menjadi milik dan tanggung jawab bersama masyarakat Sulbar,” tutup Nasrullah.

ZULKIFLI/RISMAN SAPUTRA/ANDI ARWIN

TINGGALKAN KOMENTAR