Sekprov Sulbar Dr. Muhammad Idris DP. (Foto: Arisman)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Kehadiran transmigrasi dapat menjadi lokomotif perubahan di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) baik di sektor pembangunan maupun ekonomi.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Provinsi (Sulbar) Muhammad Idris DP saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Ketransmigrasian Sulawesi Barat di Hotel d’Maleo and Convention pada Selasa, 22 Januari 2019.

“Adanya transmigrasi di daerah ini dapat menjadi lokomotif perubahan, membawa Sulbar keluar dari ketertinggalan,” terang Muhammad Idris DP.

Ia juga mengatakan, keberadaan transmigrasi di Sulbar merupakan konsekuensi sebagai daerah yang baru sehingga hal itu sangat penting demi perkembangan pembangunan.

“Makin banyak warga di Sulbar maka pergerakan roda perekonomian juga makin cepat,” ujar mantan Deputi Bidang Diklat LAN RI tersebut.

Menurutnya, sebagai daerah yang berkomitmen terhadap pembangunan dan pengembangan transmigrasi, Sulbar harus memberikan perhatian total dan memberikan kesan yang baik terhadap warga transmigran.

Idris berharap, melalui rakor ini dapat terbangun kolaborasi yang tinggi sehingga ke depan pelaksanakan program ketransmigrasian dapat berjalan dengan baik.

Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Sulbar Herdin Ismail. (Foto: Arisman)

Di tempat yang sama, Sekretaris Ditjen PKP2 Trans Chamidun Daim mengemukakan, perkembangan ketransmigrasian dari zaman dulu hingga sekarang tuntutannya berbeda. Menurutnya, kualitas penyelenggaraan transmigrasi harus lebih ditingkatkan lagi setiap tahunnya.

“Kualitas harus kita tingkatkan dari tahun ke tahun, dimulai dari tahap perencanaan sampai pada penetapan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), dan tentunya didukung data-data yang sesuai dengan aturan yang ada,” terang Chamidun.

Rakor ini, harapnya, program transmigrasi di Sulbar dapat dikembangkan lagi.

Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Sulbar Herdin Ismail menyampaikan, rakor ketransmigrasian tersebut sebagai wadah menampung segala saran dan permasalahan terkait ketransmigrasian.

Ia juga mengungkapkan, pada 2019 akan dicanangkan sertifikasi 1000 lebih persil.

“Insya Allah atas kerja sama kepala BPN akan dilakukan pensertifikatan 1000 lebih persil dengan catatan dinas transmigrasi kabupaten memberikan dukungan penetapan patok yang jelas terhadap lahan yang akan disertifikatkan,” sebut Herdin.

ARISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR