Dua mantan Sekprov Sulbar yakni Ismail Zainuddin (ketiga kanan) dan Arifuddin Toppo (kanan) menghadiri pelantikan Sekprov Sulbar yang baru Dr. Muhammad Idris DP (kedua kanan) di Kantor Gubernur Sulbar pada Selasa sore, 13 November 2018. (Foto: Arisman)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Sejak terbentuk sebagai daerah otonomi pada tahun 2004, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah memiliki 4 pejabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) yang definitif dan 1 pejabat Sekprov sebagai pelaksana tugas (Plt).

Adapun pejabat Sekprov Sulbar yang definitif adalah Tashan Burhanuddin (alm.), Arsyad Hafid, Ismail Zainuddin, dan Muhammad Idris DP. Sedangkan pejabat Plt. Sekprov Sulbar adalah Arifuddin Toppo. Setelah Muhammad Idris DP resmi dilantik selaku Sekprov Sulbar, maka berakhir pula masa jabatan Arifuddin Toppo selaku Plt. Sekprov Sulbar.

Seusai pelantikan dirinya sebagai Sekprov Sulbar, Muhammad Idris DP melayani wawancara singkat dari sejumlah wartawan yang hadir meliput pelantikan dirinya pada Selasa sore, 13 November 2018.

Apakah yang akan Anda lakukan setelah secara resmi dilantik sebagai Sekprov Sulbar?

“Pertama kita ingin memperbaiki lebih baik lagi tentang pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif, dimana sekarang ini kita sedang bersaing dengan negara-negara lain atau daerah-daerah lain yang sudah bicara tentang governance yang efektif,” jelas Muhammad Idris DP menjawab pertanyaan para wartawan.

Pemerintahan ke depan, sebut Sekprov Idris DP, harus berjalan efektif dan berguna bagi masyarakat. Ia tegaskan, “Jangan malah sebaliknya, banyak sibuk tapi kesibukan itu tidak berguna bagi masyarakat (rakyat) Sulawesi Barat.”

Dalam hal pembinaan kepada ASN Pemprov Sulbar, dalam waktu dekat apa yang akan Anda kerjakan?

Muhammad Idris DP menjawab, “Pasti kita akan start atau mulai dari situ: kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kerena jika tidak ada ASN yang disiplin maka habislah kita. Olehnya itu, penekanan saya yang pertama adalah, saya mau melakukan yaitu kedisiplinan ASN di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.”

Mantan Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN RI yang juga mantan Ketua LAN Regional Makassar ini menegaskan, “Tidak boleh ada yang main-main dengan cara kerja, tidak boleh ada yang main-main dengan kehadiran atau kedisiplinan dalam bekerja, tidak boleh ada yang main-main tentang pengelolan sumberdaya, dan tidak ada yang boleh main-main antara hubungan pusat dan daerah atau provinsi ke kabupaten. Semuanya itu tidak boleh dilakukan secara main-main.”

Ke depan, tambah Muhammad Idris DP, akan banyak kawan yang mengawasi kinerja ASN, dan saya tinggal mengontrol jika ada ASN yang melakukan pelanggaran maka kita akan tindaki. Kita tidak akan maju jika kita membiarkan ASN yang lemah karena tidak disiplin.

“Sekali lagi, kedisiplinan ASN lebih utama, dimana kita juga akan memperbaiki infrastruktur pelayanan kepada masyarakat. Saya yakin Sulawesi Barat akan tertinggal jika pelayanan kepada masyarakat itu tidak baik,” ujar Muhammad Idris DP.

ARISMAN SAPUTRA

1 KOMENTAR

  1. Sekalian disiplinkan penggunaan randis pak sekda….pasangi stiker yg besar dipintunya dan simpan dikantor klo jam kerja sdh berakhir, spt dikmenterian…kasian uang rakyat/apbd dipake beli mobil tpi disalahgunakan oleh pejabat dan keluarganya

TINGGALKAN KOMENTAR