Prof. M. Yudhie Haryono, Ph.D

Oleh: Prof. M. Yudhie Haryono, Ph.D (*

PELAN tetapi pasti ide poros maritim ditelan program harian lain dalam bernegara. Ia, sebagai cita-cita besar masih berkutat di tumpukan kertas kerja dan ruang-ruang akademik.

Padahal, secara ekonomi, potensi keekonomian laut Indonesia sebesar USS 2,5 triliun pertahun.

Hal ini karena kita masih memiliki potensi ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan seperti perikanan tangkap, budidaya, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, transportasi laut, industri dan jasa maritim, beberapa pulau kecil, dan sumber daya konvensional.

Potensi ekonomi kelautan ini apabila dimanfaatkan secara optimal akan menjadi produser komoditas perikanan terbesar di dunia. Ia juga akan menjadi sumber pendapatan terbesar di APBN kita. Dus, problem minus APBN akan teratasi jika program ini dikerjakan sungguh-sungguh.

Menurut catatan ahli kelautan Bonar Simangunsong (Tim Ahli Dewan Maritim Nasional), kita memiliki lahan tambak udang sekitar 1,2 juta hektar dan baru diusahakan 350,000 hektar dengan produktifitas rata-rata 0,6 ton hektar per tahun.

Jika saja potensi ini ditargetkan 500,000 hektar dengan proksi rata-rata 2 ton hektar pertahun, maka menghasilkan kira-kira 1 juta ton udang pertahun yang dapat menyumbang devisa negara mencapai kira-kira USS 6 miliar pertahun.

Bisnis ini sekaligus menyerap tenaga kerja serta memajukan kemandirian ekonomi dan dapat terhindar dari kesenjangan sosial, terutama untuk nelayan kita yang belum sejahtera.

Contoh lainnya dari total sumber daya ikan (SDI), potensi kita sekitar 57,7 ton ikan pertahun atau 7 persen dari total potensi lestari SDI laut di dunia namun yang dimanfaatkan baru 1,6 juta ton (0,3%).

Menurutnya, kita menghadapi lima persoalan yang harus segera dipecahkan: 1) Ketiadaan kurikulum kelautan yang komprehensif di semua sekolah; 2) Ketiadaan peta ketimpangan dan tantangan kelautan; 3) Ketiadaan usaha menyelesaikan pencurian potensi laut; 4) Ketiadaan progran dahsyat atasi ketimpangan infrastruktur; 5) Ketiadaan ingatan dan kesadaran bangsa maritim yang panjang bergelombang.

Padahal, riset Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 7,87 juta jiwa atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional menggantungkan hidupnya dari laut. Mereka tersebar di 10.666 desa pesisir yang berada di 300 dari total 524 kabupaten dan kota se-Indonesia.

Dus, jika kita ingin menjadi poros maritim dunia maka tak ada pilihan lain kecuali menyelesaikan lima problema di atas. Itulah mengapa hari ini—Selasa, 20 Februari 2018—kami mengingat kembali ide itu dan menyelenggarakan diskusi bertema “Laut Masa Depan Kita” di Perpusnas, Jakarta.

*) Direktur Eksekutif Nusantara Centre

TINGGALKAN KOMENTAR