Maenunis Amin, Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Barat Bidang Komunikasi. (Foto: Ist.)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin gencar dalam memerangi korupsi dan mulai menyasar sampai ke Sulawesi Barat. Tidak tanggung-tanggung, lembaga ad hoc KPK—suatu lembaga untuk tujuan khusus—ini langsung menggelar forum evaluasi terhadap Pemeritah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat.

Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Barat Bidang Komunikasi, Maenunis Amin mengakui, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar telah menginstruksikan agar jajaran Pemprov Sulawesi Barat untuk selalu menjalin komunikasi dan mendukung setiap program KPK dalam melawan korupsi, termasuk telah mengutus Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Ismail Zainuddin untuk menghadiri forum khusus yang digelar oleh KPK.

“Kunjungan KPK ini bukan komunikasi pertama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan lembaga anti rasuah tersebut. Beberapa waktu lalu, Pemprov Sulawesi Barat telah menyepakati fakta integritas dengan KPK dalam sebuah forum di Jakarta yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Ismail Zainuddin,” tulis Maenunis Amin dalam layanan WhatsApp kepada kru laman ini, Selasa, 13 Maret 2018, malam.

Selain mengapresiasi komunikasi dua lembaga formil di negara ini, dirinya juga menyebut kunjungan KPK ini akan menciptakan aura positif bagi pemerintahan Ali Baal Masdar–Enny Anggraeni (ABM–Enny).

“Saya justru melihat dua aura positif bagi pemerintahan ABM–Enny atas kunjungan KPK ini. Pertama, kehadiran KPK pasti akan menjadi pemicu bagi stakeholders lingkup Pemprov Sulawesi Barat untuk bekerja maksimal dan tidak main-main menggunakan uang daerah. Kedua, ABM sebagai gubernur tentu menginginkan pemerintahannya bersih dari korupsi. Tidak seperti pemerintahan sebelumnya, di mana sejumlah OPD dan ‘orang terdekat’ gubernur terjerat kasus hukum dan sekarang mendekam dalam sel,” terang Maenunis Amin.

Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Barat yang juga mantan pentolan aktivis ini menyebut, tawaran ABM agar KPK membuka kantor di Mamuju merupakan penegasan keseriusan Gubernur Sulawesi Barat dalam melawan korupsi.

“Agenda utama ABM dalam pemerintahannya itu adalah mewujudkan zero corruption (tidak ada korupsi). Jadi jika ABM menawarkan agar KPK berkantor di Mamuju, ya, itu pasti serius. Itu tentu menjadi salah satu bukti keseriusan beliau dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbuka,” pungkas Maenunis.

Telah diberitakan sebelumya, KPK akan berada di Sulawesi Barat selama empat hari—dari Senin hingga Kamis pekan ini. Selain memberikan masukan dan membicarakan agenda penting terkait pencegahan korupsi, KPK juga melakukan evaluasi terhadap Pemprov Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat ini.

SARMAN SHD

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR