Ketua Pansus TBS DPRD Sulbar yang juga Anggota Komisi II DPRD Sulbar, Rayu, ketika sedang diwawancara di Kantor DPRD Sulbar, Selasa, 14 Maret 2017. (Foto: Risman Saputra)

TRANSTIPO.com, Mamuju – RAYU, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang juga Ketua Pansus Tandan Buah Sawit (TBS) DPRD Sulbar. Saat dimintai keterangan terkait kunjungan Pansus yang akan dilaksakan besok (Rabu, 15 Maret, red) di Mamuju Tengah (Mateng) di ruangan rapat DPRD Sulbar, Rayu mengatakan, terkait Pansus TBS, kami Tim Pansus TBS bersama Pimpinan DPRD akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat petani sawit di Mateng sekitar pukul 14.00 wita di Mateng pada Rabu, 15 Maret 2017.

“Kami ke Mateng untuk bertemu langsung dengan petani sawit agar kami tahu bagaimana kondisi petani selama ini. Kegiatan ini difasilitasi oleh Bupati Mateng, Ketua DPRD Mateng, dan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Mateng,” jelas Rayu saat diwawancarai seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Sulbar di Mamuju, Selasa, 14 Maret 2017.

Menurut Rayu, dari petani yang ada di Mateng, itu terbagi dalam beberapa kelompok yang menangani hasil buah sawit, yaitu kelompok Plasma, kelompok IGA, dan kelompok Mandiri, dan masih ada yang lain. Pertemuan ini kami akan kumpulkan data-data terkait penentuan harga TBS. Harga TBS ini sering tidak sesuai yang ada di lapangan.

Ditaya soal apakah perusahaan akan dilibatkan dalam rapat ini? Rayu menjawab, “Kami tidak akan melibatkan pihak perusahaan. Persoalan perusaahan biarlah KPPU yang mengurusnya. Biarlah kami ini bertemu langsung dengan petani untuk melengkapi data yang kami sudah miliki yag kemudian akan diserahkan ke KPPU.”

Masih Rayu, katanya, setelah kami melakukan pertemuan dengan petani yang ada di Mateng, kami akan melanjutkan perjalanan ke Mamuju Utara (Matra) dengan agenda yang sama, agar data-data yang kami butuhkan diperoleh lebih banyak lagi.

“Kami melakukan ini karena setiap kali ingin bertemu dengan pihak perusahaan, biasanya mereka tidak mau dating, padahal kami yang undang mereka. Jadi biarkanlah KPPU yang menanganinya, bila perlu KPPU menggandeng pihak Mabes Polri dan KPK agar penetapan TBS ini sesuai dengan apa yang kita harapkan,” tutup Rayu. Advertorial

SEKRETARIAT/HUMAS DPRD SULBAR

TINGGALKAN KOMENTAR