Sekretaris KPU Mamuju Tengah Ahmad. (Foto: Ruli)

TRANSTIPO.com, Topoyo – Jika Anda berada di dekat antara dua buah kursi, tapi niat dalam sanubari hendak menduduki kedua kursi itu dalam waktu yang bersamaan, maka bisa-bisa Anda terperosok di antara dua kursi tersebut.

Komisioner KPU Mamuju Tengah (Mateng) tentu tidak akan teperlus ke dasar lantai atau tanah, sebab ia tak sedang berdiri di antara dua kursi yang kosong. Jika kemudian ia kini telah resmi menjadi aparatur sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab Mateng), hasil penjaringan pada ujian CPNS tahan 2018 lalu, itu soal lain, yang itu adalah rezekinya Galuh Prihandini sendiri.

Tapi konsekuensi berikutnya menyeruak, dan itu telah jadi perbincangan publik, paling tidak di Mateng sendiri. “Galuh masih aktif sebagai anggota KPU Mateng, sementara ia sudah jadi ASN.” Kira-kira sesederhana itulah ocehan publik Mateng yang sampai ke laman ini.

Sekretaris KPU Kabupaten Mateng Ahmad angkat bicara. “Persoalan ini sangat ditentukan oleh pihak komisioner itu sendiri, artinya segala keputusan terkait persoalan itu tentu melalui pleno di internal mereka,” kata Ahmad.

Ahmad belum yakin betul jika ada laporan masuk terkait pengunduran diri Galuh di KPU Mateng. “Mengenai laporan terkait berkas pengunduran diri dari pihak yang bersangkutan selaku komisioner, belum ada satupun diterima,” ujarnya.

Keterangan Ahmad itu terkait kabar sumir, apakah benar Galuh telah mengundurkan diri di KPU? “Yang bersangkutan belum ada surat pengunduran diri selaku komisioner KPU. Sampai hari ini yang bersangkutan tetap kami anggap sebagai komisioner dan masih menerima insentifnya dari KPU,” terang Ahmad, beberapa waktu lalu.

Di poin ini yang menarik. Sambung Ahmad, jika SK yang bersangkutan sudah diserahkan ke KPU, maka saat itu juga akan ditindaklanjuti melalui ketua KPU, seperti yang terjadi di beberapa kabupaten lain, jika salah satu komisioner KPU ternyata lolos sebagai CPNS maka akan diberikan pilihan.

“Apakah memilih menjadi komisioner KPU atau CPNS (ASN, red),” singkat Ahmad.

Ahmad bercerita, katanya, dulu memang sebelum SK CPNS yang bersangkutan keluar, atau masih sebatas pengusulan pembuatan SK, pernah ada datang salah satu kepala bidang di BKD mateng, tetapi saat itu sebatas usul belaka. “Selebihnya, sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi baik dari yang bersangkutan, dari BKD, terlebih pembinanya,” Ahmad bertanya-tanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mateng Busdir, juga dimintai keterangan perihal nasib untung Galuh itu. Busdir bilang, mengenai SK ibu Galuh sampai saat ini belum pernah diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mateng.

“Info yang kami dapat dari SMP, dia hanya melapor dan tidak menyetor SK-nya. Berdasarkan informasi dari BKD, ibu Galuh telah mengambil SK-nya sejak 17 Juni lalu, tetapi berkas atau laporan dari yang bersangkutan sampai saat ini belum ada masuk ke kami,” terang Busdir.

Selain itu, cerita Busdir, memang saya pernah dihubungi oleh salah satu komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat menanyakan tentang SK Galuh. Saat itu ia menjawab, hingga hari ini belum mengetahui tentang gaji Galuh karena laporan berkas dan SK yang bersangkutan belum dimasukkan ke Dinas Pendidikan Mateng.

“Bahwa ada batas atau tidak, itu sudah masuk di ranah BKD, dan bukan lagi tanggungan dari dinas pendidikan,” katanya. Termasuk, tambah Busdir, kalau ibu galuh datang membawa berkas atau SK-nya, tetap akan menerima dan melaporkan ke BKD, termasuk di bagian keuangan terkait ampra gaji, dan Dinas Pendidikan Mateng akan memberikan Surat Menjalankan Tugas (SMT).

Dikonfirmasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Kabupaten Mateng Abd. Latief Sattaring, ia menganggap bahwa itu bukan lagi ranah BKD. Pihaknya sudah menyerahkan SK tersebut kepada yang bersangkutan, dan hanya menerbitkan SK, selebihnya ranah bagi atasan pembinanya serta KPU.

“Sekarang bukan ranah kami, tinggal yang bersangkutan dan pembinanya bagaimana, apa yang harus dilakukan,” ungkapnya.

Menurutnya, semakin lama pihak yang bersangkutan tidak ditindaklanjuti prosesnya, semakin banyak pula tanggungan beban atau pertanggungjawabannya. “Ini wewenang KPU.”

Lalu apa penjelasan Galuh? Dulu, kata Galuh, Dinas pendidikan telah memberikan surat izin tugas untuk tetap melaksanakan tugas di KPU sampai gugatan PHPU Pemilu 2019 selesai.

“Jadi, belum mengurus Surat SPMD (surat pernyataan melaksanakan tugas) dan sebagainya,” kata Galuh di ujung telepon, beberapa waktu lalu.

Apakah ada batas waktu terkait surat izin yang diberikan oleh dinas pendidikan?

“Biasanya, surat tugas itu berlaku 6 bulan,” jawab Galuh, singkat.

RULI SYAMSIL

TINGGALKAN KOMENTAR