Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Barat H. Abdul Rahim, S.Ag. (Foto: Zulkifli)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Anggota DPRD Sulawesi Barat H. Abdul Rahim, SE mengatakan akan mendukung rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendirikan sekolah di Pulau Bala-Balakang, Kabupaten Mamuju.

“Kalau kami Komisi IV DPRD Sulawesi Barat melihatnya, itu sebagai langkah maju. Dan memang, dengan konsep pemerintah pusat atas pulau-pulau terluar atau di wilayah perbatasan, seharusnya memang yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan kesehatan, itu harusnya menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah kita,” kata Abdul Rahim yang juga Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Barat ini, beberapa waktu lalu.

Soal rencana kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, itu memang sudah kita desakkan. “Sesegera mungkin, tahun 2018 ini, itu sudah harus disiapkan anggaran yang cukup untuk membangun sarana dan prasarana atau akses pendidikan. Terutama sekolah SMA ataupun SMK untuk anak-anak kita yang ada di pulau-pulau itu. Mereka harus didekatkan dengan sekolah,” sambung Rahim lagi.

Komisi IV DPRD Sulbar juga akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memastikan bahwa di tahun 2018 anggaran untuk pembangunan SMA dan kebutuhan lainnya itu bisa terpenuhi.

“Saya sudah sampaikan kepada pemerintah provinsi, SMA-nya kita backup, karena itu kewenangan kita. Tapi yang namanya SMP dan SD, entah itu perbaikan rehabilitasinya, atau entah itu unit sekolah baru, kemudian di sektor kesehatan kami bilang kami siapkan anggaran untuk pembangunan Puskesmas, tapi yang namanya Pustu harusnya itu dibangun oleh Pemkab Mamuju,” jelas Rahim.

Karena, menurutnya, kalau tidak demikian, kan APBD kita ini juga tidak cukup untuk memenuhi ekspektasi masyarakat kita. “Kami akan mempertanyakan kalau sampai pada rancangan APBD 2018 nanti itu tidak masuk,” tegas Rahim.

Terkait soal diklaimnya Pulau Bala-balakang oleh daerah lain, menurut Rahim, tidak maksimalnya pelayanan pemerintah daerah dapat membuat hubungan pulau-pulau perbatasan dengan daerah lain yang lebih dekat. Dikarenakan pulau-pulau di perbatasan lebih terlayani oleh daerah lain.

“Sebenarnya ini bukan soal Bala-Balakang diancam diambil oleh daerah lain. Tapi, memang faktanya bahwa masyarakat kita yang bermukim di pulau-pulau itu selama ini pemenuhan hak-hak dasar mereka itu dasarnya baik dengan daerah lain. Itu berkaitan dengan pendidikan maupun berkaitan dengan kesehatan dan yang lain.

Hal seperti itu belum mampu diwujudkan oleh pemerintah kita. Tapi kita berharap bahwa perhatian ini tidak hanya ditimpakan semua kepada pemprov, tapi ada kewenangan pemerintah kabupaten, dan itu juga tak boleh dinafikan begitu saja,” kunci Abdul Rahim. Advertorial

ZULKIFLI/SEKRETARIAT DPRD SULBAR

TINGGALKAN KOMENTAR