Ki-Ka: Kepala Bapeda Provinsi Sulbar Dr. Junda Maulana, Anggota DPRD Sulbar Sukardi M. Nur, Sekprov Sulbar Dr. Muhammad Idris DP, Kepala BPS Sulbar Win Rizal, dan Kepala Kesbangpol Provinsi Sulbar Rahmat Sanusi di Matos Hotel and Convention Mamuju, Senin, 17 Desember 2018. (Foto: Humas Sulbar)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada Senin, 17 Desember 2018.

Acara ini digelar di Matos Hotel and Convention Mamuju. hadir Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Dr. Muh. Idris DP, Kepala Kesbanpol Sulbar Rahmat Sanusi, Kepala Bappeda Sulawesi Barat Dr. Junda Maulana, Kepala BPS Sulbar Win Rizal, dan Anggota DPRD Sulbar Sukardi M. Nur.

Dalam sambutannya, Dr. Muh. Idris DP mengatakan bahwa pembangunan sistem politik yang demokratis diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia, yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial, kesejahteran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di daerah, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh politik nasional,” terang Dr. Muh. Idris DP.

Disamping itu juga, tambah Sekprov Sulbar ini, keberhasilan sistem politik yang demokratis perlu didukung oleh penyelenggaraan pemerintah yang profesional dan terbebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran dan jaringan informasi di daerah maupun pusat.

Perkembangan demokrasi di masing-masing daerah atau provinsi di Indonesia, di lihat dengan menggunakan alat ukur yang sama yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

“IDI berupaya mengukur demokrasi melalui tiga aspek penting, diantaranya: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi,” ujar Sekprov Sulbar.

Menurutnya, IDI menyajiakan gambaran kondisi demokrasi masing-masing provinsi berdasarkan indikator yang dikembangkan dari tiga aspek. Di mana hasil indeks menunjukkan adanya kemajuan atau penurunan dalam pembangunan demokrasi di Indonesi, namun masih membutuhkan banyak dukungan guna mengujudkan Indonesia yang demokratis bagi semua lapisan masyarakat.

Manfaat IDI, dalam hemat Doktor Muhammad Idris, sangat mempengaruhi dan membantu proses perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang pemerintahan, yaitu: Pertama, perencanan pembangunan politik pada tingkat Provinsi; Kedua, sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi dalam melaksanakan Demokrasi dan melakukan perbaikan; Ketiga, perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

ARISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR