Kepala Desa Mau Caleg? Ya, Mundur Dulu

945

Kepala desa (kades) yang mendaftar menjadi bakal calon legislatif (Caleg) Pemilu 2019, harus mundur sebagai kades.

Penjelasan ini disampaikan oleh Ketua KPU Polewali Mandar M. Danial dalam sebuah wawancara jarak jauh lewat layanan media WhatsApp, Rabu siang, 4 Juli 2018.

TRANSTIPO.com, Mamuju – Tahapan pengajuan bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2019 segera dimulai, yaitu tanggal 4 – 17 Juli 2018.

Sejak beberapa hari terakhir, para bakal calon mulai sibuk mengurus kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Untuk mendaftar menjadi calon anggota legislatif (caleg) di setiap tingkatan (DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota), sebut Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar M. Danial, setidaknya 20 item persyaratan harus dipenuhi.

Bagaimana dengan kepala desa yang berminat menjadi caleg?

“Jika dia adalah kepala desa dan perangkat desa, maka harus mengundurkan diri dari jabatannya,” jawab M. Danial kepada transtipo.com.

Setidaknya, jelas bekas wartawan Harian FAJAR ini, ada 20 item persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai caleg. Kepala desa atau perangkat desa, harus mengundurkan diri jabatannya.

Ketua KPU Polewali Mandar (Polman) ini mengingatkan, salah satu persyaratan pengajuan bakal calon yang sekarang menjadi anggota DPR atau DPRD, yaitu mengundurkan diri apabila menjadi calon parpol yang berbeda dengan Pemilu terakhir, karena pengajuan bakal calon harus oleh satu Parpol.

“Menjadi bakal calon dengan partai yang berbeda pada Pemilu terakhir, harus mengundurkan diri bagi yang berstatus sebagai anggota DPRD saat ini,” tegas Danial. Ia pertegas dengan mengutip ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf t Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Sesuai pengumuman resmi yang dikeluarkan KPU Polman, pengajuan bakal calon dilaksanakan selama 14 hari mulai 4 Juli 2018 di kantor KPU kabupaten.

Pada hari pertama hingga hari ketiga belas, ujar M. Danial, KPU melayani pengajuan bakal calon mulai pukul 08:00 sampai pukul 16:00 WITA.

Sedangkan pada hari ke 14 (hari terakhir) pelayanan sampai pukul 24:00 WITA. Mantan pegiat LSM ini juga jelaskan, ketentuan pengajuan bakal calon oleh partai politik dilakukan hanya satu kali pada masa pengajuan tanggal 4 – 17 Juli 2018.

Saat pengajuan bakal calon, jelasnya, parpol wajib memasukkan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon ke dalam aplikasi SILON (sistem informasi pencalonan) yang disediakan KPU.

Untuk mengunggah data dan dokumen bakal calon, dilakukan oleh operator SILON setiap parpol yang telah mengikuti bimtek oleh KPU.

Ditambahkan, persyaratan lain pengajuan bakal calon, adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Ketentuan tersebut, kecuali mantan terpidana yang telah menjalani masa pemidanaannya dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, dan bersedia secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik. Atau, terpidana karena kealpaan ringan atau karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.

Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bentuknya adalah memasang iklan di media cetak sebagai mantan terpidana, jelasnya.

“Persyaratan lain yang harus dipenuhi, bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Tidak pernah menjadi terpidana korupsi sebagai persyaratan menjadi caleg dalam Peraturan KPU, bertujuan supaya rakyat terhindar untuk memilih mantan pelaku tindak pidana korupsi yang akan mewakili di lembaga legislatif,” ujarnya.

Ketentuan, caleg adalah warga negara Indonesia yang umurnya telah mencapai 17 tahun atau lebih terhitung saat penetapan DCT (daftar calon tetap), bertakwa kepada Tuhan YME, bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berpendidikan paling rendah tamat SMA atau MA (madrasah aliyah), SMK (sekolah menengah kejuruan), MAK (madrasah aliyah kejuruan), atau sekolah/madrasah yang sederajat.

Persyaratan, setia kepada Pancasila, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

Selain itu, urai Danial, mengundurkan diri sebagai ASN (aparatur sipil negara), Anggota TNI, Anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan BUMN, BUMD, BUM Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

“Untuk informasi terkait ketentuan pengajuan bakal calon, KPU Kabupaten Polman membuka layanan melalui heldesk pencalonan di kantor KPU,” tutup M. Danial.

SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR