Kapolda Sulbar Baru ‘Sowan’ ke Gubernur Baru

191

TRANSTIPO.com, Mamuju – Jika menghitung bulan, Ali Baal Masdar baru genap empat bulan sebagai Gubernur Sulbar. Itu berarti masih baru.

Dengan waktu empat bula itu, ia baru saja menuntaskan “program kerja 100 hari”, jika saja program itu diadakan.

Begitu pula dengan Kapolda Sulbar yang baru, Brigjen Pol. Baharudin Djafar. Beliau baru satu pekan bertugas di Sulbar ini.

Ketika Brigjen Pol. Baharudin Djafar sowan (baca: temui atau ‘menghadap’) kepada Gubernur Ali Baal Masdar pada Rabu, 20 September 2017, jadilah pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi dua pejabat formal daerah.

Ketika Kapolda Sulbar bersama sejumlah pejabat utama bertemu Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin tampak mendampingi gubernur.

Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar. Kunjungan pertama Kapolda Sulbar yang baru ini bertujuan memohon restu dan meminta kepada gubernur untuk ikut membangun Sulbar ke depan.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa poin yang disampaikan Gubernur Ali Baal Masdar, salah satunya pembangunan harus melibatkan masyarakat.

“Agar daerah kita maju, kita harus mendidik masyarakat kita agar mau ikut membangun dan memajukan daerah,” kata Ali Baal Masdar.

Untuk memajukan Sulbar, Ali Baal bilang akan panggil beberapa perusahaan swasta untuk ikut berkontribusi membangun daerah ini. Seperti, membuka sarana dan prasarana, benahi bandara, bangun jembatan, bendungan, dan perbaiki jalanan umum.

“Perusahaan swasta bersama dengan masyarakat, pemerintah harus bersama-sama berkontribusi membangun demi kemajuan Sulbar,” harap Ali Baal.

Sejumlah masalah pelik di Sulbar, seperti masalah tanah, ekonomi, pedidikan, dan kesehatan. Menurut Ali Baal harus dicarikan solusinya bersama dengan aparat kepolisian.

“Itu semua bisa dicapai, tapi tidak boleh lagi ada preman-preman yang mencampuri. Akan diusahakan percepatan aksesibilitas dan percepatan kerja. Yang penting kita menjaga UUD 1945,” kata Ali Baal.

Kapolda Sulbar Baharudin Djafar sampaikan kepada Gubernur Sulbar bahwa akan terjadi peningkatan pendapatan di Sulbar jika ada Bea Cukai. Katanya, hal itu telah didukung oleh Menteri Keuangan.

Kapolda Sulbar Brigjen Pol. Baharudin Djafar katakan, tugas kami sebagai Kapolda Sulbar adalah ikut mendukung program-program gubernur yang akan diwujudkan dalam waktu dekat.

“Seluruh pasukan sudah dihimbau untuk dapat bersinergi dan betul-betul bekerja sama membangun Sulbar. Untuk perusahaan asing yang akan dipanggil oleh gubernur, kami akan tetap melibatkan masyarakat. Dengan demikian semua berkontribusi. Saham masyarakat ada, saham pemerintah ada, da saham perusahaan juga ada,” jelas Kapolda Sulbar.

Baharuddin Djafar juga ungkapkan, terkait pengawasan terhadap perusahaan besar yang harus terbuka dan transparan, di mana Pemprov Sulbar meminta kepada perusahaan tersebut untuk membuka kantor pusat di Sulbar.

“Tujuannya agar perusahaan tersebut juga berkontribusi meningkatkan PAD di Sulbar. Karena selama ini, perusahaan-perusahaan tersebut tidak membayar pajak di Sulbar. Karena itu, Polda akan berkoordinasi dengan pihak BI, dan pihak BI yang akan mengkoordinir agar perputaran uangnya juga berjalan di Sulbar, bukan di Palu dan Makassar, seperti yang selama ini terjadi,” urai Baharudin Djafar.

Kabid Humas Polda Metro Jaya tahun 2010 ini juga sampaikan progres pembangunan Kantor Mapolda Sulbar yang telah mencapai 36 persen, dan itu diawasi setiap dua minggu agar mencapai target penyelesaian di bulan Desember.

“Kita juga akan ada kontrak proyek kecil perbaikan tebing, jalan dan fasilitas umum lainnya. Terimakasih kepada Pemprov Sulbar yang telah merespon dengan cepat program kami,” kata Baharudin Djafar.

Menutup kunjungan kerja tersebut, Kapolda Sulbar meminta petunjuk kepada Gubernur Sulbar terkait pembangunan Mapolda, Rujab Kapolda dan Wakapolda Sulbar, serta pembangunan Rumah Sakit Mako Brimob yang direncanakan akan rampung bulan September.

Memang telah rampung tapi bisa digunakan karena fasilitas-fasilitas umum belum lengkap, seperti akses jalan, sistem kelistrikan dan Masjid.

Selain permasalahan tersebut, Baharudin Djafar juga sampaikan terkait  peningkatan PAD di Sulbar. Katanya, masih banyak kendaraan di Kabupaten Matra yang mendaftarkan surat-surat kendaraan ke Samsat Palu.

“Termasuk Pemkab Matra yang seharusnya surat-surat kendaraan tersebut didaftarkan di Samsat Matra,” kata Kapolda Sulbar. Advertorial

FADILAH/HUMAS PEMPROV SULBAR

TINGGALKAN KOMENTAR