Sosialisasi implementasi aplikasi pelaporan orang asing (Apoa) terhadap pemilik perusahaan hotel/penginapan dan mess di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju, Kamis, 28 September 2017. (Foto: Zulkifli)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Barat melakukan sosialisasi implementasi aplikasi pelaporan orang asing (Apoa) terhadap pemilik perusahaan hotel/penginapan dan mess di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju, Kamis, 28 September 2017.

Samiuddin Fattah, Kepala Bidang Lantas dan Status Keigmirasian Kantor Wilayah Sulbar, mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Barat mengatakan,

“Sosialisasi Apoa ini kaitannya dengan pengawasan orang asing. Untuk mempermudah, maka dibuatlah aplikasi ini. Supaya pihak hotel tidak perlu ke kantor imigrasi untuk menyampaikan keadaan orang asin.”

Dengan penggunaan Apoa tersebut, pemilik hotel/penginapan dan mess cukup dengan menginput ke dalam aplikasi, laporan tersebut langsung sampai ke kantor imigrasi.

“Harapannya mereka menyadari bahwa aplikasi Apoa ini untuk kepentingan negara. Bukan hanya untuk kepentingan imigrasi tapi untuk keutuhan negara ini. Bahwa perlu kita ketahui tidak semua orang asing itu mempunyai niat baik untuk datang ke Indonesia. Tapi kalau ada data mereka, maka deteksi dini terhadap kedatangan mereka cepat kita dapat,” jelas Samiuddin.

Wahyu Setiadi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju mengatakan, “Memang Apoa ini dibuat untuk mempermudah pihak hotel khususnya di Mamuju. Jadi selanjutnya pihak hotel itu memasukkan data orang asing, ketika ada orang asing tersebut menginap di hotel mereka.”

“Untuk wilayah kantor imigrasi Mamuju itu, mempunyai 3 wilayah: Kabupaten Mamuju, Mateng dan Matra. Untuk sosialisasi Apoa ini untuk Mamuju dulu, lalu Mamuju Tengah dan Mamuju Utara akan dilakukan tapi disesuaikan dengan anggaran yang ada,” kata Wahyu Setiadi.

ZULKIFLI

3 KOMENTAR

  1. Perlunya pihak Imigrasi Mamuju dan polewli melakukan kordinasi pihak Imigrasi yang di Sulawesi Selatan terutamanya pihak Imigrasi Pare Pare dan Palopo,karena banyaknya warga Sulawesi Barat di bawa membuat paspor di Pare Pare dan Palopo yang diduga di duga dilakukan para calo Pengiriman TKI ilegal ke Malaysia,baru baru ini kami ketum LSM FKP4RI berkunjung di negeri Sarawak Malaysia mendapatkan penduduk Sulawesi Barat yang tidakbmempunyai lagi dokumen paspor,disebabkan oknum calo TKI,mengirim tanpa melalui Disnaker dan BP3 TKI,jadi otomatis tidak ada perlinsungan dan tidak bisa dapat permit kerja,karena dikirim secara Ilegal tanpa demant lette atau job order yang sudah sahkan KBRI atau KJRI.

  2. Melihat makin meningkatnya permintaan pekerja migran indonesia diluar negeri terutama Malaysia di sektor perkebunan kelapa sawit dan kilang plywood,dan di banding indonesia makin bertambah penga adalah pahlawan devisngguran,otomatis penganggur mencari lapangan kerja demi hidup yang lebih layak.Maka terjadilah sekarang pekerja migram indonesia makin marak mencari pekerjaan,Maka kami menghimbau agar istansi terkait selalu mengambil kebijakan yang pantas untuk membantu bangsa kita yang butuh pekerjaan jangan makin di persulit untuk mendapat dokumen jati diri seperti paspor yang penting melaui prusudur,jangan selalu ada blak blakkan antara istansi terkait,memang wajar bertindak disiplin pada tempatnya tapi selalu bijaksana pada waktunya,kasiang masyarakat yang butuh pekerjaan,dan harus di in ingat juga bahwa PMI adalah palawan devisa negara yang terbesar di non migas.

  3. Ketua umum LSM forum kesatuan putra putri penerus perjuangan Republik Indonesia (FKP4RI) menghimbau Istansi terkait di Daerah perbatasan Entikong antara pihak P4TKI dan pihak Imigrasi kelas 2 Entikong agar bisa membangu suatu komitmen bekerja sama yang baik transfransi terhadap PPTKIS,Seperti yang sedang berjalan ini,dokumen yang dianggap tidak sah karena hanya poto copy,akhirnya diganti asli tapi palsu (aspal) dan pihak Imigrasi kelas 2 entikong disinyalir bekerja sama semua biro yang tak resmi dan tekong dan perlunya juga istansi terkait mengadakan oferasi dsetiap tempat yang dicurigai sebagai tekon memeriksa setiap rumah penampung TKI ilegal,mencari dokumen paspor mengingat paspor adalah milik negara,agar bisa mengurangi TKI ilegal.

TINGGALKAN KOMENTAR