Pj Gubernur Sulbar Carlo B Tewu (tengah, kemeja putih) bersama sejumlah rombongan sedang berada di atas Kapal Republik Indonesia Tongkol (KRI) menuju Pulau Bala-balakang, Mamuju, Sulbar, Rabu, 19 April 2017. Selain Gubernur Carlo, juga ikut dalam rombongan Kapolda Sulbar Brigjen Pol Nandang, Danrem 142/Tatag Mamuju Kol. Inf. Taufiq Shobri dan Bupati Mamuju Habsi Wahid, serta sejumlah pejabat Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju. (Foto: Farid)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Sepanjang siang tadi, Rabu, 19 April 2017, Pj. Gubernur Sulbar Carlo B Tewu sedang berada di Pulau Bala-balakang. Kunjungan gubernur bersama sejumlah rombongan ke pulau yang kini sedang ‘berpolemik’ itu, adalah bentuk perhatian Pemprov Sulbar terhadap pulau itu.

Pada pemberitaan beberapa pekan lalu, Pulau Bala-balakang diklaim ‘dua pemilik’. Pemprov Kaltim menganggap pulau itu miliknya. Makanya dalam RTRW provinsi tetangga dengan Sulbar itu masukkan Bala-balakang sebagai bagian dari wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).

Padahal, sejumlah referensi jelas menguatkan bahwa pulau itu adalah bagian dari wilayah administratif Kabupaten Mamuju, Sulbar. Karena dengan itulah, sejumlah pihak di Sulbar—pemprov, DPRD, dan Pemkab Mamuju—secara bersama-sama mengadukan hal itu ke pihak Kemendagri atau katakanlah ‘interupsi keras’ terhadap Pemprov Kaltim.

Dalam kunjungan kerja ke pulau terluar yang kaya akan segala macam potensi itu, Carlo B Tewu didampingi oleh Kapolda Sulbar Brigjen Pol Nandang, Danrem 142 Tatag Kol. Inf. Taufiq Shobri, Bupati Mamuju Habsi Wahid, dan sejumlah kepala OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju. Mereka telah menunjukkan simpati dan empati kepada Pulau Bala-balakang.

Rombongan ini berangkat dari Pelabuhan Fery Mamuju dengan menggunakan Kapal Republik Indonesia Tongkol (KRI ). “Kunjungan ini sebagai bentuk tindak lanjut upaya Pemprov Sulbar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Bala-balakang sekaligus menegaskan pulau itu milik Sulbar,” kata Carlo B Tewu.

Menurut Carlo lagi, berdasarkan lampiran peta dalam UU Nomor 26 tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat serta hasil verifikasi tahun 2008 dan Permendagri Nomor 56 tahun 2015, Kepulauan Bala-balakang merupakan wilayah administrasi Kecamatan Kepulauan Bala-balakang, Kabupaten Mamuju, Sulbar.

Dalam kunjungan gubernur kali ini, selain melakukan pantauan terkait kondisi daerah, juga memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat di pulau itu.

Carlo berharap, semoga tak terjadi hal yang tak diinginkan terkait batas wilayah daerah, mengingat persoalan Bala-balakang adalah merupakan masalah NKRI.

“Intinya, tapal batas jangan jadi perpecahan, koncern kita di sana, ya, bagaimana masyarakat terlayani dengan baik,” kunci Carlo Tewu.

FARID/HUMAS PEMPROV SULBAR

TINGGALKAN KOMENTAR