Penjabat Gubernur Sulbar Carlo B Tewu (kanan) didampingi Deputi Bidang Polhukam Bappenas RI Slamet Sudarsono, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Teguh Setya Budi, dan Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Abdul Rahim (kiri) saat memukul gong sebagai tanda dibukanya Musrenbang tingkat Provinsi Sulbar di Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 10 April 2017. (Foto: Samsul)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Pemprov Sulbar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi yang berlangsung di Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 10 April 2017.

Musrenbang kali ini mengangkat tema “Peningkatan Kesejahteraan dan Produktifitas Wilayah dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulbar Tahun 2018”.

Penjabat Gubernur Sulbar dalam sambutannya mengatakan, kondisi jalan nasional di Sulbar pada tahun 2016 total panjang mencapai 763,17 km. Sejumlah itu, 86,68 persen masuk dalam kondisi mantap dan 13,32 persen masih kondisi rusak.

Hal tersebut akan terus didorong demi mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Sedangkan jalan provinsi dengan panjang 349, 67 km, terdapat 21,10 persen kondisi mantap, 38,30 persen kondisi sedang, dan 40,60 persen dalam keadaan rusak berat.

“Ke depan fokus penanganan jalan provinsi bisa lebih optimal, terutama  di daerah Lampa, Matangnga, Keppe (Mambi), Salubatu, Bonehau, Kalumpang, Batuisi, Batas Sulsel (Luwu Utara), dan beberapa jalan provinsi lain sebagai penghubung sentra-sentra berbagai komoditas perkebunan dan pertanian yang potensial antarkabupaten di Sulbar,” kata Pj. Gubernur Sulbar CarloTewu.

Masih dalam paparan Carlo Tewu, “Saya berharap agar pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2018 ini dapat dijadikan dasar dan masukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan ke depan. Harapan saya perencanaan akan semakin baik dan berkualitas.”

Jenderal dua bintang ini juga mengatakan, beberapa capaian pembangunan Sulbar yang telah dilakukan, yaitu: pertumbuhan ekonomi Sulbar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun masih berfluktuasi.

Di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Sulbar sebesar 6,03 persen atau lebih rendah di tahun 2015 yang mencapai 7,39 persen. Meskipun lebih rendah, pertumbuhan tersebut masih positif dan masih berada pada angka rata-rata nasional yakni mencapai 5,02 persen.

Lebih lanjut dikatakan, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan signifikan. Di awal berdirinya Provinsi Sulbar, persentase penduduk miskin pada tahun 2006  sebesar 19,30 persen. Tapi dengan dengan kerja keras dapat diturunkan menjadi  11,19 persen pada tahun 2016.

Tapi, menurut Carlo, dengan angka itu masih berada di atas angka rata-rata nasional yakni sebesar 10,70 persen. Di Sulbar, jumlah penduduk miskin pedesaan sebesar 121,83 ribu jiwa atau sekitar 82,93 persen, penduduk miskin yang berada di pedesaan dan penduduk miskin perkotaan sebesar 25,07 ribu jiwa atau sekitar 17,06 persen. Dalam target tingkat kemiskinan nasional (RPJM 2014-2019) untuk Sulbar ditetapkan sebesar 7,1 persen sehingga dibutuhkan penurunan minimal 1,36 point persentase per-tahun.

Selanjutnya, masih paparan Carlo, indeks ketimpangan pendapatan (gini rasio) pada tahun 2014 sebesar 0,38 persen atau mengalami perbaikan pada tahun 2016  menjadi 0,36 persen. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan pemerataan pembangunan di Provisi Sulbar. Ketimpangan pendapatan tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional sebesar 0,40 persen.

Untuk indeks pembangunan manusia (IPM) Sulbar, pada tahun 2010 IPM Sulbar mencapai 59,74. Kondisi tersebut meningkat menjadi 62,96 pada tahun 2015, tumbuh lebih cepat dibanding IPM Indonesia dengan pertumbuhan sebesar 1,16 persen. Sementara IPM Indonesia tumbuh 0,94 persen. Hal terbut menjadikan pertumbuhan IPM Sulbar berada pada peringkat ketiga secara nasional.

Deputi Bidang Polhukam Bappenas RI, Slamet Sudarsono, menyampaikan lima hal terkait Musrenbang Provinsi Sulbar, yaitu: mengenai penguatan pelaksanaan kebijakan money follow program; kerangka ekonomi makro dan skenario pembangunan tahun 2018; prioritas pembangunan nasional tahun 2018; kebijakan penyelarasan RKPD dengan RKP tahun 2018; dan rencana kerja pemerintah tahun 2018 dalam konteks pembangunan di Provinsi Sulbar.

Slamet Sudarsono menambahkan, dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sulbar, beberapa proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

Rekonstruksi/peningkatan struktur jalan Mamuju – Kaluku – Belang Belang – Pasang Kayu – Batas Sulawesi Tengah; Rekonstruksi/peningkatan struktur jalan Kaluku – Salubatu – Mambi – Tabone – Polewali merupakan proyek-proyek untuk mendukung konektivitas;

Penyediaan rumah transmigran dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar untuk mendukung penyediaan perumahan layak di kawasan transmigrasi;

Pembangunan pasar kecamatan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah tertinggal. Selain itu, terdapat berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur lainnya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Sulbar.

“Saya ingin menekankan kembali pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan. Pelaksanaan rangkaian Musrenbang di Provinsi Sulbar perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah,” kata Slamet.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Teguh Setya Budi mengungkapkan, pembangunan daerah merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Melalui apa? Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan teknologi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan sesuai dengan kondisi, potensi, serta permasalahan di masing-masing daerah.

Teguh juga mengemukakan, demi tercapainya sasaran pembangunan yang direncanakan, maka dibentuk rumusan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulbar tahun 2018. Hal itu untuk menyelaraskan sembilan agenda NAWACITA Jokowi-JK berdasarkan tiga dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019. Tiga dimensi tersebut adalah pembangunan manusia,  pembangunan sektor unggulan, serta pertumbuhan dan pemerataan antar wilayah.

Musrenbang kali ini hadir, antara lain: Pj Gubernur Sulbar Carlo B Tewu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Polhukam Bappenas Slamet Sudarsono, Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar, dan Bupati Mamuju Habsi Wahid.

Hadir pula Bupati Mateng HM Aras Tammauni, Sekda Matra M. Natsir, Sekda Mamasa Benyamin YD, Asisten I Pemkab Majene Burhanuddin, Anggota DPD RI Dapil Sulbar Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Wakil Ketua DPRD Sulbar H. Harun, Ketua komisi IV DPRD Sulbar Abdul Rahim, dan sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sulbar dan kabupaten.

FARID/HUMAS PEMPROV SULBAR

TINGGALKAN KOMENTAR