H. Sugianto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju. (Foto: Net.)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (P3K) di Kabupaten Mamuju mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju H. Sugianto.

Ditemui di ruang kerjanya siang tadi, Senin, 11 Februari 2019, H. Sugianto mengatakan seharusnya pemerintah pusat kalau mengeluarkan rencana kegiatan-kegiatan seperti itu harus dibarengi dengan kejelasan penganggaran.

“Jika tidak dibarengi dengan penganggaran maka memungkinkan pemerintah di masing-masing daerah akan kebingungan, berbuat salah tidak berbuat salah, menjalankan petunjuk salah dan tidak menjalankan petunjuk juga salah,” terang H. Sugianto.

Kalau saya, sebut Sugianto, solusinya lebih pada pemerintahan yang ada di pusat, jangan mengeluarkan kebijakan tapi tidak dibarengi dengan kejelasan anggaran.

Jika penganggarannya diberikan ke daerah (Kabupaten)?

Sugiano mengatakan, jika itu terjadi maka saya sendiri juga akan mempertayakan kepada pemerintah pusat kalau tidak dibarengi dengan kejelasan anggaran.

“Anggaran yang sudah diturunkan ke pemerintah daerah sudah jelas bahwa sekian DAU yang diturunkan per satu tahun anggaran masing-masing daerah per kabupaten. Itu sudah jelas karena itu dihitung perencanaan satu tahun sebelumnya,” jelas H. Sugianto.

Ia juga mengatakan, wajar jika pemerintah daerah di semua tingkatan bingung mengenai perekrutan P3K ini.

ARISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR