Dari kiri ke kanan: Gubernur Sulawesi Barat Drs. H. Ali Baal Masdar, M.Si, Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Dr. Muhammad Idris DP, M.Si, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Hj. Enny Anggraeni Anwar saat pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas di Kantor Gubernur Sulawesi Barat pada Jumat, 18 Januari 2019. (Foto: Humas Pemprov Sulawesi Barat)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai Peraturan Perundang-Undangan serta kesanggupan tidak melakukan korupsi.

Komitmen tersebut dituangkan dalam Pakta Integritas yang ditandatangani Gubernur Sulawesi Barat Drs. H. Ali Baal Masdar, M.Si, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Hj. Enny Anggraeni Anwar, Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Dr. Muhammad Idris DP, M.Si, dan diikuti seluruh Pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jumat, 18 Januari 2019.

Gubernur Sulawesi Barat Drs. H. Ali Baal Masdar, M.Si dalam sambutannya mengatakan, hendaknya tiap-tiap OPD dapat memastikan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Gubernur Sulawesi Barat juga mengatakan mesti dapat melakukan penetapan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) agar disesuaikan berdasarkan kebutuhan demi menciptakan provinsi yang lebih baik.

“Optimalkan pemanfaatan asset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan, memastikan seluruh program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 terlaksanakan dan diterjemahkan oleh (pimpinan) OPD secara konsisten,” terang Drs. H. Ali Baal Masdar, M.Si.

Melalui forum tersebut, pria yang akrab disapa ABM ini menghimbau kepada semua OPD agar dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan, khususnya di bidang fisik, paling lambat 30 November 2019.

ABM juga tekankan supaya setiap OPD memastikan yang terkait dengan program Mandiri, Cerdas, dan Sehat (MARASA) yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, serta tepat sasaran dan dilakukan monitoring secara berkala.

“Kiranya OPD dapat melakukan langkah inovatif untuk menghasilkan pendapatan di instansi masing-masing. Mengenai program dan kegiatan yang tumpang tindih, saya mengingatkan, setiap OPD menghindari hal seperti itu dan melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi,” tandasnya. Advertorial

FARID/ARISMAN SAPUTRA

TINGGALKAN KOMENTAR