Ki-Ka: Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Ketua Bawaslu Abhan, Menteri Kominfo Rudiantara, Ketua KPI Yuliandre Darwis, Ketua Bawaslu Arief Budiman foto bersama seusai penandatanganan pembentukan GUGUS TUGAS di Hotel Grand Inna Padang, Sumatera Barat, Kamis, 8 Februari 2018. (Foto: Sarman SHD)

TRANSTIPO.com, Padang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers menandatangani Keputusan Bersama tentang Pegawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, Pers Asing dan Pers Nasional, Kamis, 8 Februari 2018.

Keputusan bersama itu mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, Pers Asing dan Pers Nasional (Gugus Tugas) untuk Memantau dan Mengawasi Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pilkada 2018 di Media Massa.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pembentukan Gugus Tugas adalah untuk menegakkan azas adil dalam kemeriahan penyelenggaraan pemilihan ini.

“Kampanye di lembaga penyiaran dan perusahaan pers seyogianya diatur agar setiap kandidat mendapat kesempatan dan ruang sama, dan tetap memberikan perlindungan bukan hanya kepada peserta pemilihan namun juga bagi pemilih dan tidak mencederai demokrasi,” ujar Abhan pada acara penandatanganan keputusan bersama ini, demikian Siaran Pers Humas Bawaslu RI.

Penandatangan tersebut dilakukan dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Padang, Sumatera Barat, Kamis, 8 Februari 2018.

Tempat penandatanganan ini berlangsung di Hotel Grand Inna Padang atau di sela-sela kegiatan Konvensi Media Massa Nasional—salah satu kegiatan HPN 2018.

Mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah itu mengatakan, dengan kerja sama antara setiap lembaga di dalam Gugus Tugas, semua kandidat mendapat ruang dan waktu yang sama di media massa.

Menurutnya, Gugus Tugas akan memastikan calon dengan modal kampanye yang terbatas tetap mendapat ruang yang sama dengan calon dengan modal kampanye yang lebih besar di lembaga penyiaran dan perusahaan pers.

Abhan mengatakan, lembaga penyiaran, perusahaan pers—baik pers nasional dan pers asing—adalah media yang strategis untuk melakukan kampanye.

Jangkauan dan pengaruh media itu yang dinilai lebih besar dibandingkan dengan kampanye tatap muka. Untuk itu, lanjutnya, Bawaslu berbagi peran dengan KPU, KPI, dan Dewan Pers.

“Bawaslu yang akan memantau dan mengawasi penyelenggaraan kampanye di lembaga penyiaran dan perusahaan pers. KPU yang akan memastikan peserta pemilihan menaati aturan mengenai ruang dan waktu dalam penyelenggaraan kampanye.

KPI berperan memastikan semua lembaga penyiaran memberikan ruang yang sama kepada seluruh pemilihan. Dan, Dewan Pers menjaga tegaknya Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan menyangkut pemilihan,” kata dia.

Ia melanjutkan, kampanye pemilihan melalui media penyiaran dan perusahaan pers seringkali dikemas tidak hanya dalam bentuk iklan saja, namun juga dalam pemberitaan dan program siaran selain iklan. Untuk itu, tambahnya, peran KPI dan Dewan Pers dalam hal ini sangat dibutuhkan.

Abhan mengatakan, menindaklanjuti penandatanganan keputusan bersama ini, para pihak sedang menyusun pedoman teknis pelaksanaan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, Pers Asing dan Pers Nasional.

Dalam pedoman tersebut, kata dia, akan dijabarkan pembagian tugas dan fungsi setiap lembaga dalam Gugus Tugas.

SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR