Ketua DPRD Sulawesi Barat H. Andi Mappangara, S.Sos (sedang menandatangani naskah Ranperda), disaksiklan oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Drs. H. Ismail Zainuddin, MM (kedua kanan) di Kantor DPRD Sulawesi Barat, Mamuju, 17 Mei 2017. (Foto: Humas)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Rapat Paripurna Istimewa lalu adalah mendengarkan pidato/sambutan Gubernur Sulawesi Barat masa bhakti 2017–2022, kini DPRD Provinsi Sulawesi Barat kembali melakuan Rapat Paripurna Istimewa yang kedua terkait Penetanpan Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Kantor DPRD Sulawesi Barat, Mamuju, 17 Mei 2017.

Rapat Paripurna yang kedua ini dimulai sekitar pukul 02.00 wita, dipimpin oleh Ketua DPRD Sulawesi Barat H. Andi Mappanggara, S.Sos, didampingi Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Barat Munandar Wijaya, S.Ip, M.AP, Wakil Ketua III DPRD Sulawesi Barat Drs. H. Harun, MM.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD Sulawesi Barat. Dari pihak pemerintah daerah, diwakil oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Drs. H. Ismail Zainuddin, MM. Para kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga hadir di Kantor DPRD Sulawesi Barat dalam rapat ini.

Dari iga Ranperda yang disahlan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yang sudah hampir dua tahun dibahas untuk dijadidikan sebagai Peraturan Daerah, yaitu, pertama Ranperda tentang Pembangunan Perencanaan dan Keuangan Daerah.

Kedua Ranperda tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Ketiga Ranperda tentang Penyiaran Lokal Radio Banua Malaqbiq.

Sebelum disahkan, masing-masing ketua atau juru bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar melaporkan hasil akhir pekerjaan Pansus DPRD terhadap ketiga Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat itu.

“Pada prinsipnya, DPRD Provinsi Sulawesi Barat dapat menerima ketiga Ranperda tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda),” kata Ketua DPRD Sulawesi Barat H. Andi Mappanggara, S.Sos setelah mendengarkan hasil Laporan Pansus DPRD Sulawesi Barat yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan Pansus.

Lanjut Andi Mappanggara, untuk mempertegas itu semua, selaku ketua menanyakan kepada anggota dewan yang terhormat, “Apakah tiga Ranperda ini dapat dijadikan sebagai Peraturan Daerah?” tanya Ketua DPRD Sulawesi Barat dari atas tempat duduknya, yang kemudian secara bulat dijawab oleh Anggota DPRD Sulawesi Barat. “Setuju.”

Masih, Andi Mappanggara, dirinya menghimbau agar pihak eksekutif Sulbar segera melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat untuk pelaksanaan ketiga Perda itu.

“Kami meminta agar Ranperda ini disosialisasikan terlebih dahulu, terutama Ranperda mengenai Kawasan Tanpa Asap Rokok,” kata Andi Mappangara kepada sejumlah wartawan seusai memimpin Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Barat.

Andi Mappangara berpesan, “Intinya kami ingin Ranperda ini dijalankan dengan baik.” Advertorial

HUMAS/SEKRETARIAT DPRD SULBAR

TINGGALKAN KOMENTAR