Sultan S, Kepala Desa Tappilina, Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. (Foto: Ruli)

TRANSTIPO.com, Topoyo – Pemerintahan masih rasa dulu: di bawah naungan Provinsi Sulawesi Selatan. Memang, bagian barat Pulau Sulawesi—yang telah diperjuangkan sejak dulu menjadi daerah otonomi baru—masih menjadi satu kesatuan dengan induk, Sulawesi Selatan.

Nanti pada 2004, jazirah Mandar besar terbentuk jadi satu daerah otonom baru, Provinsi Sulawesi Barat.

Tersebutlah sebuah desa. Pada 1993, Desa Salupangkang III menjadi Desa Tappilina, berada dalam wilayah Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju. Kini, Kecamatan Topoyo adalah salah satu kecamatan dalam pemerintahan administratif Kabupaten Mamuju Tengah.

Kisah pendek menyertai pergantian nama desa ini: dari Desa Salupangkang III menjadi Desa Tappilina.

Ketika masih dalam pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Desa Salupangkang III berhasil mewakili lomba desa dan keluar dengan penobatan namanya sebagai desa teladan.

Berkat prestise sekaligus prestasi inilah yang menginspirasi warga desa mengganti nama desa ini.

Begitulah.

Dulu, penduduk Desa Tappilina umumnya warga binaan transmigrasi. Saat itu desa ini dipimpin oleh Tomas—kepala desa pertama.

Seiring waktu berjalan, pada 1997 punggawa di desa berganti dengan dilantiknya Murtalak BM. Jika Tomas memimpin desa yang masih berstatus persiapan, maka ketika Murtalak di tampuk, Tappilina sudah menjadi desa definitif.

Tahun 2014 adalah tahun pertama daerah pemekaran baru Kabupaten Mamuju—daerah induk—dengan namanya Kabupaten Mamuju Tengah. Ia resmi terbentuk sebagai daerah otonomi baru (DOB) pada Desember 2012.

Di masa awal pemerintahan itu pula, Mamuju Tengah menemukan pemimpinnya yang pertama, meski ia disebut sebagai penjabat bupati.

Siap gerangan? Adalah Dr. Junda Maulana. Nama beken ini sedang aktif sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju. Tapi oleh Gubernur Sulawesi Barat—atas nama Mendagri—melantiknya sebagai Pj. Bupati Mamuju Tengah.

Inilah pemimpin pertama kabupaten dengan julukan Lalla’ Tassisara’—di bawah panji-panji Benteng Kayumangiwang. Kabupaten ini berdiri di atas tiga dimensi yang kuat: Adat tradisional, religiusitas, dan multikulturalisme. Inilah pondasinya dan kekuatan filosofisnya.

Junda mengenalkan sebuah program bangun desa yang populer. Bupati ini beri nama Bangun Desaku.

Sultan S, Kepala Desa Tappilinna kini, bercerita kepada Ruli Syamsil—kru laman ini—di Topoyo, Kamis, 26 Juli 2018.

Salah sebuah jalan desa di Desa Tappilina, Topoyo, Mamuju Tengah. (Foto: Ruli)

Pada tahun 2014, cerita Sultan, Desa Tappilina mendapat anggaran pembangunan sebesar Rp 250 juta. Dana itu kemudian diperuntukkan bangun jalan sepanjang 4 kilometer, ada juga jembatan.

“Memang, pada saat itu yang paling dibutuhkan masyarakat adalah jalan tani agar masyarakat bisa mendistribusikan hasil perkebunannya. Jadi saat itu, anggaran itu dilarikan kesana,” cerita Sultan.

Sayang seribu sayang. Awal yang baik, menjadi penantian berikutnya yang pajang.

Sejak 2015 hingga 2018 ini, kisah kades Sultan, kami bersama tokoh masyarakat Desa Tappilina mengusulkan ke Pemkab Mamuju Tengah agar dapat bantuan dana untuk perbaikan jalan.

“Kami juga mengusulkan ke pemkab dan pemprov untuk dapat bantuan pembangunan kantor desa. Kantor Desa Tappilina saat ini yang berukuran 6×7 meter itu masih kantor peninggalan transmigrasi,” harap Sultan.

Sultan bilang lagi, setiap ada musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang)—pula disampaikan langsung kepada kepala pemeritahan desa di kabupaten—selalu kami usulkan pembangunan kantor desa. Tahun 2016, dan 2017, hingga 2018 ini, kami usulkan ke Pemkab Mamuju Tengah dan Pemprov Sulawesi Barat.

“Alhamdulillah, sampai saat ini kami hanya bisa himbau kepada masyarakat desa untuk bersabar, bersabar, dan bersabar menunggu bantuan tersebut,” ujar Sultan, tak peluh.

Keyakinan Sultan—dus warga desa—akan turunnya bantuan sudah akan terwujud pada penganggaran 2016 da 2017 sebab sudah dua kali tenaga konsultan turun pasang patok atau ukur jalan. Bahkan ada kontraktor melapor padanya.

“Toh, belum ada realisasinya juga. Dan, sampai saat ini kami hanya bisa menunggu realisasinya itu,” sebut Sultan.

Kegigihan Sultan dan atas doa warga, ia cukup bilang, “Kami sadar, dengan adanya permohonan kami ke pemerintah, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan.”

Ia berharap, “Semoga di tahun 2018 ini ada bantuan dana dari pemerintah, apakah dari provinsi atau kabupaten untuk Desa Tappilina, ya, minimal perbaikan kantor desa kami.”

Jika usaha Sultan terwujud, mungkin ia akan sedikit bangga dari pendahulunya. Paling tidak, upaya Tomas, Murtalak DM, Padio, dan Maksur adalah pemimpin-pemimpin desa sebelumnya yang belum mujur saja.

Atau bahkan boleh jadi, Sultan akan menjadi kades pelengkap penderita bagi desanya dalam berlapis janji yang tak pernah kesampaian.

Entahlah.

RULI SYAMSIL/SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR