Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Barat Brigjen Pol. Baharuddin Djafar (kedua kanan) didampingi Wakapolda Sulawesi Barat Kombes Pol. Endi Sutendi (kanan) bersama Kabid Humas Polda Sulawesi Barat AKBP Hj. Masyura (kiri) dan Pejabat Utama Polda Sulawesi Barat (sisi kiri), Mapolda Sulawesi Barat, Mamuju, Selasa, 13 Maret 2018. (Foto: Arisman)

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat inisiasi gerakan melawan kebohongan (anti hoax).

TRANSTIPO.com, Mamuju – Berkata bohong (hoax) dan berujar kebencian (hate speech) kini tengah melanda kesuraman nuansa keindahan di Indonesia dan dunia—alih-alih dikhayalkan bahwa teknologi informatika (baca: internet) adalah zaman ‘keemasan’ baru.

Tabiat orang kini berkata bobong dan berujar dengan berlandaskan benci, musababnya apa dan muasalnya sejak kapan.

Netizen di media sosial sebagai sarana utama hoax dan hate speech itu, memang seyogyanya perlu digalakkan meluruskan kembali apa sebetulnya kegunaan dan tujuan memanfaatkan dunia maya melalui internet itu.

Semua pihak—tanpa kecuali—perlu perangi hoak, dan sekalian pula kedepankan cara mensolusi “kejahatan” di zaman kini yang telah mewabah seluas tak terkira.

Di Selasa ini, 13 Maret 2018, padi dimulai sekitar pukul 09.00 Wita, Polda Sulawesi Barat duduk bersama atau coffee morning dengan kuli tinta di Mamuju untuk memerangi hoax.

Undangan yang beredar beberapa hari sebelumnya, memang Polda Sulawesi Barat sengaja mengundang kuli tinta itu—sebutan lain wartawan atau jurnalis—untuk hadir di Mapolda Sulawesi Barat, Selasa, 13 Maret, untuk bersepakat bersama perangi hoax yang dikemas dengan nama Deklarasi Anti Hoax.

Menurut Kapolda Sulawesi Barat Brigjen Pol. Baharuddin Djafar, berita hoax ini adalah berita yang dapat menghancurkan negara kita. Berita hoax juga yang membuat kita terpecah belah sehingha perlu memang kita kerja sama untuk memberantas berita hoax.

“Memang, kita perlu kerja sama untuk memberantas berita hoax,” kata Brigjen Pol. Baharuddin Djaffar di hadapan sejumlah wartawan.

Jenderal polisi satu bintang itu mengharapkan agar seluruh masyarakat Sulawesi Barat tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi dengan berita hoax, apalagi jika sumber beritanya tak jelas.

Hoax itu, kata Baharuddin Djafar, berdampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Beberapa negara hancur akibat hoax,” ujarnya. Ia tambahkan, gerakan melawan hoax harus digelorakan terus. Upaya melawan dan memberantas hoax menggema di mana-mana. “Kita di Sulawesi Barat ini anti terhadap hoax,” tegasnya.

Dengan mimik serius, Kapolda di provinsi ke-33 di Indonesia ini tegaskan, “Kita memang memusuhi berita hoax. Hoax itu berita bohong. Berita bohong adalah fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan.”

Dengan itulah ia berharap, dengan adanya Deklarasi Anti Hoax yang dilakukan teman-teman wartawan, masyarakat di luar sana juga ikut serta memerangi berita hoax, sehingga kita dengan mudah menemukan pelaku-pelaku yang menyebarkan berita hoax tersebut.

“Makin banyak yang mendukung anti hoax ini, maka makin muda juga kita mendapat pelaku penyebar berita hoax itu,” kata Kapolda Sulawesi Barat ini.

Apa langkah upaya konkrit Polda Sulawesi Barat untuk memberantas berita hoax?

Brigjen Pol. Baharuddin Djafar menjawab, “Dirkrimsus sudah membentuk tim. Jika ada berita hoax yang meresehkan masyarakat, maka kita akan menindaklanjuti secara cepat. Dan, bila perlu kita akan meminta bantuan ke Mabes Polri berupa alat-alat yang super canggih untuk mendeteksi siapa pelaku penyebar berita hoax.”

Kapolda sebut, kita juga tetap akan siap, dan ia tekankan, “Bahkan jika ada anggota kami (polisi, red) yang terlibat maka kami juga akan berikan tindakan disiplin  kepadanya.”

Deklarasi

Naskah ‘Deklarasi Wartawan Anti Hoax’ ini memiliki empat poin penting—yang naskah ini dibacakan oleh Haji Mustafa Kufung, wartawan senior dus Direktur Utama Harian Radar Sulbar.

Pertama, menentang/menolak segala bentuk hoax dan ujaran kebencian yang dapat merusak perdamaian dan tatanan sosial Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedua, mendukung pihak Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Sulawesi Barat, dalam melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan media social dan politisasi dengan isu SARA.

Ketiga, mendukung pemerintahan dan segala bentuk gerakan masyarakat anti hoax, serta siap membantu pemerintahan dalam melaksanakan sosialisasi penggunaan internet dan media sosial yang sehat dan bertanggungjawab.

Keempat, menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, agar tak mudah percaya terhadap berita sebelum dicek kebenarannya.

ARISMAN SAPUTRA/ISHAKA M. TOIB/SARMAN SHD

TINGGALKAN KOMENTAR