Pj. Gubernur Sulbar Irjen Pol Carlo B Tewu (tiga dari kiri) foto bersama sejumlah pejabat, antara lain Sekkab Mamasa Benyamin Yd (kiri), Wakil Bupati Polman HM Natsir Ramat (dua dari kiri), Kapolda Sulbar Brigjen Pol Nandang (empat dari kiri), Bupati Mamuju Tengah HM Aras Tammauni (empat dari kanan), dan Bupati Majene Dr. Fahmi Massiara (kanan) dalam sebuah acara di d’Maleo Hotel & Convention Mamuju, 20 Februari 2017. (Foto: Farid)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Efektifitas kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Sipil Negara (ASN), sebagai salah satu item dalam Gerakan Revolusi Mental, merupakan salah satu poin yang mendapatkan perhatian dari Pj. Gubernur Sulbar Irjen Pol Carlo Brix Tewu. Pada saat rapat OPD tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Revolusi Mental, Carlo B Tewu tekankan akan melakukan evaluasi terhadap ASN yang tidak efektif, tidak disiplin, tidak produktif, dan melanggar aturan.

“Lakukan evaluasi ASN yang tidak produktif, tidak disiplin, dan melanggar aturan yang disertai dengan laporan dan bukti-bukti,” tegas Pj. Gubernur Sulbar Carlo B Tewu saat mengadakan rapat bersama OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar mengenai Rencana Garis Besar Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental yang berlangsung di Ruang Pertemuan Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 7 Maret 2017.

Menurut Carlo Tewu, selaku kepala daerah ia menginginkan tindakan tegas dalam  memaksimalisasi ASN. Salah satunya adalah akan dibentuk Dewan Majelis Kode Etik yang terstruktur, mulai dari Satpol PP, BKD, Inspektorat, dan unsur pemerintahan terkait.

Hal itu dikemukakan oleh Gubernur Carlo Lebih lanjut Carlo sebab sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Revolusi Mental. Hal lain yang harus dilakukan, menurut hemat Carlo Tewu, adalah mengaktifkan SDM ASN Lingkup Pemprov Sulbar dan melakukan revisi tentang Majelis Kode Etik Inventarisasi ASN.

Jenderal bintang dua dari kepolisian RI ini menyampaikan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Revolusi Mental kepada pejabat-pejabat seluruh Kabinet Kerja, ada lima agenda nasional yang terbagi dalam lima item, yaitu: Gerakan Indonesia Melayani dikoordinasikan dengan Menpan RB; Gerakan Indonesia Bersih dikoordinasikan dengan Menko Kemaritiman; Gerakan Indonesia Tertib dikoordinasikan oleh Menko Polhukam; Gerakan Indonesia Mandiri dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian; dan Gerakan Indonesia Bersatu dikoordinasikan oleh Mendagri.

Carlo Tewu yang juga diberi amanah sebagai Deputi V Bidang Kamtibmas Kemenko Polhukam  menegaskan dan mengingatkan kembali, kepada semua OPD yang sudah diberikan tanggung jawab sesuai program kerja masing-masing.

Rinciannya: Pokja I menangani Bidang Gerakan Indonesia Melayani yang dikoordinir Inspektorat; Pokja II menangani Bidang Gerakan Indonesia Bersih dikoordinir Kasrem; Pokja III menangani Bidang Gerakan Indonesia Tertib yang dikoordinir oleh Karo OPS Polda Sulbar; Pokja IV menangani Bidang Gerakan Indonesia Mandiri yang dikoordinir Bank Indonesia; dan Pokja V menangani Bidang Gerakan Indonesia Bersatu yang dikoordinir oleh Kanwil Kemenag Sulbar.

“Pastikan semua koordinator akan mengkonsultasikan kepada anggotanya. Mari kita beri dukungan,” tegas mantan Kapolda Sulut ini. Irjen Pol Carlo B Tewu juga jelaskan, “Tugas pokok dan fungsi masing-masing pokja ialah mengkoordinasikan dan mengsinkronkan pada semua lapisan masyarakat.”

Dalam rapat itu, Gubernur Carlo tak lupa sampaikan, “Rapat berikutnya akan dibahas lebih lanjut dua hari ke depan, dan semua program data OPD terkait harus rampung dalam dua minggu ke depan.”

Selanjutnya, urai Carlo Tewu, terkait masalah anggaran pelaksanaan tugas berasal dari APBN dan APBD sesuai perundang-undangan yang berlaku. Terkait efektifitas sumber daya pemasukan daerah, Carlo juga sampaikan, “Terdapat empat belas sektor umum yang menjadi sumber pendapatan daerah.”

“Program kerja tersebut masih belum efektif dikarenakan terdapat perbedaan pendapat dan tidak adanya kesepahaman dan ini perlu perbaikan dan ada solusi jalan keluar. Salah satu solusi ialah merevisi Perda tersebut. Kalau kita masih berantem, selama ini apa yang kita lakukan. Kalau kita sudah tidak ada kesepahaman jadi apa yang mau kita gali, mekanisme sistem kerja seperti apa yang diterapkan,” kata Carlo dengan tekanan suara penanda beri motivasi kepada OPD.

Dalam pertemuan tersebut juga dipaparkan terkait penggolongan restribusi daerah yang terbagi dalam sejumlah item, yaitu: kesehatan; persampahan; KTP, akta capil; pemakaman; parkir di tepi jalan umum; pasar; pengujian kendaraan bermotor; pemeriksaan alat pemadam kebakaran; biaya cetak peta; penyedotan kakus; pengolahan limbah cair; tera/tera ulang; pendidikan; dan pengendalian menara telekomunikasi.

Selanjutnya, jasa usaha meliputi: pemakaian kekayaan daerah; pasar grosir/ pertokoan; tempat pelelangan; terminal; tempat khusus parker; tempat penginapan/villa; rumah potong hewan; pelabuhan; tempat rekreasi dan olahraga; penyebrangan di air; penjualan dan produksi daerah; perizinan tertentu dan izin mendirikan bangunan; izin tempat penjualan minuman beralkohol; izin gangguan; izin trayek; dan izin usaha perikanan.

FARID/HUMAS PEMPROV SULBAR

TINGGALKAN KOMENTAR