Pj. Gubernur Sulbar Irjen Pol Carlo B Tewu (tengah) didampingi Asisten Administrasi Jamila Haruna, SH dan Staf ahli Gubernur Sulbar, serta Inspektur Inspektorat Sulbar Suryadi (kiri) saat rapat bersama dengan Inspektorat Provinsi Sulbar, BPKPD Provinsi Sulbar serta Sekretaris OPD (PPK) dan PPTK setiap OPD di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 17 Maret 2017. (Foto: Ilham)

TRANSTIPO.com, Mamuju – Dalam rangka mengefesienkan anggaran dan memfokuskan program yang akan dilaksanakan, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Irjen Pol Carlo Brix Tewu menggelar rapat bersama dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar serta Sekretaris OPD (PPK) dan PPTK  setiap OPD yang berlangsung  di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 17 Maret 2017.

Pj. Gubernur Carlo B Tewu dalam arahannya mengemukakan, Gerakan Nasional Revolusi Mental yang sedang digaungkan pemerintah saat ini benar-benar harus dijalankan.

“Kita harus melakukan perubahan mulai dari sekarang, kita mau melihat sejauh mana apa yang telah kita kerjakan serta kita persiapan menghadapi tahun 2018. Agar menuju tahun 2019 kita tak terseok-seok lagi karena kita sudah melakukan persiapan-persiapan yang matang,” tandas Carlo B Tewu.

Hal yang dilakukan, lanjut Carlo Tewu, selain mengevaluasi yang sudah dilakukan juga melakukan persiapan untuk tahun 2018 supaya program kerja sinkron  berkelanjutan. Menurut lulusan Akpol 1985 ini, dengan melihat apa yang telah dilakukan selama pemaparan program prioritas OPD, ada beberapa kegiatan yang tak sinkron antara Visi Misi OPD dengan apa yang akan dikerjakan.

“Kita tak ingin hal tersebut terulang lagi. Saya ingin agar mengefektifkan kinerja, mengefesienkan anggaran karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita lakukan semua ini, jangan kita bekerja sendiri-sendiri karena kita adalah satu kesatuan kerja. Ke depan kita lebih profesional dalam kerja,” tegas Gubernur Carlo.

Inspektur Inspektorat Provinsi Sulbar Suryadi mengemukakan, perubahan lingkungan kerja pada setiap stakeholder itu sangat kritis, sehingga ASN di semua OPD dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin. Menurut Suryadi, ada tiga poin yang perlu dilaksanakan yaitu, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Lebih lanjut Suryadi sampaikan, penggunaan anggaran, peluang korupsi terjadi pada penerimaan pajak, dimana terjadi penyalahgunaan perizinan, dan tak ada database. Selain itu, masih Suryadi, juga terjadi penyelewengan penyetoran dalam penerimaan pajak seperti, penyelewengan dari target, pemerasan kepada wajib pajak, manipulasi data, penyalahgunaan wewenang dan penggelapan, pelaporan tak standar, alokasi pendanaan tak standar, penyimpanan prosedur pengadaan, bantuan sosial dimana penyimpangan peruntukan, penggelapan fiktif, serta pungutan daerah dimana Perda tak mengacu pada perundang-undangan.

“Banyak ditemui permasalahan, masing-masing bukan kewenangan, penganggaran (modal seharusnya barang atau sebaliknya), pengaturan proses lelang (calo), menghindari lelang, markup, ketidaksesuaian volume dengan gambar/RAB salah penerapan koefisien, kesalahan perhitungan, menunjuk pada merek tertentu, jaminan uang muka/pelaksanaan yang tak jelas, fiktif, ketidaksesuaian antara fisik (volume/kualitas) dengan gambar/RAB/pekerjaan tanpa CCO, bukti pembayaran tak lengkap, bukti tak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kesalahan perhitungan pajak, keterlambatan tanpa dikenakan denda, dan tak dimanfaatkan permasalahan perjalanan dinas.

Kepala BPKPD Provinsi Sulbar Abdul Samid mengemukakan, setiap OPD harus memahami mekanisme perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban sampai pada evaluasi. Indikator kualitas pengelolaan keuangan daerah: ketepatan waktu penetapan Perda APBD, kualitas pendapatan APBD (porsi PAD terhadap total pendapatan), kualitas belanja APBD (Postur APBD), kualitas pelaksanaan APBD (presentase penyerapan belanja Silpa rendah), dan kualitas pertanggungjawaban APBD.

“Tugas dari Sekretaris OPD (PPK) yakni, meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK (Kabag/Kabid ), meneliti SPP-PU, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasialn lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, melakukan verifikasi SPP, menyiapkan SPM, melakukan verivikasi harian atas penerimaan, melaksanakan akuntansi OPD, dan menyiapkan laporan keuangan OPD,” jelas Abdul Samid.

Lebih lanjut disampaikan, kelemahan pengelolaan pada pemda yang mempengaruhi opini BPK adalah, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD, dan kelemahan struktur pengendalian intern.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Asisten Administrasi Umum Jamila Haruna, SH, Staf Ahli Gubernur Darno Majid, Sekretaris OPD, Kabag atau Kabid Program (PPTK) setiap OPD lingkup Pemprov Sulbar.

ISHAK/HUMAS PEMPROV SULBAR

TINGGALKAN KOMENTAR